Trend Sekolah Bertara(i)f Internasional Oleh Satriwan, S.Pd[1]

Standar

Sistem pendidikan Indonesia yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 (dengan segala turunannya), merupakan instrumen nasional yang legitimate untuk membangun kualitas pendidikan. Menjadi komponen vital untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas, sesuai tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti yang dilaporkan oleh UNDP, Human Development Index Indonesia tahun 2009 menempati peringkat ke-111 di antara 184 negara yang diteliti. Tingkat pembangunan masyarakat Indonesia menjadi fokus utama dalam rangka mencapai cita-cita nasional tadi. Tentu pendidikan yang merupakan komponen primer dan instrumen sosialnya, agar manusia Indonesia menjadi bangsa unggul dan beradab. Dinamika dunia pendidikan Indonesia memang sebuah narasi berliku, selalu mencari format-format alternatif pendidikan nasional, yang sesuai dan terjangkau oleh masyarakat Indonesia, namun tetap relevan dengan perkembangan global. Dalam menerjemahkan format/bentuk alternatif pendidikan tersebut, sekarang ini dunia pendidikan khususnya tingkat dasar dan menengah diramaikan dengan istilah SBI atau Bekolah Bertaraf Internasional. Term baru SBI atau RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) ini sudah tidak asing terdengar bagi siswa, orang tua siswa, akademisi, pengamat pendidikan apalagi para guru dan kepala sekolah. Sebab setiap satuan pendidikan (dasar dan menengah) di Indonesia sekarang sedang berkompetisi secara terbuka dengan sekolah lain, untuk menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Perlu diketahui bahwa legal standing atau pijakan hukum berdirinya SBI tersebut adalah UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tadi. Khususnya Pasal 50 ayat 3 yaitu, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Regulasi inilah yang kemudian melahirkan peraturan di bawahnya yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendiknas ini mengatur dan menjelaskan secara terperinci mengenai SBI. Kemudian bagaimana persepsi publik sekarang dibawa ke dalam term baru ini, agar tetap bisa memahami secara holistik, tentu masyarakat mesti mengetahui definisi dari SBI tersebut. Pasal 1 ayat 8 Permendiknas No. 78 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Sekolah Bertaraf Internasional selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya. Ini perlu dikemukakan sebab di tengah masyarakat yang mengharapakan sekolah berkualitas namun terjangkau (sampai ke pelosok daerah), wacana sekolah murah bahkan gratis hanya sebatas pemanis bibir pemerintah saja. SBI ini kemudian diplesetkan menjadi ”Sekolah Bertarif Internasional”, sebab ”kabarnya” yang namanya SBI itu pasti mahal, jika mahal maka yang mendapatkan akses untuk bersekolah di sana hanya orang kaya, sedangkan orang miskin dilarang bersekolah di SBI. Ini yang penulis coba untuk mengurainya secara sederhana, namun tetap tidak menghilangkan nuansa akademisnya.

Sebagai sebuah regulasi baru (Permendiknas ini mulai ditetapkan dan berlaku Oktober 2009), tentu menimbulkan pro dan kontra secara luas. Apalagi dengan anekdot tadi bahwa SBI menjadi sekolah eksklusif karena bayarannya mahal, karena namanya juga ”internasional”. SBI yang diatur dalam peraturan menteri yang berjumlah 35 pasal ini secara jelas telah mengatur yang terkait dengan SBI. Sesuai Pasal 1 ayat 8 tadi, tetap saja standar yang menjadi acuan/pedoman penerapan SBI adalah SNP yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ada 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang terangkum di dalamnya. Kedelapan standar ini menjadi pedoman pokok dan wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan di tanah air. Mulai dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Khusus untuk SBI, kedelapan standar utama ini kemudian ditambah dengan standar yang berasal dari keunggulan mutu negara-negara di dunia, yang menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Rujukan standar SBI menjadi lebih global (karena OECD) dan luas ketika pendidikan di SBI dipadukan dengan negara-negara maju. Perlu dipahami OECD adalah organisasi internasional yang tujuannya membantu pemerintahan negara anggotanya untuk menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. Nah di sini tampak jelas bahwa munculnya istilah ”internasional” dalam SBI salah satunya karena OECD ini.

