Menggagas Pembelajaran PKn Berbasis Multikultural (Sebuah Refleksi Sosio-Pedagogis) Oleh Satriwan

Standar

Abstract: Civic education (PKn) learning based on multicultural have a purpose to create the student to have a  character of the nation who can live in shades of difference. Civic education (PKn)  as a vehicle to develop the ability, the character of democratic citizenship,  responsible and nation character building. Because education is a socio-cultural instrument for building the social order of civilized society.

Keyword: Civic Education, multiculturalism, teacher and student

Dinamika dunia pendidikan nasional menjadi sorotan publik, khususnya bagi kalangan akademisi, pengamat, pemerintah bahkan masyarakat umum. Berbagai realita dalam dunia pendidikan mampu membawa perhatian stakeholders pendidikan untuk bersama secara kolektif memperbaiki kualitas pendidikan nasional.  Beberapa komponen vital yang memang tak habisnya menjadi diskursus seperti, kontroversi penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), upaya peningkatan kualitas guru (dengan berbagai macam instrumen kebijakan pemerintah), pengembangan model pembelajaran, media pembelajaran, peningkatan mutu infrastruktur pendidikan (sarana dan prasarana), akses informasi pendidikan yang mesti diperluas sampai ke pelosok daerah sampai kepada distribusi akses pendidikan yang bermuara pada pemerataan pendidikan di seluruh pelosok nusantara. Semua komponen utama tersebut selalu bersamaan pemenuhannya agar kualitas dan pemerataan pendidikan nasional semakin meningkat baik. Sebab pendidikan merupakan instrumen sosio-kultural untuk membangun tatanan sosial masyarakat yang beradab dan berkemajuan, di tengah kompetisi dunia global.

Sebagaimana dijelaskan secara eksplisit dalam UU Sisdiknas, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bernartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas). Entitas pendidikan nasional sebagai suatu komponen vital memang tak bisa dibiarkan begitu saja bahkan tanpa perencanaan secara matang dan komprehensif. Berbagai regulasi dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan filofofis dan bersifat transedental. Diperlukan perencanaan yang matang pada beberapa fase penting yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi. Semua tahapan wajib tersebut mesti dipenuhi oleh motor utama dalam entitas pendidikan yang bernama guru. Guru sebagai pendidik profesional memiliki tugas utama yang harus dijalankannya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional tadi. Seorang guru memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik (PP No. 74/2008 tentang Guru). Sangat jelas jika profesi guru bukanlah profesi tanpa makna, namun sarat akan nilai-nilai unggul (ultimate value), nilai profetis sampai kepada etis-filosifis. Mesti dipahami bahwa guru menjadi titik episentrum bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Tujuan pendidikan nasional tersebut tidak akan mudah bisa dicapai jika kualitas keprofesionalitasan seorang pendidik belum dipenuhi secara utuh. Entitas pendidikan yang hidup dan berkembang sebagai sebuah realita sosial, membutuhkan media konseptual dan praktis sebagai sarana yang menjembatani antara tujuan pendidikan dengan realita sosial. Mediator utama tersebut dikenal sebagai mata pelajaran yang juga tergabung dalam berbagai rumpun/kelompok mata pelajaran, seperti kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dan keleompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai tujuan pendidikan yang sifatnya cenderung untuk membangun karakter anak didik, agar lebih memiliki watak, sikap dan perilaku yang sesuai nilai-nilai moral dan budaya dibutuhkanlah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Menurut Udin S. Winataputra bahwa secara akademis PKn didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang memusatkan telaahnya pada seluruh dimensi psikologis dan sosial budaya kewarganegaraan individu, dengan menggunakan ilmu politik, ilmu pendidikan sebagai landasan kajiannya atau penemuannya. Intinya yang diperkaya disiplin ilmu-ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi kebermanfaatan terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks sistem pendidikan nasional (Nadiroh, 2008:86). PKn merupakan salah satu instrumen fundamental dalam bingkai pendidikan nasional sebagai media bagi pembentukan karakter bangsa (nation and character building) di tengah heterogenitas atau pluralisme yang menjadi karakteristik utama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki ragam perbedaan dan menjadi kekayaan manusia Indonesia. Perbedaan suku, budaya, adat-istiadat, agama, ras, gender, strata sosial dan golongan/aliansi politik sangat jelas melekat dalam diri masyarakat Indonesia. Pluralitas menjadi sebuah realita dan mesti diterima sebagai kekayaan nasional bangsa Indonesia. Di tengah banyak perbedaan tersebut, sebagai suatu kesatuan nasional bangsa Indonesia harus hidup dan bergaul agar integritas nasional tetap terjaga. Implikasi logisnya adalah perlu membangun sikap inklusif, pluralis, toleran dan saling berdampingan dengan cinta dan perdamaian.

