Guru Berpolitik: Sebuah Panggilan Zaman

Standar

Aktivitas politik praktis bukanlah barang haram bagi setiap individu. Politik praktis juga bukan domain monopolistis untuk anggota parlemen, elit partai atau para pejabat. Mengingat istilah Aristoteles bahwa manusia adalah zoon politicon yakni makhluk yang ingin selalu berkumpul dan aktif dalam kehidupan kelompoknya. Manusia merupakan makhluk berpolitik karena aktivitas politik tersebut tak hanya terkait negara (state), pemerintah (government), partai politik (political party), kekuasaan (power), kebijakan (policy) dan konflik (conflic). Politik juga  terkait mengenai penyaluran aspirasi masyarakat termasuk secara individual yang menjadi hak asasi. Kebebasan berpendapat dan menyalurkan aspirasi di ruang publik menjadi parameter fundamental sebuah negara demokrasi. Bahkan prasyarat sosial-politik terbentuknya konstruksi masyarakat madani (civil society) yaitu adanya ruang publik. Menurut Arendt dan Habermas yang dimaksud dengan ruang publik adalah wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.

Persepsi yang terbangun selama ini adalah politik adalah hak ekslusif bagi elit partai politik, pejabat negara dan anggota parlemen. Politik mengalami penyempitan makna karena memang telah dibentuk secara struktural dan kultural oleh negara. Secara struktural yakni negara dengan segala instrumennya dengan mudah mengklasifikasikan kekuatan politik (era Orde Baru) ke dalam trikotomi ekstrem kanan (Islam politik-hijau), ekstrem kiri (sosialis/komunis-merah) dan kalangan Pancasilais (jalan moderat-pro Pancasila). Pendekatan politik-ideologis mendominasi pada zaman Soeharto, sehingga masyarakat dipaksa untuk taklid terhadap indoktrinasi ideologis yang monolitik oleh pemerintah. Bagi kelompok masyarakat yang tak sejalan dengan cara pemerintah dalam melakukan pendidikan politik tersebut, maka dengan mudah dilabeling sebagai anti-Pancasila. Tak heran kemudian, bagi kelompok masyarakat yang tak mau dicap sebagai anti-Pancasila oleh pemerintah, maka mereka abai bahkan apatis terhadap politik dengan berbagai aktivitasnya. Masyarakat dijauhkan dari kegiatan politik. Biarkan politik menjadi domain dan urusan pemerintah.

Seiring gelombang reformasi dan terbukanya kran demokrasi di Indonesia, maka ruang-ruang publik bagi masyarakat sipil makin terbuka. Partisipasi politik masyarakt kian massif dilakukan, tak hanya pada Pemilu tetapi jauh menembus batas-batas ketabuan politik yang selama ini dipersepsikan. Tak heran jika saat ini jika masyarakat bebas menyampaikan kritik terbuka terhadap elit dan penguasa. Demonstrasi dijadikan sebagai partisipasi politik yang terbuka baik secara individual maupun kelompok. Bahkan sebagai penguasa, tak heran jika sekelas Lurah, Bupati/Walikota, Gubernur, Menteri sampai kepada Presiden secara langsung dan terbuka dikritik, dicela bahkan “dihina” oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia menikmati demokrasi secara kolektif. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan kebebasan individu menjadi tema utama penguatan atas hak-hak sipil, dalam rangka mencipta masyarakat madani. Bahkan kelompok-kelompok yang tak setuju dengan sistem demokrasipun, telah menikmati ruang-ruang demokrasi dalam kehidupan bernegara.

Partisipasi politik yang terbuka bagi semua masyarakat sipil adalah kunci utama agar demokrasi tetap bertahan. Dalam konteks ini bagaimana peranan komponen civil society, tak hanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers dan organisasi masyarakat melainkan juga telah menyentuh individu-individu dalam konteks sosial masyarakat. Individu secara politis menempati urutan pertama apalagi di negara-negara liberal. Demokrasi memberikan ruang bagi berbagai jenis profesi dan sektor, untuk menyampaikan aspirasi politik mereka kepada negara (vertikal) atau masyarakat lain (horizontal). Guru sebagai komponen vital dalam membentuk budaya politik dengan instrumen filosofisnya yang bernama pendidikan. Pendidikan politik dan demokrasi secara formal dibentuk di sekolah. Maka secara tak langsung entitas guru (baik personal maupun organisasi) memiliki hak-hak politik yang sama dengan warganegara lainnya. Secara konvensional, akivitas pembelajaran di kelas dan sekolah tentu merupakan bentuk partisipasi politik. Membentuk warganegara menjadi a good and critical citizen adalah tujuan filosofis sekaligus pragmatis dalam pendidikan (politik). Tapi ketika melihat, membaca dan mendengar guru mengkritik, berdemo dan menggugat sebuah fenomena sosial-politik, maka ini menjadi contoh ril partisipasi bernilai progresif dari para pedagog.