Secara umum sesuai SNP, tidak ada yang ”aneh” atau keliru dari rencana penyelenggaraan SBI ini di Indonesia. Tapi beberapa poin penting dari SBI ini yang mesti dicermati adalah pertama, dari filosofi penyelenggaraan SBI itu sendiri. Apa filosofi pemerintah dalam membuat regulasi nasional untuk menyelenggarakan program ini? Memang di tengah tatanan global yang selalu berubah, yang sekarang menjadi global village, ide globalisasi menjadi momok bagi perkembangan dan pembangunan penduduk dunia. Globalisai sebagai sebuah produk kapitalisme mampu menjadi magnet untuk menarik negara-negara di dunia sekarang bertekuk lutut kepadanya. Semua dimensi kehidupan manusia (tak hanya pendidikan) terpengaruh oleh globalisasi tersebut. Tentu konsekuensi-konsekuensi dari perubahan (akibat globalisasi) inilah yang tentunya harus dipikirkan bersama, khususnya di Indonesia. Pendidikan untuk semua yang menjadi motto bahkan jargon ketika kampanye politik tidak akan terwujudkan, jika SBI menjadi produk ”kegagalan” pemerintah dalam merealisasikan pendidikan murah dan berkualitas. Karena secara sosiopedagogis, pelaksanaan/penyelenggaraan SBI harus sesuai dengan spirit filosofi pendidikan itu. Jika filosofinya adalah ”internasionalisasi” maka jelas sudah parameter kualitas pendidikan yaitu sekedar formalistik-ekonomis an sich. Kenapa penulis mengatakan demikian? Sebab esensi spirit pendidikan tersebut menjadi lebih hidup dan bermakna di saat dia ramah dan menyentuh semua golongan atau strata sosial. Pendidikan yang ramah terhadap psikologi siswa. Pendidikan yang ramah terhadap kemampuan ekonomi masyarakat dan pastinya sebuah format pendidikan yang tidak berorientasi kepada hasil semata, tapi lebih kepada proses. Jangan sampai kebijakan SBI ini hanya bentuk alibi penyelenggara negara, alih-alih peningkatan kualitas pendidikan nasional (karena label internasional), namun lupa akan prinsip keadilan pendidikan yang menjadi pikiran utama setiap kebijakannya.

Kedua, yaitu format penyelenggaraan SBI tersebut secara empiris. Apakah pemerintah sudah memikirkan dan menganalisis secara terpadu dan komprehensif, tentang implikasi SBI dalam masyarakat nanti. Dibutuhkan suatu analisis kebijakan yang terpadu dan jujur tentunya bagi pemerintah, untuk kemudian melakukan pemetaan sosial terhadap regulasi tersebut. Contohnya saja, saat ini walau belum ada satupun sekolah yang sudah menjadi SBI (karena baru RSBI), masyarakat sudah memprediksikan jika SBI ini hanya untuk orang kaya, bukan untuk masyarakat Indonesia. Muncul kemudian istilah yang sudah menjadi bahasa umum sekarang yaitu ”pengkastaan sekolah”. Terjadi kastaisasi sekolah-sekolah di Indonesia. Berarti ada SBI yang biayanya mahal bahkan diakui internasional, khusus untuk kaum berduit, tapi ada juga sekolah biasa (yang semuanya biasa-biasa saja), walaupun agak mahal (karena tetap ada yang mesti dibayar) namun bisa dijangkau oleh masyarakat. Berikutnya yaitu standar penyelenggaraan yang menerapkan sistem kredit semester (SKS). Kesiapan siswa dengan kurikulum dan metode baru ini perlu dipikirkan bersama. Perlu dikaji ulang bagaimana dampak psikologisnya bagi para siswa. Walaupun tujuannya baik yaitu agar siswa lebih mandiri, tapi tetap saja jika suatu kebijakan tanpa didahului oleh analisis resiko maka itu sama dengan berlayar tanpa memahami cuaca di lautan.

Dalam standar penyelenggaraan juga tercantum OECD, sebuah organisasi internasional yang membantu anggotanya dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Negara-negara seperti USA, Kanada, Jepang, Australia, Jerman, Korea Selatan masuk sebagai anggota. Masyarakat juga harus tahu dan mendapatkan informasi yang jelas, khususnya dari pemerintah mengenai OECD ini, kenapa OECD yang dipilih sebagai acuan dalam pendidikan (SBI) tanah air. Komponen-komponen apa saja yang menjadi parameter dalam mencontoh deskripsi kualitas pendidikan negara di OECD itu. Inilah komponen yang penting untuk dijelaskan secara transparan oleh Depdiknas. Kekhawatiran masyarakat terletak kepada kesiapan baik secara struktural (pemerintah, kebijakan, pendanaan, format, dsb) maupun kultural (analisa secara sosiopedagogis, psikologis, pemerataan pendidikan, dsb) oleh pemerintah sebagai pemegang kontrol. Jangan sampai terjadi, ibarat seorang yang bertubuh kecil tetapi berani memakai baju dan celana yang besar sekali, tentu tidak pas dan cocok di badannya. Begitu juga SBI ini, pemerintah terlebih dulu meninjau ulang kualitas dan pemerataan pendidikan di tanah air di setiap jenjang pendidikan. Bagaimana pemetaan distribusi guru, akses informasi, media pendidikan, sarana dan prasarana termasuk kemampuan daerah. Label internasional bukan parameter determinatif terhadap kualitas pendidikan nasional. Jika dengan label internasional otomatis pendidikan terdistribusikan secara adil dan proporsional, sampai ke daerah-daerah terpencil tentu semua orang sepakat dengan itu. Tetapi jika penambahan label internasional hanya akan menjadi sebuah ”kesadaran mengglobal”, tanpa memahami wajah pendidikan nasional maka sama saja dengan kembali mendorong pendidikan tanah air ke lubang yang semakin dalam dan gelap.

