Mendamaikan Politik dan Hukum (Dalam Wacana Negara Demokrasi) Oleh Satriwan, S.Pd[1]

Standar

Sebagai sebuah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia (menurut Freedom House), Indonesia menjadi sorotan dunia internasional. Transisi demokrasi yang hadir secara insight pasca reformasi ’98 sampai sekarang dijadikan argumentasi teoritis dalam mempertahankan sebuah instrumen yang dijadikan konsensus nasional, yaitu demokrasi. Demokrasi menjadi term yang hidup di negara-negara yang sudah/sedang mengalami tindakan represif rezim pemerintah yang sedang berkuasa. Sebutlah Indonesia yang mengalami masa 32 tahun dikungkung oleh rezim despotik, yang menggunakan pendekatan militeristik dalam menjaga kekuasaanya. Demokrasi menjadi common platform rakyat untuk membebaskan diri dari despotisme rezim. Demokrasi kemudian diterjemahkan ke berbagai artikulasi kehidupan sosial dan politik masyarakat. Demonstrasi menuntut hak-hak masyarakat, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, termasuk kebebasan pers yang semuanya itu bersandar di bawah pohon rindang yang bernama HAM. Akhirnya demokrasi dan HAM memberikan ruang dan tempat yang besar bagi komponen civil society untuk menggapai tujuan negara demokrasi. Indonesia menjadi negara yang demokratis pasca reformasi (walapun ada yang tidak setuju dengan pendapat ini), bukanlah sesuatu cita-cita terakhir sebagai sebuah nation-state tetapi baru menjadi instrumen politik kenegaraan yang ada bolong-bolongnya. Tambal sulam bolong-bolong demokrasi inilah kemudian yang berproses terus-menerus mencari titik kesempurnaannya dalam praktik kenegaraan. Inilah yang dikenal para mahasiswa dan akademisi sebagai transisi demokrasi.

Diskursus demokrasi tak akan berhenti begitu saja sepanjang masyarakat secara individual dan sosial berpegangan kepada nilai-nilai fundamental Hak Asasi Manusia (HAM). Begitu juga bagi pemerintah, penguatan basis civil society dengan instrumen demokrasi dan HAM menjadi harga mati. Sampai sekarang kita masih mencari-cari format negara demokrasi yang secara empiris diartikulasikan dalam praktik politik kenegaraan. Hal ini yang menjadi catatan kritis untuk kemudian terus mengalami dialektika sosial. Pemilu yang menjadi salah satu parameter negara demokrasi sudah berlangsung tiga kali pasca reformasi. Pelaksanaan pemilu secara langsung telah dimulai tahun 2004 dan ini mencetak sejarah dalam perkembangan sejarah modern Indonesia. Begitu juga Pemilu 2009 kemarin yang terselenggara dengan demokratis. Namun di sisi lain, tak kunjung bertemu dalam satu titik konvergensi bagaimana Pemilu menjadi perangkat politik yang mampu menghasilkan out put (baik anggota legislatif maupun Presiden/wapres) yang berkualitas dan pro rakyat. Para anggota legislatif yang merupakan pilihan rakyat dengan baju besarnya yaitu ”wakil rakyat” belum mampu menerjemahkan suasana kebatinan rakyat yang katanya mereka wakili tersebut. Ini mudah terlihat ketika anggota DPR (misalnya) selalu mengatasnamakan rakyat dalam berucap. Masyarakat akhir-akhir ini disuguhi oleh dinamika politik nasional yang menguras tenaga, pikiran dan materi (uang negara). Kasus Bank Century menjadi fokus diskusi-diskusi mulai di warung-warung kopi sampai di hotel berbintang. Menjadi topik yang menarik karena melibatkan penguasa nomor dua di negeri ini termasuk menterinya. Ditambah lagi para pejabat negara yang terlibat dan diindikasikan melanggar hukum. Ini semua menjadi tontotan yang menarik, apalagi ketika berbicara partai yang berkoalisi, hasil rekomendasi A dan C atau menggabungkan AC dan lainnya.

