Hamka dan Syafruddin Prawiranegara Bukan Pahlawan, Tapi Pemberontak!

Standar

            Akhirnya harapan selama berpuluh-puluh tahun bagi yang mengidolakan Buya Hamka dan Syafruddin Prawiranegara (Pak Syaf) terjawab. Negara melalui presiden memberikan tanda jasa gelar pahlawan nasional bagi kedua tokoh nasional ini. Penantian yang sangat panjang dan melelahkan. Mulai dari ikhtiar sosial-budaya sampai kepada usaha politik agar negara (pemerintah) menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada dua tokoh ini. Hampir sama dengan M. Natsir dan Bung Tomo nasibnya. Mereka berdua juga merupakan orang-orang pembangkang terhadap rezim. Negara baru sadar jika mereka adalah pahlawan pada tahun 2008. Buya Hamka meninggal tahun 1981 sedangkan Pak Syaf menyusul 8 tahun kemudian, beliau meninggal pada tahun 1989. Gelar pahlawan memang diberikan secara yuridis-formal oleh negara kepada mereka yang punya kontribusi bagi bangsa dan negara, dijelaskan secara lengkap dalam UU No. 20 tahun 2009 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Tapi syarat mutlaknya adalah tokoh tersebut harus “mati” dulu, untuk bisa diberikan gelar pahlawan.

Khusus bagi Buya dan Pak Syaf, gelar pahlawan didapatkan dalam proses yang berliku sekali. Alasan fundamentalnya adalah karena dimensi historis-politis yang berbicara. Sebab bangunan sejarah sosok Buya adalah narasi panjang seorang “pemberontak”. Tak berbeda jauh dengan Pak Syaf yang juga menjadi “pemberontak”. Narasi hidup yang “kotor” bagi negara pada zamannya. Buya pada mulanya pernah mendukung kedatangan “Saudara Tua” alias Jepang ke Indonesia. Tapi bukan ini persoalan mendasar dalam sejarah. Menjadi cacat secara sejarah ketika Buya dianggap mendukung “Pemberontakan PRRI”. Buya divonis melakukan konspirasi ingin membunuh Presiden Soekarno. Buya dijustifikasi sebagai tokoh pembangkang kebijakan negara (presiden), khususnya terkait Nasakom ala Soekarno. Klimaks vonis pembangkang kepada negara ini akhirnya diganjar dengan penjara. Buya dimasukkan ke penjara oleh rezim Soekarno karena dianggap kontra-revolusi. Begitu pula di era Soeharto, Buya tampil sebagai ulama pengkritik dan pembangkang. Ketika birokrat dan elit secara bersama ingin mengkoptasi independensi ulama, Buya tampil dengan mengatakan tidak pada intervensi negara terhadap kemerdekaan-ijtihad ulama untuk umat. Posisi Buya jauh berseberangan dengan penguasa Orde Baru.

Hampir serupa dengan Pak Syaf yang pernah menjadi Presiden PDRI (Pemerintahan Darurat Republi Indonesia) pada 1948-1949. Menjadi Presiden, Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran dan Gubernur Bank Indonesia pernah dia emban. Tapi perjalanan hidupnya berliku bagaikan perjuangannya dalam mempertahankan republik. Pak Syaf divonis sebagai pembangkang kepada rezim penguasa. Pak Syaf dianggap sebagai pemberontak terhadap kekuasaan yang sah di negara ini. Pak Syaf bergabung dengan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) pada 1958. Bahkan beliau menjadi Perdana Menteri PRRI pada waktu itu. Ini jelas merupakan pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah. Beliaupun dipenjarakan oleh Soekarno tanpa proses pengadilan. Ceritapun tak usai walaupun penguasanya berubah. Pada era Soeharto, dia dianggap pembangkang kepada penguasa. Tindakannya subversif, menentang pemerintah dan dicap ektrem kanan. Pak Syaf mengkritik pemerintah Orde Baru, dan pemikirannya “dipenjara” oleh penguasa.