Beberapa poin di atas terlihat dalam pasal di aturan ini, di antaranya tentang standarisasi atau kompetensi pendidik (guru). Tingkat SDBI harus memiliki minimal 10% dari total guru di SDBI tersebut yang berpendidikan S2/S3. Tingkat SMPBI harus memiliki minimal 20% dari total guru di SMPBI tersebut yang berpendidikan S2/S3, sedangkan pada tingkat SMABI minimal 30% guru yang berpendidikan S2/S3. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kenyataannya di setiap satuan pendidikan tersebut. Menjadi kenyataan yang objektif untuk dilihat bersama, jika dalam satu sekolah berapakah jumlah guru yang berpendidikan S2/S3. Jangankan untuk S2/S3, sampai sekarang pemerintah masih menyelesaikan tugas rumah untuk memenuhi Undang-Undang Guru dan Dosen, khususnya pemenuhan kualifikasi akademik (S1) dan program sertifikasi guru. Profesionalisme pendidik (guru) dalam konteks SBI menjadi harga mati karena akan distandarisasi secara internasional. Seorang guru di SBI harus mampu berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, karena dalam pembelajaran di kelas harus menggunakan bahasa pengantar dengan bahasa Inggris. Kemudian beranjak kepada standar pembiayaan, dalam Pasal 13 Permendiknas ini disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban membiayai penyelenggaraan SBI (ayat 2). Tapi di pasal selanjutnya disebutkan SBI dapat memungut biaya pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya atas standar pembiayaan yang didasarkan pada Rencana Pengembangan Sekolah. Hal inilah kemudian yang menjadi kekhawatiran jika nanti SBI tersebut akan menjadi sekolah hanya bagi orang-orang mampu. Karena biaya pendidikan di sebuah SBI adalah mahal ketimbang sekolah biasa (kategori mandiri). Kenapa mahal? Karena SBI (negeri/swasta) bisa memungut biaya jika merasa biaya dari pemerintah/yang dikelola kurang. Pihak yang pertama kali menjadi korban adalah masyarakat. Peluang inilah nantinya yang akan dimanfaatkan untuk mengkapitalisasi pendidikan nasional,

Sekarang bisa dikatakan trend SBI ini vis a vis kedilan dan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan SBI nantinya dihadapkan kepada realita masyarakat yang (pastinya) berlomba untuk memasukkan anaknya ke SBI karena memiliki standar internasional, dilengkapi pendidik, sarana & prasarana dan kualitas yang diakui dunia internasional, termasuk menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan ISO 14000. Tetapi pada saat itu juga masyarakat kembali berhadapan dengan ”wajah tak ramah” SBI yang hanya memihak kepada kaum berduit saja, tak memihak kepada orang miskin yang juga ingin merasakan bersekolah di SBI. Menjadi tugas utama khususnya pembuat kebijakan untuk mencari format baru, yang substansinya tidak paradoksal dengan filosofi pendidikan itu sendiri. Persepsi masyarakat dengan SBI yang ”bertarif” internasional tidak menjadi kenyataan, tetapi stimulus tersendiri bagi pemerintah untuk memikirkan dan mengevaluasi setiap kebijakan yang dibuat. Tentu dengan tujuan mulia yakni ditribusi pendidikan, dengan membuka akses pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan bermartabat.


[1] Penulis adalah Guru SMA Labschool Jakarta dan Aktif di Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (PKPIS) UNJ.

About satriwan

Saya seorang mahasiswa lulusan jurusan ilmu sosial politik fakultas ilmu sosial unj. Keinginan saya untuk berkuliah di kampus negeri merupakan cita-cita dari kecil. Namun, ragu rasanya hati ini untuk bisa berkuliah, sebab orang tua tidaklah mampu seperti keluarga lain. Saya mencoba meranatu mengikuti jejak orang tua (bapak) untuk bersekolah smp dan SMA di Bogor. Dengan prestasi yang lumayan saya bisa mendaptkan beasiswa ketika di SMA. Sehingga ditawarkan untuk mengikuti program PMDK dari salah satu PTN di Jakarta oleh guru SMA tersebut. Syukur pada Allah, akhirnya saya diterima sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur PMDK. Pengalaman Organisasi 1. Ketua Rohis SMAN 1 Ciawi, Bogor (Periode 2003-2004) 2. Staf Bazis LDK UNJ (Periode 2005-2006) 3. Staf Dep. Kaderisasi Islamic Center Al-Ijtima'i, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 4. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota, HMI Koorkom UNJ (Periode 2006-2007 dan Periode 2007-2008) 6. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Minang (KMM) Koorkom UNJ (Periode 2008-2009) 7. Sekretaris Jenderal Himpunan Nasional Mahasiswa PKN (HIMNAS PKN) (Periode 2008-2009) 8. Aktif di Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (PKPIS), UNJ

One response »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s