Menjadi Guru Adalah Pilihan Terakhir!

Standar

Guru adalah profesi yang terbuka, ini yang dikatakan UU Guru dan Dosen (UU GD). Guru dikatakan sebagai profesi, secara eksplisit-yuridis baru pada 2005, ketika UU GD disahkan. Karena profesi terbuka, maka apapun latar belakang pendidikan seseorang dia bisa menjadi guru. Memang sangat terbalik dengan profesi lainnya. Sebutlah advokat yang bisa menjadi advokat adalah seseorang yang latar pendidikannya adalah sarjana hukum (SH). Pendidikan formal tersebut mesti dilanjutkan dengan pendidikan profesi advokat. Begitu juga profesi dokter, yang bisa menjadi dokter tentu latar belakang pendidikannya adalah jurusan kedokteran. Konsekuensinya yaitu tidak bisa latar belakang pendidikan lain jika ingin menjadi dokter atau advokat, selain sarjana kedokteran dan sarjana hukum.

Berbeda cerita dengan profesi guru yang akhir-akhir menjadi profesi yang dikerumuni banyak orang. Maksudnya adalah guru merupakan profesi yang terbuka bagi lulusan perguruan tinggi apapun, umum atau pendidikan (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan-LPTK). Kampus-kampus seperti UNY, UNJ, UPI Bandung, UNS, Unimed, UNP dan eks IKIP lainnya, untuk saat ini tidak lagi memonopoli para calon guru. Keadaan ini diperkuat oleh lahirnya kebijakan pemerintah yang dikenal dengan Program Pendidikan Guru Prajabatan (PPG). Lulusan eks IKIP/LPTK yang nota bene bertitel sarjana pendidikan (S.Pd), tak lagi memonopoli menjadi pendidik atau guru. Sebab guru adalah profesi yang terbuka. Siapapun dan latar belakang apapun pendidikannya boleh dan bisa menjadi guru. Seperti yang bertitel SH, S.Ked. S.Sos, S.IP, SS, ST, SE dan lainnya.

Sebab PPG mengisyaratkan jika ingin menjadi guru prasyaratnya diantaranya (selain ijazah S-1) yaitu memiliki Sertifikat Pendidik (bukan Akta 4). Sertifikat Pendidik ini diperoleh melalui pendidikan profesi yang ditempuh satu tahun (36-40 SKS). Secara gamblang bisa dilihat di Permendiknas No. 8 Tahun 2009 tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Jadi pesan yang ingin disampaikan pada masyarakat oleh negara yakni silahkan anda berlomba-lomba menjadi guru, karena siapapun boleh dan bisa mencapainya. Namun di sisi lain, bagi kampus-kampus eks IKIP/LPTK kebijakan ini tentu menjadi cibiran bahkan tamparan keras. Sebab selama ini guru merupakan lulusan IKIP-LPTK dengan gelar S.Pd. Atau yang bertitel selain S.Pd bisa menjadi guru jikalau terlebih dulu mengikuti Program Akta 4. Dengan memegang instrumen legalitas yang bernama ijazah dan akta 4 maka dia berhak menjadi guru.

Keadaannya sekarang berbeda, sebab Akta 4 mulai tidak dipakai lagi sebagai acuan menjadi guru. Karena para calon guru mesti memiliki Sertifikat Pendidik. Bagi sarjana yang bertitel S.Pd tentu ini bentuk ketidakadilan sistemik. Muncul pertanyaan sederhana (mungkin juga pilu), apakah negara tidak menghargai proses pendidikan para calon guru untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di kampus mereka? Status mereka dianggap sama, sejajar dengan lulusan perguruan tinggi umum (non LPTK), seperti SH, ST dan S.IP. Berbeda ceritanya sebaliknya, apakah seorang sarjana yang bertitel S.Pd bisa menjadi pengacara dengan modal S.Pd, disejajarkan dengan sarjana yang bertitel SH untuk menjadi advokat. Pendidikan profesi advokat tidak terbuka nyatanya bagi semua lulusan. Para sarjana pendidikan tentu tak diperbolehkan menjadi advokat atau dokter dengan modal S.Pd tersebut.

