Yogya Tidak (Minta) Merdeka Oleh Satriwan

Standar

Penulis pikir belum terlambat untuk mencoba mengelaborasi wacana yang sekarang menimbulkan kontroversi, terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta. Ini mungkin saja sebagai partisipasi sederhana penulis sebagai pendidik, di tengah-tengah kritisisme para siswa yang mulai terbuka akibat akses informasi yang makin dinikmati. Kontroversi RUU ini bermula dari dikotomi terminologis antara demokrasi dan monarki, yang terucap (secara sadar) oleh presiden kita. Teringat kalau demokrasi dan monarki ini, merupakan konten pembelajaran salah satu bab dalam pelajaran Kewarganergaaraan yang penulis ampu. Namun di sini penulis tidak akan kembali mempertentangkan antara demokrasi vis a vis monarki, sebab ini bukanlah sesuatu yang memang bertentangan. Sangat ahistoris jika dikotomi ini makin dipertajam, karena berbagai negara modern bahkan negara-negara yang tingkat kesejahteraannya jauh di atas kita, secara konstitusional mengadopsi monarki sebagai bentuk pemerintahannya, sebutlah Jepang dan Inggris. Sangat terlalu timpang, jika kita membandingkan realita karakteristik Yogyakarta  (dianggap monarki yang dipersepsikan sebagai sistem tidak demokratis), dengan Indonesia sebagai negara berdaulat yang memakai sistem demokrasi. Jadi perdebatan muncul ketika dua terminologi ini memang dipersepsikan saling bertentangan, apalagi muncul dari mulut presiden kita.

Jika dikelompokkan bagaimana sikap publik (sebagai reaksi) terhadap RUU ini, secara khusus mengenai apakah Sultan Yogyakarta otomatis (langsung) menjadi gubernur provinsi atau perlu diadakan pemilihan umum sebagaimana provinsi lain di Indonesia. Ada 4 (empat) kelompok yang masing-masing mempunyai argumentasi rasional, baik dalam tinjauan historis, legal-konstitusional maupun sosiologis (budaya). Pertama, kelompok masyarakat yang menginginkan agar Sultan Yogyakarta dan Paku Alam semestinya didudukkan dalam posisi polik-kultural, yakni sebagai gubernur/wakil gubernur. Sebagai jabatan politik (administratif kenegaraan), mereka berdua menjadi gubernur/wakil gubernur. Secara sosial kultural mereka berdua merupakan simbol kebudayaan yang hidup di tengah-tengah jaring modernitas. Eksistensi kultural, historis dan politis masyarakat Yogya (diwakili Sultan dan Paku Alam) tidak akan ternodai oleh Pemilu Kepala Daerah secara langsung, yang cenderung makin kotor dan nihil nilai-nilai profetis. Letak keistimewaan provinsi ini justru di saat Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII mendeklarasikan bergabung dengan republik. Terlahirlah “ijab-kabul” Yogya dengan republik (Soekarno-Hatta). Selama 40 tahun lebih, Hamengkubuwono IX menjabat sebagai gubernur dan Sultan Yogya sekaligus. Sejarah merekam, tidak ada resistensi rakyat Yogya terhadap hal ini. Rakyat Yogya menerima pola khusus seperti itu karena UUD 1945 pun melindunginya (Pasal 18B ayat 1). Vox popili vox dei yang menjadi jiwanya sistem demokrasi, toh telah terbukti, bahwa begitulah realita suara rakyat Yogya mengenai daerahnya. Secara kultural publik tahu dan sejarah mencatat bahwa Yogyakarta penuh dengan nilai-nilai budaya, yang telah hidup (bahkan sebelum republik ini ada), sebutlah kredo Manunggaling Kawula lan Gusti. Kredo ini tidak hanya domain mistisisme teologis-sufistik Syeikh Siti Jenar saja, yang pendekatannya filsafat teologis. Tetapi bersatunya pemimpin (gusti) dan rakyat (kawula), yang mencirikan bahwa ini merupakan sebuah prinsip sangat demokratis bukan feodalistik. Maka sesungguhnya Yogya telah menorehkan demokratisasi, dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dalam konteks kedaerahan.