Memang zamannya berbeda, tapi Tan Malaka adalah seorang guru, H.O.S Cokroaminoto juga guru, Romo Van Lith apalagi. Guru berpolitik bukan lagi barang haram di republik ini. Karena siapa lagi yang memberikan aufklarung bagi generasi bangsa jika bukan pendidik. Selama ini telah terbukti jika partai politik, ormas dan negara telah gagal memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik oleh partai direduksi menjadi jualan politik bagi setiap orang yang ingin menjadi calon kepala daerah atau anggota parlemen. Terjadilah pendidikan politik instan. Saya pikir hanya sekolah (melalui pendidikan) dan media pers saja yang masih konsisten memberikan pendidikan politik yang sarat akan idealisme bagi masyarakat. Mungkin bagi kelompok kedua yang saya tulis di atas banyak perbedaan pendapat. Karena dilihat saat ini banyak media massa (cetak dan elektronik) yang bermunculan, tapi dibelakangnya (pendiri, pemilik) merupakan kelompok elit partai tertentu. Tapi terlepas dari itu dunia pers memang punya rule of game sendiri.

Guru berpolitik adalah media efektif agar terciptanya suatu dialektika antara siswa dan pendidik, penuh keterbukaan, demokratis dan dialogis. Inilah pendidikan politik yang sesungguhnya. Sekolah menjadi entitas sosialisasi politik sekunder dan disinilah pendidikan demokrasi itu tumbuh dan berkembang. Kita tak lagi memandang guru berpolitik itu adalah ketika seorang guru berpartai (aktif di partai politik tertentu). Dalam perspektif konvensional masyarakat disebutkan jika guru apalagi statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), haram untuk masuk dan aktif di partai politik. Untuk konteks code of conduct PNS seperti ini saya seratus persen setuju. Namun dalam konteks kekinian tentu bentuk partisipasi politik seorang pendidik yang lebih progresif dan rasional adalah aktif di berbagai organisasi guru dan masih bergairah secara intelektual untuk menghujamkan torehan-torehan idealismenya dalam bentuk tulisan. Walaupun ada yang berpendapat pendapat saya ini utopis. Sebab bagaimana mau memikirkan negara dengan segala problematikanya, jika masalah gaji guru (honorer), tunjangan dan segala janji pemerintah saja tak kunjung terrealisasi. Guru masih bergulat dengan perut dan dapurnya sendiri. Apresiasi yang minim masih menjadi narasi kolektif bagi mereka.

Guru berpolitik adalah panggilan jiwa di setiap insan pedagog sesungguhnya. Para founding fathers kita banyak yang meninggalkan jejak intelektual mereka melalui pendidikan, sebagai guru yang kala itu sangat minim dari modernisasi seperti saat ini. Guru generasi abad 21 bukan hanya melek secara teknologi dan media, tetapi juga mesti terbuka matanya terhadap berbagai relita kehidupan di masyarakat. Guru tidak lagi melakukan rutinitas formalis sebagai pengajar yang terkekang oleh kakunya birokrasi pendidikan kita. Mereka harus segera bertransformasi menjadi pendidik yang kritis dan progresif. Sekurang-kurangnya tak berhenti meneriakkan keadilan yang tak kunjung menyentuh perut dan dapur mereka. Inilah misi profetis sesungguhnya bagi seorang pedagog yang mengerti bahasa zaman.

About satriwan

Saya seorang mahasiswa lulusan jurusan ilmu sosial politik fakultas ilmu sosial unj. Keinginan saya untuk berkuliah di kampus negeri merupakan cita-cita dari kecil. Namun, ragu rasanya hati ini untuk bisa berkuliah, sebab orang tua tidaklah mampu seperti keluarga lain. Saya mencoba meranatu mengikuti jejak orang tua (bapak) untuk bersekolah smp dan SMA di Bogor. Dengan prestasi yang lumayan saya bisa mendaptkan beasiswa ketika di SMA. Sehingga ditawarkan untuk mengikuti program PMDK dari salah satu PTN di Jakarta oleh guru SMA tersebut. Syukur pada Allah, akhirnya saya diterima sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur PMDK. Pengalaman Organisasi 1. Ketua Rohis SMAN 1 Ciawi, Bogor (Periode 2003-2004) 2. Staf Bazis LDK UNJ (Periode 2005-2006) 3. Staf Dep. Kaderisasi Islamic Center Al-Ijtima'i, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 4. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota, HMI Koorkom UNJ (Periode 2006-2007 dan Periode 2007-2008) 6. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Minang (KMM) Koorkom UNJ (Periode 2008-2009) 7. Sekretaris Jenderal Himpunan Nasional Mahasiswa PKN (HIMNAS PKN) (Periode 2008-2009) 8. Aktif di Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (PKPIS), UNJ

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s