Membangun Pendidikan Jakarta ke Depan

Standar

Ramai di media sosial yang isinya opini, pro-kontra, kritik, sampai ejekan dan fitnah, terus berseliweran di masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta kini. Sepanjang isinya adalah konsepsi-konsepsi yang konstruktif bagi masyarakat Jakarta ke depan, tentu sebagai warga DKI kita akan mendukung sepenuhnya. Secara idealis, kita akan anggap 3 (tiga) pasangan calon Gubernur/Wagub yang sekarang sedang berkampanye adalah orang-orang terbaik, yang sedang berikhtiar menawarkan konsepsi-konsepsi untuk kebaikan warga DKI. Walaupun dalam politik praktis, warga DKI akan memilih salah satu pasangan yang dianggap pantas melakukannya. Tentu pilihan tersebut harus dibuktikan pada Pilkada Februari 2017 nanti.

Tidak ingin terjebak pada isu dukung-mendukung calon Gub/Wagub DKI, dalam tulisan sederhana ini saya ingin memberikan sedikit refleksi bagaimana Jakarta ke depan mesti dibangun. Tema pembangunan merupakan istilah yang selalu dipakai, bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Apalagi di era Orde Baru, pembangunan adalah sebuah mantra pemerintah, bahkan dikenal kemudian istilah trilogi pembangunan.

Pertanyaannya adalah, bagaimana model pembangunan warga ibukota ke depan yang diharapkan seluruh komponen masyarakat DKI? Inilah posisi para calon, baik Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaya Purnama-Djarot Saeful Hidayat maupun Anies Baswedan-Sandiaga Uno berlaga menawarkan strategi mereka. Menawarkan konsepsi-konsepsi, yang padat berisi, bukan sekadar adaptasi atau imitasi dari pembangunan masa lalu, yang nota bene nihil dalam implementasi.

Jakarta menjadi etalase berbagai aspek kehidupan nasional. Mulai dari politik, pertahanan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, penegakkan hukum sampai kepada hal-hal terkait kemajemukan. Dalam aspek pendidikan misalnya, Jakarta adalah provinsi yang paling tinggi alokasi APBD-nya untuk pendidikan. RAPBD Jakarta tahun 2017 yang dialokasikan untuk pendidikan sebesar 27%, yaitu sekitar 18 triliyun rupiah (http://m.metrotvnews.com/news/metro/8N0YVWrb-dki-siapkan-12-program-prioritas-di-apbd-dki-2017). Sebagai perbandingan, provinsi Sumatera Barat memiliki total APBD 2017 sebesar 6,2 triliyun (http://hariansinggalang.co.id/apbd-sumbar-2017-rp62-triliun/). Sungguh angka yang sangat fantastis, anggaran pendidikan DKI tiga kali lebih besar ketimbang total APBD 2017 sebuah provinsi.

Alokasi dana yang fantastis untuk pendidikan warga ibukota, asumsinya akan mampu membangun kualitas pendidikan di Jakarta. Kualitas peserta didik, kualitas guru, sarana-prasarana pendidikan, infrastruktur, dan juga penting adalah akses pendidikan yang terbuka secara adil bagi seluruh warga DKI. Artinya di Jakarta sudah semestinya tidak ada lagi anak yang putus sekolah, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang berintegritas rendah, bangunan sekolah yang roboh, guru yang masih belum S-1 (sesuai UU Guru dan Dosen), guru honorer yang bergaji 300 ribu/bulan, laboratorium yang peralatannya super minim atau perpustakaan sekolah yang kekurangan buku.

Dalam hal pelaksanaan UN misalnya, Yogyakarta adalah daerah yang pelaksanaan UN paling bertintegritas pada 2016, menyusul DIY selanjutnya Bangka Belitung, Banten, Kaltim dan DKI Jakarta (program IPA). Sedangkan 5 besar program IPS diisi oleh Yogyakarta, Bangka Belitung, Jakarta, Bengkulu dan Kepri (Litbang Kemdikbud, 2016). Walaupun “tidak buruk-buruk amat”, kejujuran dalam UN patut ditingkatkan oleh stakeholder pendidikan ibukota. Lalu terkait persentase tuna aksara, DKI peringkat ketiga nasional. Masih ada sekitar 48.794 orang atau sekitar 0,70% dari penduduk yang tuna aksara. Daerah yang paling rendah tingkat buta aksaranya adalah Sulawesi Utara 0,45% dan Kaltim 0,50%. Data ini diakses dari Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemdikbud 2015 (sila lihat lebih lanjut http://npd.data.kemdikbud.go.id/file/pdf/2015/010000.pdf).