Inilah realita peminggiran bagi lulusan eks IKIP/LPTK atau justru aroma kompetisi nihil proteksi, yang sedang bermain sebagai anak kandung globalisasi dan neokapitalisme. Tentu ini menjadi kenyataan dan tantangan bagi lulusan dengan titel S.Pd yang merasa diseret ke tepi zaman. Kondisinya berbeda dengan sarjana hukum atau politik yang ingin menjadi guru. Dengan hanya mengikuti PPG selama 1 tahun (bersama dengan para sarjana pendidikan tentunya) mereka berlomba-lomba menjadi guru. Sekarang sudah mulai terlihat, khususnya di kota-kota besar. Manajemen sekolah (SD-SMA) kadang lebih “ramah” dan terbuka tangannya bagi para calon guru yang berasal dari kampus umum seperti UI, UGM, IPB dan ITB ketimbang kampus keguruan eks IKIP/LPTK. Sekolah-sekolah kota tersebut merekrut para calon guru dari kampus umum, karena mengaggap kampus umum lebih “matang” dan “dalam” memahami bidang keilmuannya.

Saya ambil contoh, seperti calon guru mata pelajaran Sosisologi SMA, sekolah-sekolah akan lebih memilih lulusan UI atau UGM (dengan titel S.Sos) dibanding lulusan kampus eks IKIP/LPTK yang juga kuliah di jurusan sosiologi namun berbasis pendidikan (dengan gelar S.Pd). Secara keilmuan “sarjana sosiologi” lulusan UI dianggap “otoritatif” ketimbang “sarjana pendidikan sosiologi” kampus eks IKIP/LPTK misalnya. Hal ini bisa terjadi juga pada pelajaran IPA. Sekolah akan lebih membuka tangannya terhadap “sarjana ilmu biologi” atau “sarjana ilmu matematika” UGM untuk menjadi guru. Ketimbang lulusan eks IKIP/LPTK yang bergelar “sarjana pendidikan biologi” atau “sarjana pendidikan matematika”. Ini adalah konsekuensi kebijakan PPG tersebut. Satu sisi cambuk dan teguran keras bagi kampus eks IKIP, di satu sisi inilah realita alam kompetisi postmodern yang akut.

Sebagai khatam, saya ingin menyampaikan bahwa menjadi guru adalah misi mulia. Guru merupakan profesi yang prioritas bukan pilihan terakhir karena lamaran anda tak diterima di berbagai instansi. Menjadi guru bukanlah alternatif terakhir karena banyak instansi menutup pintunya bagi anda para pencari kerja. Oleh karena itu saya pikir jika kita memang “berapologetik dan menoleransi” realita ini sebagai kompetisi, maka negara harus lekas sadar. Sadar bahwa kebijakan terhadap guru dan calon guru bukanlah kebijakan basa-basi sebagai pemenuhan kewajiban semata. Prinsip keadilan adalah tiang utama, agar ketika seseorang ingin menjadi guru, kalimat yang dicamkan dalam hatinya adalah, “menjadi pendidik adalah profesi mulia karena mendidik itu melayani”. Ingatlah jika menjadi guru adalah panggilan jiwa, bukan bangunan logika kalkulatif dan keterpaksaan ekonomi.

About satriwan

Saya seorang mahasiswa lulusan jurusan ilmu sosial politik fakultas ilmu sosial unj. Keinginan saya untuk berkuliah di kampus negeri merupakan cita-cita dari kecil. Namun, ragu rasanya hati ini untuk bisa berkuliah, sebab orang tua tidaklah mampu seperti keluarga lain. Saya mencoba meranatu mengikuti jejak orang tua (bapak) untuk bersekolah smp dan SMA di Bogor. Dengan prestasi yang lumayan saya bisa mendaptkan beasiswa ketika di SMA. Sehingga ditawarkan untuk mengikuti program PMDK dari salah satu PTN di Jakarta oleh guru SMA tersebut. Syukur pada Allah, akhirnya saya diterima sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur PMDK. Pengalaman Organisasi 1. Ketua Rohis SMAN 1 Ciawi, Bogor (Periode 2003-2004) 2. Staf Bazis LDK UNJ (Periode 2005-2006) 3. Staf Dep. Kaderisasi Islamic Center Al-Ijtima'i, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 4. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota, HMI Koorkom UNJ (Periode 2006-2007 dan Periode 2007-2008) 6. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Minang (KMM) Koorkom UNJ (Periode 2008-2009) 7. Sekretaris Jenderal Himpunan Nasional Mahasiswa PKN (HIMNAS PKN) (Periode 2008-2009) 8. Aktif di Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (PKPIS), UNJ

3 responses »

  1. realita sarjana pendidikan seperti tidak diperhatikan pemerintah,,padahal mutu pendidikan dan penerus bangsa jg ditentukan oleh kondisi pendidiknya.. sedih jg bacany.. kebetulan sy jg sedang mencari pekerjaan sebagai sarjana pendidikan dan memang artikel ini sangat mewakili pemikiran sy skrg..

    ijin share ya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s