Republik Bingung

Standar

Reformasi 98 telah membuat narasi sejarah baru di republik tercinta ini. Wacana demokrasi, penegakkan HAM, kebebasan pers dan supremasi hukum menjadi tema utama diskusi-diskusi masyarakat, mulai dari kelas warung remang-remang sampai kepada kelas hotel bintang lima. Muncul berbagai hasil penelitian tentang Indonesia dengan fase transisi demokrasinya, yang kemudian smpai sekarang sedang kita nikmati hidangan demokrasi itu. Sekedar mengetuk kembali memori publik ketika Orde Baru berkuasa, term-term asing yang bernama demokrasi, penegakkan HAM dan sejenisnya menjadi barang mahal dan tentunya sulit diperoleh. Ketika mengusung penegakkan HAM, maka segelintir orang akan dilabeli sebagai ekstrim kiri, karena menuntut ditegakkannya HAM. Ketika sekelompok orang berkumpul di mushola-mushola kampung atau pengajian kecil, maka dengan serampangan akan dicap ektrim kanan, bahkan difatwa sebagai tindakan makar atau subversif. Dua kata terakhir ini pada zamannya (Orde Baru) menjadi kalam sakti untuk menghukum para pencari kebebasan dan keadilan. Bagaimana dengan kebebasan pers, inilah barang haram yang tetap dihukumi haram oleh rezim penguasa, karena kebebasan pers akan menjadi lubang kecil yang nantinya membesar, untuk menelanjangi setiap kebijakan penguasa. Begitu juga supremasi hukum, jangan terlalu berharap karena hukum sangat alergi terhadap istana, pejabat dan konglomerat. Cerita tersebut untuk sekarang, tinggal narasi yang melegenda di buku-buku pelajaran sejarah dan pendidikan kewarganegaraan, baik di sekolah maupun perguruan tinggi.

Reformasi seolah-olah lebih ampuh ketimbang makna pembebasan dalam teologinnya Asghar Ali Engineer. Atau setumpuk doktrin pembebasan yang dibawa pada zamannya Kristus, Muhammad sampai kepada Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela. Walaupun secara inhern, reformasi dan pembebasan sama-sama berakar kepada sebuah kondisi psikologi, sosial, politik, kebudayaan dan ekonomi yang otonom. Tidak lagi terkungkung di dalam rantai otoritarianisme sistem rezim despotik. Reformasi memang berhasil memproduksi kran demokrasi dan term-term sosial yang semakna tadi, sampai sekarang. Reformasi berhasil menebang pohon rindang yang telah kokoh berdiri dan menhujamkan akarnya melampaui batas-batas kemanusiaan. Walaupun lebih dari 30 tahun, ternyata bagi sebuah gerakan massa, reformasi memiliki kekuatan ampuh. Kran demokrasi terbuka lebar, tentu dengan semangat dan hingar-bingar pesta republik. Produk-produk hukum diproduksi secara massif dan terbuka. Semangat demokrasi, kebebasan pers, supremasi hukum atau penegakkan HAM mengisi ruang-ruang kosong harian ibukota. Tapi itulah sebuah semangat yang secara pskologis memang hanya muncul ketika kolektivitas rakyat, berhasil bebas dari segala bentuk keterbelengguan. Rakyat tetap menjadi fokus sentral dari fase refomasi tersebut, karena jihad reformasi tak akan bermakna ketika rakyat tak mencicipinya.

Tapi yang menjadi tanda tanya adalah apakah rakyat memang menikmati fase pasca reformasi saat ini secara substantif dan psikologis? Bisa saja secara legal-normatif, dikatakan lahirnya berbagai produk regulasi perundangan, telah melahirkan partisipasi untuk masyarakat. Aspirasi masyarakat terkristal dalam momentum Pemilu dan Pemilukada. Akses terhadap informasi dan keterbukaan sekarang telah dinikmati secara bebas oleh masyarakat. Namun, tak akan berguna kita mengobrolkan reformasi, demokrasi, HAM dan supremasi hukum jika rakyat (yang sering dibajak kata-kata tersebut) merasa tetap jauh dari keadilan dan kesejahteraan. Secara verbal dua kata ini memang sangat mudah diucapkan bahkan dibajak untuk kepentingan penguasa. Begitulah pembajakan massal yang selalu terlindungi di bawah logo demi kepentingan rakyat. Demokrasi yang didesain sejatinya, terdistorsi menjadi demokrasi admisnistratif dan artifisial belaka, bukan substansial demokrasi yang diharapkan.