Begitu pula halnya dengan kondisi sarana-prasarana pendidikan. Dengan alokasi anggaran pendidikan yang besar tadi, Jakarta belum mampu mengikis habis cerita tentang adanya ruang kelas yang roboh, atap sekolah yang ambrol. Masih dari data NPD Kemdikbud 2015 di atas, kondisi ruang kelas di Jakarta menunjukkan sebanyak 698 ruang kelas SD, 283 ruang kelas SMP, 58 ruang kelas SMA dan 224 ruang kelas SMK dalam keadaan rusak parah. Belum lagi jika ditambah ruang kelas yang masuk kategori rusak ringan, di SD mencapai 6.611 ruang kelas. Sebanyak 3.516 ruang kelas SMP, 2.053 ruang kelas SMA dan 2.905 ruang kelas SMK yang kategori rusak ringan.

Penulis hanya berharap semoga angka-angka di atas, telah mengalami penurunan, jika tak bisa dikatakan zero. Menimbang anggaran pendidikan DKI adalah yang terbesar dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Pembangunan kualitas pendidikan anak-anak DKI Jakarta saat ini dan ke depan adalah suatu keniscayaan. Sebagai potret kualitas pendidikan tanah air, wajah pendidikan ibukota harus segera ditingkatkan. Di sisi lain optimisme itu akan selalu hadir ketika kita melihat beragam potensi dimiliki oleh warga kota Jakarta. Sebagai contoh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI 2014 adalah tertinggi nasional, dengan perolehan nilai 78,39 (lihat www.bappenas.go.id)

Pekerjaan rumah Gub/Wagub DKI terpilih ke depan masih cukup banyak, khususnya dalam membangun wajah pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Oleh karena itu dibutuhkan karakter pemimpin yang visioner, bertanggungjawab menghadapi masalah bukan menghindari apalagi mencari-cari kesalahan, amanah, jujur dan bersih dari korupsi dan tak kalah penting adalah pemimpin yang menyadari bahwa memimpin itu adalah melayani orang banyak (khadiimul ummah). Bahkan sisi kehidupan seorang pemimpin di era kolonial dulu, bagi pejuang sekaliber H. Agus Salim (1884-1954) adalah sebuah narasi tentang penderitaan. Seperti yang diungkapkannya dengan bahasa Belanda “Leiden is lijden”, yang berarti memimpin itu menderita. Jika adagium itu masih berlaku, tentu tak akan banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi gubernur/wakil gubernur saat ini!

Iklan

About Satriwan Salim

Saya seorang mahasiswa lulusan jurusan ilmu sosial politik fakultas ilmu sosial unj. Keinginan saya untuk berkuliah di kampus negeri merupakan cita-cita dari kecil. Namun, ragu rasanya hati ini untuk bisa berkuliah, sebab orang tua tidaklah mampu seperti keluarga lain. Saya mencoba meranatu mengikuti jejak orang tua (bapak) untuk bersekolah smp dan SMA di Bogor. Dengan prestasi yang lumayan saya bisa mendaptkan beasiswa ketika di SMA. Sehingga ditawarkan untuk mengikuti program PMDK dari salah satu PTN di Jakarta oleh guru SMA tersebut. Syukur pada Allah, akhirnya saya diterima sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur PMDK. Pengalaman Organisasi 1. Ketua Rohis SMAN 1 Ciawi, Bogor (Periode 2003-2004) 2. Staf Bazis LDK UNJ (Periode 2005-2006) 3. Staf Dep. Kaderisasi Islamic Center Al-Ijtima'i, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 4. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota, HMI Koorkom UNJ (Periode 2006-2007 dan Periode 2007-2008) 6. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Minang (KMM) Koorkom UNJ (Periode 2008-2009) 7. Sekretaris Jenderal Himpunan Nasional Mahasiswa PKN (HIMNAS PKN) (Periode 2008-2009) 8. Aktif di Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (PKPIS), UNJ

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s