Dua tokoh ini adalah prototype “pembangkang dan pemberontak” yang sukses mendapat penghargaan dari negara sebagai pahlawan. Sejarah memang mengalir begitu saja, tetapi sejarah acap kali hadir bagi mereka yang pro status quo. Sejarah acap kali lupa tentang mereka yang berani “menyeberang” dari penguasa. Tentu bagi pejuang sekelas Buya atau Pak Syaf, cita-cita ingin mendapatkan gelar jasa pahlawan bukan obsesi kejuangannya. Bagi mereka “pemberontakan” dan “pembangkangan” terhadap rezim penguasa adalah panggilan nurani. Walaupun divonis sebagai pemberontak, toh ini sekedar label politis, bukan substantif. Negara selalu hadir dalam sejarah dan sukses mengkoptasi sejarah itu. Hegemoni negara akan sejarah selalu terbukti. Jika Soekarno mengatakan Buya dan Pak Syaf adalah pemberontak, dan Soeharto mencap keduanya pembangkang, tentu alasan politislah yang menjadi jawabannya. Tetapi pada akhirnya negara memberikan keduanya gelar pahlawan nasional. Sebuah perjalanan politis yang kompleks dan berbelit. Kuncinya adalah kesadaran dan kejujuran sejarah. Inilah faktor penentu.

Gelar pemberontak/pembangkang atau gelar pahlawan sejatinya adalah sama. Sebab keduanya merupakan usaha sadar dan ideologis untuk membuka garis kebenaran akan pengekangan dan kelakukan penguasa terhadap rakyatnya. Jika pemberontak/pembangkang terlanjur dipeyorasikan menjadi sesuatu yang jahat, evil dan perusak, tentu bangsa dan negara ini tidak akan berbentuk sampai sekarang. Kita mesti jujur jika bangsa dan negara ini terlahir dari rahim para pembangkang dan pemberontak, yang menginterupsi pengekangan dan penzaliman. Para pembangkang kemapanan penjajah itu telah melakukan ikhtiar pembebasan, dari kolonialisme dan imperialisme akut yang mencengkeram erat bangsa Indonesia. Mereka berani bersikap anti-kemapanan imperialisme. Membangkang terhadap hegemoni kolonialisme yang merampas hak-hak dasar suatu bangsa.

Usaha mereka adalah kerja ideologis, bukan pragmatis seperti yang dipertontonkan oleh para politisi kotor di republik ini. Kerja ideologis ini menjadi tanda bahwa obsesi mereka bukanlah “yang duniawi”, tetapi lebih bernuansa transendental. Hubungannya vertikal dengan Sang Pencipta yang melahirkan manusia sebagai makhluk merdeka. Ketika kemerdekaan itu direnggut, maka mereka tampil mengikuti panggilan nurani rakyat. Bahwa berani mengatakan tidak kepada realita politik yang menjajah adalah sebuah kebenaran, walaupun nyawa taruhannya. Sejarah akan terbentuk karena pembangkangan dan pemberontakan. Lebih baik dihargai sebagai pemberontak, daripada diberi gelar pahlawan karena alasan politis belaka. Semoga republik ini terus melahirkan “pemberontak-pemberontak” seperti Hamka, Pak Syaf, Pak Natsir atau Tan Malaka.

About satriwan

Saya seorang mahasiswa lulusan jurusan ilmu sosial politik fakultas ilmu sosial unj. Keinginan saya untuk berkuliah di kampus negeri merupakan cita-cita dari kecil. Namun, ragu rasanya hati ini untuk bisa berkuliah, sebab orang tua tidaklah mampu seperti keluarga lain. Saya mencoba meranatu mengikuti jejak orang tua (bapak) untuk bersekolah smp dan SMA di Bogor. Dengan prestasi yang lumayan saya bisa mendaptkan beasiswa ketika di SMA. Sehingga ditawarkan untuk mengikuti program PMDK dari salah satu PTN di Jakarta oleh guru SMA tersebut. Syukur pada Allah, akhirnya saya diterima sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur PMDK. Pengalaman Organisasi 1. Ketua Rohis SMAN 1 Ciawi, Bogor (Periode 2003-2004) 2. Staf Bazis LDK UNJ (Periode 2005-2006) 3. Staf Dep. Kaderisasi Islamic Center Al-Ijtima'i, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 4. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota, HMI Koorkom UNJ (Periode 2006-2007 dan Periode 2007-2008) 6. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Minang (KMM) Koorkom UNJ (Periode 2008-2009) 7. Sekretaris Jenderal Himpunan Nasional Mahasiswa PKN (HIMNAS PKN) (Periode 2008-2009) 8. Aktif di Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (PKPIS), UNJ

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s