Pertanyaan mendasar dari publik sebenarnya, apakah Century ini hanya wacana elit yang akhirnya berdampak konflik sistemsik di kalangan elit itu sendiri. Tapi kita khawatir (karena sudah paham) jika konflik elit pasti memiliki daya resonansi yang berimbas kepada masyarakat umum nantinya. Semua itu terbukti sekarang ini, di saat berbagai komponen masyarakat yang melakukan demonstasi baik yang menginginkan kasus Bank Cenutry segera diselesaikan secara hukum, mapun yang mati-matian melakukan pembelaan kepada pembenaran kebijakan bailout Bank Century. Semuanya berlindung atas nama rakyat dan berdiri di bawah bendera demokrasi dan HAM. Keduanya sama-sama anak ibu pertiwi yang ingin bangsa dan negaranya maju. Demonstrasi massa yang dilakukan oleh mahasiswa dan LSM akhir-akhir ini sangat marak dalam menyikapi proses politik di DPR, terkait penyelidikan oleh Pansus Hak Angket DPR. Narasi hak angket DPR tersebut klimaks di parlemen pada 2 maret 2010, ketika DPR secara resmi (setelah proses yang berliku) memutuskan bahwa kebijakan terkait bailout Bank Century adalah salah, baik secara kebijakan mapun secara pelaksanaan. Kemudian pihak-pihak yang terkait dan disebutkan dalam rekomendasi Pansus harus diusut dan diselidiki secara hukum. Berbagai komentar di media baik oleh pengamat maupun anggota DPR yang mengatakan bahwa, keputusan DPR ini merupakan hasil dari sebuah proses politik. Ini perlu ditelaah lagi, karena jangan sampai masyarakat punya persepsi kalau yang namanya proses politik itu (selalu) kotor dan power oriented. Proses politik merupakan suatu dialektika dalam berdemokrasi yang jelas-jelas dijalankan oleh lembaga politik yang sah dan legitimate di negeri ini. Sebagai lembaga negara yang equal dengan presiden, MK dan lainnya, keputusan resmi DPR ini mesti dihargai sebagai oleh masyarakat. Agar lembaga-lembaga negara tetap memiliki martabat di mata rakyat. Begitu juga hasil audit dari BPK, sebagai satu-satunya lembaga tinggi negata yang bertugas mengaudit keuangan negara, maka hasil audit BPK harus dihargai sebagai lembaga negara yang legitimate.

DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai fungsi kontrol tentu akan dikatakan salah jika tidak melaksanakan salah satu fungsinya itu secara konsisten. Untuk apa ada lembaga legislatif jika hanya menjadi lembaga ompong dan selalu manut terhadap kebijakan pemerintah (eksekutif). Di sinilah letak check and balances dalam negara demokrasi modern. Karena penyelidikan sendiri oleh DPR sebagai lembaga pengontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah adalah legal dan sesuai undang-undang. Jadi proses politik di DPR tetap pijakannya (legal standing) adalah undang-undang dan dalam rangka menjalankan amanah undang-undang. Kemudian ketika ada yang membenturkan (proses politik) dengan praktik politik yang dinilai sarat kepentingan dan (mungkin) kotor, ini harus diclearkan juga sebagai pendidikan politik kepada publik. Berbicara kepentingan (intrest) adalah boleh dan halal dalam politik, sepanjang kepentingannya adalah sesuai konstitusi maka tidak ada yang salah. Tetapi ketika kepentingan partai-partai politik di DPR adalah untuk power an sich maka patut untuk dikritisi oleh civil society. Oleh karena itu tidak ada yang perlu ditakutkan dalam sebuah proses politik, karena rakyat sekarang cerdas menilai beragam aktivitas elit politik di parlemen. Hasil keputusan paripurna DPR untuk menyerahkan rekomendasi pansus kepada lembaga penegak hukum (KPK, Polri dan Kejagung), harus dipahami sebagai keputusan lembaga negara yang menjalankan fungsi konstitusinya. Jangan sampai ada pretensi bahkan prejudice terhadap keputusan lembaga negara tersebut.