Kedua, sikap pemerintah (eksekutif) yang dalam draft RUU ini tetap berkomitmen untuk tetap memberikan solusi konstitusional, bahwa demi penghormatan terhadap Sultan dan Paku Alam maka mereka berdua diposisikan sebagai raja (secara budaya), yang mempunyai hak-hak khusus. Tetapi untuk posisi gubernur/wakilnya tetap berpedoman kepada Pasal 18 ayat 4, yang secara eksplisit mewajibkan bahwa gubernur/wakilnya sebagai kepala daerah provinsi dipilih secara demokratis. Ini sebagai “jalan tengah” untuk di satu sisi tetap menjaga keistimewaan Yogya (dengan pemberian hak-hak khusus bagi Sultan dan Paku Alam). Di sisi lain melaksanakan kedaulatan rakyat dengan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung untuk memilih kepala daerahnya. Walaupun publik pasti bertanya-tanya, untuk keistimewaan Yogya yang sekarang sedang diperdebatkan (draft RUU) sangat lama sekali, sejak 2002 (sebagian sumber mengatakan 1998) sampai sekarang. Tetapi kebertele-telean ini tak dirasakan oleh UU Pemerintahan Aceh dan UU Otonomi Khusus Papua yang sekarang telah “merdeka” dari campur tangan pemerintah pusat untuk mengatur dapur daerahnya sendiri. Ketiga, kelompok yang masih wait and see, dalam artian menunggu bagaimana suasana politik di Yogya maupun di Jakarta (lebih kepada pragmatisisme politis an sich). Ini pada umumnya beberapa petinggi partai-partai besar. Ada juga sebagian kalangan yang cenderung untuk lebih dulu mendiskusikannya sebelum masuk pembahasan di DPR atau puncak perdebatannya justru pas dibahas di DPR nanti.

Kelompok terakhir walaupun banyak pihak yang tidak setuju dengan ide mereka yaitu referendum untuk rakyat Yogya. Referendum bagi kelompok ini menjadi salah satu solusi cepat, murah dan efektif untuk menentukan nasib rakyat Yogya. Sebab sejatinya yang tahu dan paham bagaimana harapan masyarakat Yogya tentunya adalah masyarakat Yogya sendiri, bukan pemerintah pusat apalagi segelintir elit-elit pragmatis di Jakarta. Namun publik sudah kepalang trauma bahkan alergi dengan istilah referendum. Sebab trauma sejarah politik Timor-Timur yang akhirnya lepas dari pangkuan erat republik. Penulis menganggap jika gejala alergi dan trauma psikologis referendum, lebih kepada kecelakaan sejarah atau bisa dikatakan trauma yang berlebihan. Alasannya adalah konstruksi historis politis antara Yogya dan Timor-Timur jelas berbeda dari perspektif manapun. Timor-Timur merupakan “anak pulung” yang menurut sebagian masyarakat merupakan hasil okupasi bahkan invasi Soeharto untuk “memaksanya” bergabung dengan republik. Jadi konstruksi sejarah Timor-Timur ini jelas berbeda dengan Yogya. Makanya referendum untuk Yogya tidak akan berbuah malapetaka sejarah, dengan pilihan merdeka dan lepas dari republik. Masyarakat Yogya merupakan komponen sosial-budaya yang kontribusinya sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan republik (tentunya dengan tidak mengecilkan peran daerah lain).

Sekedar mengingatkan bahwa istilah referendum berarti penyerahan suatu masalah agar diputuskan  melalui pemungutan suara secara umum  meliputi seluruh rakyat (Yogya). Karena  yang tahu dan paham bagaimana keinginan masyarakat Yogya, kita kembalikan suara mereka sesuai dengan prinsip demokrasi. Banyak juga yang bertanya apakah secara legal-konstitusional referendum dikenal dalam ketatanegaraan kita. Menurut penulis referendum secara prinsipil merupakan implementasi/wujud vox populi vox dei sebagai sistem demokrasi. Walaupun secara teknis perundang-undangan kita tidak mengaturnya, tetapi referendum merupakan salah satu mekanisme yang sangat demokratis. Bukan memperdebatkan hasil survei yang tidak merepresentasikan suara keseluruhan rakyat Yogya. Apalagi instrumen survei ini sering menimbulkan permasalahan, baik metodologi maupun hasil survei (pesanan pihak tertentu). Referendum juga pernah dilaksanakan pada masa awal reformasi (1999), terlepas dari hasil akhirnya yang menjadi luka sejarah waktu itu. Jadi referendum (secara konseptual) taklah bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Kekhawatiran akan terulangnya Timor-Timur yang lepas dari republik juga bisa disiasati dengan (secara teknis) opsi-opsi yang ditentukan dalam jejak pendapat tersebut. Yaitu pilihannya adalah gubernur/wakil gubernur DIY dipilih secara demokratis sesuai UU atau gubernur/wakil gubernur ditetapkan/Sultan & Paku Alam otomatis langsung menjadi guberbur/wakil gubernur. Secara simplistik penulis menawarkan opsi yang lebih aman seperti ini, jika trauma sejarah politik referendum masih tersimpan di benak sebagaian masyarakat kita.