Tulisan sederhana ini hanya sekedar kontemplasi sesaat, untuk menjadi evaluasi bagi yang punya kuasa dan yang dikuasai. Rakyat (termasuk penulis) sekarang ini tidak jauh dari kata bingung sebenarnya. Jika dalam legenda Abbasyiah terkenal sosok Abu Nawas yang memang sering dilanda kebingungan, tetapi tetap cerdas dalam memberi nasihat kepada Harun Al-Rasyid sebagai seorang pemimipin. Begitu juga tokoh cerdas Nasruddin Hoja atau secara lokal kita mengenal Kabayan. Semuanya itu sederetan figur-figur yang bingung. Dalam konteks Indonesia, yang dikuasai dengan titel rakyat tak habis pikir. Elit politik baik skala lokal maupun nasional, termsuk isu-isu yang diwacanakan tak pernah lelah untuk membuat rakyat bingung. Kemudian yang punya kuasa juga membuat bingung, karena setumpuk kebijakan yang dibuat di bawah pembajakan atas nama rakyat, sedikit yang memang dikerjakan untuk mereka. Tingkah polah yang punya kuasa (di eksekutif, parlemen atau yudikatif), secara jujur mempertontonkan otoritas mereka yang ekstra. Rakyat lagi-lagi berpikir serba salah, ketika di harian ibu kota, koran-koran lokal, media internet dan televisi ramai-ramai membicarakan penggulingan presiden saat ini. Istana merespon dengan nada paranoid juga sepertinya. Nah, kenapa serba salah? Rakyat jelas-jelas bingung, yang namanya sejahtera masih jauh, kemanan dan kenyamanan belum singgah di rumah-rumah rakyat. Muncul sebagai tersangka tunggalnya adalah presiden, bukan lagi anggota DPR atau penegak hukum yang akhir-akhir ini mulai lemah otot bahkan teramputansi. Kita berpikir, kalau begitu mana pilihan yang bagus, presiden digulingkan (dengan semangat romantisme reformasi 98), atau tetap bertahan dengan kondisi seperti ini?

Pertanyaan Kabayan jilid II ini layak untuk direfleksikan baik oleh yang punya kuasa maupun para elit. Bagaimana mungkin mitologi buah simalakama berlaku untuk sistem modern bahkan era postmodernisme seperti sekarang? Jika benar-benar mau digulingkan, apakah sudah jaminan penggantinya akan lebih bagus atau sejarah kembali terulang. Jika tidak mau digulingkan (karena alasan ini inkonstitusional), apakah ada jaminan akan membuat republik ini tidak lagi serba salah dan bingung. Atau tetap saja serba salah dan dilanda psikologi bingung yang akut seperti sekarang. Ini harus segera dijawab, jika benar-benar merasa 60% lebih dipilih oleh rakyat. Jika tidak maka kebingungan massal akan menghampiri kita, yang berkuasa dan yang dikuasai akan sepakat untuk bingung bersama. Selamat bingung!

About satriwan

Saya seorang mahasiswa lulusan jurusan ilmu sosial politik fakultas ilmu sosial unj. Keinginan saya untuk berkuliah di kampus negeri merupakan cita-cita dari kecil. Namun, ragu rasanya hati ini untuk bisa berkuliah, sebab orang tua tidaklah mampu seperti keluarga lain. Saya mencoba meranatu mengikuti jejak orang tua (bapak) untuk bersekolah smp dan SMA di Bogor. Dengan prestasi yang lumayan saya bisa mendaptkan beasiswa ketika di SMA. Sehingga ditawarkan untuk mengikuti program PMDK dari salah satu PTN di Jakarta oleh guru SMA tersebut. Syukur pada Allah, akhirnya saya diterima sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur PMDK. Pengalaman Organisasi 1. Ketua Rohis SMAN 1 Ciawi, Bogor (Periode 2003-2004) 2. Staf Bazis LDK UNJ (Periode 2005-2006) 3. Staf Dep. Kaderisasi Islamic Center Al-Ijtima'i, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 4. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota, HMI Koorkom UNJ (Periode 2006-2007 dan Periode 2007-2008) 6. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Minang (KMM) Koorkom UNJ (Periode 2008-2009) 7. Sekretaris Jenderal Himpunan Nasional Mahasiswa PKN (HIMNAS PKN) (Periode 2008-2009) 8. Aktif di Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (PKPIS), UNJ

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s