Sekarang tinggal proses hukum (pro justisia) yang akan menentukan apakah rekomendasi dari keputusan DPR tersebut terbukti atau tidak. Proses hukum merupakan satu-satunya instrumen negara yang harus terbebas dari segala macam kepentingan dan berdiri sendiri. Prinsip equality before the law dan rasa keadilan harus di atas segalnya. Jadi ketika presiden menyampaikan pidato politiknya dalam menyikapi hasil paripurna DPR tentang bailout Bank Century, ini sebatas pendapat sebagai seorang presiden (yang sejajar dengan DPR). Menjadi menarik karena presiden justru tidak setuju dengan hasil paripurna DPR. Sekarang tinggal penegak hukum yang melakukan proses ke depan, tanpa terpengaruh oleh apapun dan siapapun (walaupun pidato presiden). Hasil audit BPK dan keputusan paripurna DPR memiliki landasan yang kuat, karena menjalankan fungsi konstitusionalnya (bukan pembelaan semata). Di sinilah letak dialektika demokrasi Indonesia sesungguhnya. Bagaimana prinsip rule of law mampu diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, tak terlepas dari political side (yang sebagian orang menganggapnya kotor). Dialektika berdemokrasi ini jangan sampai juga mengorbankan rasa keadilan masyarakat yang sejatinya pemilik sah republik ini.

Lagi-lagi politik dan hukum bertemu dalam konteks negara demokrasi modern seperti Indonesia. Agak aneh kalau kita mendikotomikan antara politik dan hukum secara parsial. Di pekuliahanpun (jurusan hukum dan politik) pasti diajarkan teori politik hukum yang meletakkan keduanya sebagai instrumen sah dalam negara demokrasi. Memang keputusan paripurna DPR tentang bailout Bank Century bukanlah produk hukum tetap untuk menentukan bersalah atau tidak. Tetapi secara moral politik nama-nama yang diindikasikan dalam keputusan penyelidikan pansus tersebut, sudah tercoreng di depan parlemen. Inilah realita politik dan hukum yang kadang-kadang susah untuk dicerna namun mesti ada dan hidup dalam negara demokrasi. Dalam rentang waktu yang sama, keputusan DPR tentang bailout Bank Century paradoksal dengan isi pidato presiden dalam menanggapinya. Hal ini menjadi dinamika tersendiri karena keduanya, baik DPR maupun presiden adalah lembaga negara yang menjalankan fungsinya sesuai konstitusi. Namun di luar itu semua, dalam hati masyarakat Indonesia menginginkan agar kasus Bank Century cepat selesai secara hukum. Tentulah tujuannya bukan ingin mendiskreditkan dan menyudutkan seseorang (figur), tapi sebagai bentuk penegakkan prinsip rule of law dan equality before the law, dalam konteks negara demokrasi. Baik proses politik (yang dijalankan lembaga politik) maupun proses hukum (lembaga penegak hukum), keduanya sama-sama bertujuan mencari jawaban yang pasti untuk menegakkan rasa keadilan masyarakat. Tidak ada yang perlu dibela, apakah DPR atau presiden, yang harus dibela sesungguhnya adalah kepentingan dan prinsip keadilan masyarakat tanpa berlindung di dalam baju kekuasaannya.

[1] Penulis adalah peneliti di Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu

Sosial  (PKPIS) UNJ dan Guru di SMA Labschool Jakarta

About satriwan

Saya seorang mahasiswa lulusan jurusan ilmu sosial politik fakultas ilmu sosial unj. Keinginan saya untuk berkuliah di kampus negeri merupakan cita-cita dari kecil. Namun, ragu rasanya hati ini untuk bisa berkuliah, sebab orang tua tidaklah mampu seperti keluarga lain. Saya mencoba meranatu mengikuti jejak orang tua (bapak) untuk bersekolah smp dan SMA di Bogor. Dengan prestasi yang lumayan saya bisa mendaptkan beasiswa ketika di SMA. Sehingga ditawarkan untuk mengikuti program PMDK dari salah satu PTN di Jakarta oleh guru SMA tersebut. Syukur pada Allah, akhirnya saya diterima sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur PMDK. Pengalaman Organisasi 1. Ketua Rohis SMAN 1 Ciawi, Bogor (Periode 2003-2004) 2. Staf Bazis LDK UNJ (Periode 2005-2006) 3. Staf Dep. Kaderisasi Islamic Center Al-Ijtima'i, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 4. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota, HMI Koorkom UNJ (Periode 2006-2007 dan Periode 2007-2008) 6. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Minang (KMM) Koorkom UNJ (Periode 2008-2009) 7. Sekretaris Jenderal Himpunan Nasional Mahasiswa PKN (HIMNAS PKN) (Periode 2008-2009) 8. Aktif di Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (PKPIS), UNJ

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s