Jika dipikir secara reflektif-kontemplatif, memperbincangkan kesistimewaan daerah-daerah di Indonesia ini memang sangat sensitif. Apalagi ketika menyinggung kontribusi sejarah atau peranan-peranan pra kemerdekaan dan pasca proklamasi, dari daerah-daerah terhadap republik. Secara tak sadar sebagai suatu bangsa, nasionalisme Indonesia belum terbentuk dan kuat. Perdebatan masalah identitas memang tak kunjung usai. Inilah memang yang menjadi dilema realita postmodernisme. Perbincangan nasionalisme kebangsaan dalam konteks republik sejatinya belumlah berakhir. Fase yang dilalui masih pada nasionalisme lokal atau nasionalisme etnis (etno-nationalism). Jelas sekali, kontroversi RUU ini penulis khawatirkan menjalar kepada munculnya kembali bahkan penguatan kembali rasa identitas keetnisan (dengan bahasa lain yaitu keistimewaan) dari daerah lain. UU Otonomi Khusus Papua mengamanatkan (salah satunya), yang bisa secara legal mejadi kepala daerah di sana adalah masyarakat Papua yang mempunyai ras Melanesia, tidak bisa etnis Bugis atau Jawa. Tentu pertanyaannya apakah ini demokratis atau justru keistimewaannya terletak pada hal ini. Begitu juga di UU Pemerintahan Aceh yang dalam skala lokal memberlakukan “Syariat Islam” dan adanya komposisi partai lokal. Sekarang perdebatan muncul tentang pengakomodiran keistimewaan Yogya. Penulis khawatir, jika ke depan nanti muncul tuntutan keistimewaan Solo, Minang, Bugis, Batak, Dayak, Cirebon, Banten dan sebagainya yang direpresentasikan dalam daerahnya masing-masing. Jika dicari-cari argumen sosial historisnya, bisa saja daerah-daerah tersebut menuntut keistimewaan. Dibutuhkan political will dari pemerintah yang bersih dari pragmatisme sesaat. Ini merupakan perkara sensitif, oleh karena itu bukan waktunya lagi pemimpin memberikan wacana yang menyinggung sensitivitas rakyatnya. Bukankan kata orang bijak bahwa pemimpin yang baik adalah yang ucapan dan perkataannya menenteramkan bukan menggelisahkan rakyatnya. Semoga saja  pemerintah pusat termasuk DPR, dengan sungguh-sungguh membuktikan bahwa kedaulatan benar-benar di tangan rakyat. Yogya tidak minta merdeka!

About satriwan

Saya seorang mahasiswa lulusan jurusan ilmu sosial politik fakultas ilmu sosial unj. Keinginan saya untuk berkuliah di kampus negeri merupakan cita-cita dari kecil. Namun, ragu rasanya hati ini untuk bisa berkuliah, sebab orang tua tidaklah mampu seperti keluarga lain. Saya mencoba meranatu mengikuti jejak orang tua (bapak) untuk bersekolah smp dan SMA di Bogor. Dengan prestasi yang lumayan saya bisa mendaptkan beasiswa ketika di SMA. Sehingga ditawarkan untuk mengikuti program PMDK dari salah satu PTN di Jakarta oleh guru SMA tersebut. Syukur pada Allah, akhirnya saya diterima sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur PMDK. Pengalaman Organisasi 1. Ketua Rohis SMAN 1 Ciawi, Bogor (Periode 2003-2004) 2. Staf Bazis LDK UNJ (Periode 2005-2006) 3. Staf Dep. Kaderisasi Islamic Center Al-Ijtima'i, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 4. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota, HMI Koorkom UNJ (Periode 2006-2007 dan Periode 2007-2008) 6. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Minang (KMM) Koorkom UNJ (Periode 2008-2009) 7. Sekretaris Jenderal Himpunan Nasional Mahasiswa PKN (HIMNAS PKN) (Periode 2008-2009) 8. Aktif di Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (PKPIS), UNJ

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s