Kemajemukan bangsa Indonesia yang tak dimiliki oleh bangsa lain ini, menjadi modal sosial dengan konstruksi berbasis kearifan lokal (local genius). Heterogenitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab tersebut tentunya harus dijaga dan dilestarikan sebagai khasanah budaya nasional. Dalam konteks hubungan sosial (interaksi sosial) baik secara horizontal maupun vertikal dalam realita pluralitas tersebut, dibutuhkan instrumen pendidikan yang berkarakter terbuka, inklusif, toleran dan pluralis. Bahasa pendidikan sebagai media sosio-kultural menjadi jembatan antara realita sosial dengan sikap yang mesti ditunjukkan oleh masyarakat, dalam hal ini adalah  warga sekolah seperti guru dan siswa. Terminologi pendidikan multikultural menjadi istilah yang relevan untuk dikembangkan dalam ranah pendidikan Indonesia sebagai bangsa yang plural. Mengutip M. Ainul Yaqin bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah (M. Ainul Yaqin, 2007:25).

Jelas sekali bahwa unsur utama dalam pendidikan multikultural adalah penempatan posisi siswa sebagai subjek yang bersifat sejajar. Tidak ada superioritas satu komponen kultural seorang siswa terhadap siswa lainnya. Maka pendidikan multikultural ini dapat melatih dan membangun karakter siswa mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam lingkungan mereka. Pendidikan multikultural memiliki posisi strategis dalam memberikan sumbangsih terhadap penciptaan perdamaian dan upaya penanggulangan konflik. Sebab nilai-nilai dasar dari pendidikan ini adalah penanaman dan pembumian nilai toleransi, empati, simpati dan solidaritas sosial (A. Fuad Fanani, 2004:16). Pendidikan multikultural ini bisa dimasukkan secara inheren (integral) dalam semua mata pelajaran. Walaupun dalam format kurikulum nasional belum menjadi suatu mata pelajaran yang mandiri (berdiri sendiri), tetapi bersifat integratif dengan pelajaran lainnya. Namun penulis lebih memandang jika pendidikan multikultural secara integral bisa masuk ke dalam bingkai ilmu sosial, seperti PKn. Sebagaimana dijelaskan Chapin dan Mossick, dengan menggunakan pendekatan integrated yang menggunakan persamaan perspektif yang dirangkai dalam bidang ilmu sosial. Rumusan secara umum tentang ilmu sosial adalah kajian tentang berbagai kejadian dalam alam sekitar dan perilaku manusia dalam berbagai kelompok, dan bentuk kehidupan sosial maupun situasi atau kejadian di masa lampau atau hari ini (Conny R. Semiawan, 2008) Oleh karena itu diperlukan strategi pembelajaran melalui berbagai pendekatan dan model pembelajaran yang efektif, dalam menyampaikan pesan kesadaran kultural kepada siswa di sekolah. Dalam hal ini adalah melalui gagasan pembelajaran PKn yang berbasis pendidikan multikutural.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban mendidik, mengajar, melatih, mengarahkan, membimbing, menilai dan mengevaluasi, maka prasarat utama yang harus dimiliki guru adalah kemampuan dalam membangun model pembelajaran yang efektif, inovatif dan menyenangkan namun tetap relevan dengan realita di lingkungan masyarakat. Pendekatan integrated learning dan cooperative learning adalah beberapa model pendekatan yang efektif dalam memasukkan pendidikan multikultural ke dalam PKn di kelas. Beberapa poin penting yang harus dilakukan dalam memformulasikan pendidikan multikultural dalam PKn yang bersifat mudah dan efektif yaitu:

1.   Guru harus merencanakan strategi pembelajaran yang akan dipakai dalam kelas. Slavin (1984) mengatakan bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif anggotanya terdiri dari 6 orang dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen (Etin Solihatin dan Raharjo, 2007:4). Jika yang dipakai adalah model cooperative learning, maka strategi ini digunakan untuk menandai adanya perkembangan kemampuan siswa dalam belajar bersama-sama mensosialisasikan konsep dan nilai budaya lokal dari daerahnya dalam komunitas belajar bersama teman. Dalam konteks belajar dengan pendekatan multikultural, penggunaan strategi cooperative learning, diharapkan mampu meningkatkan kadar partisipasi siswa dalam memberikan apresiasi terhadap nilai-nilai lokal serta membangun cara pandang kebangsaan. Dari kemampuan ini, siswa memiliki keterampilan mengembangkan kecakapan hidup dalam menghormati budaya lain, toleransi terhadap perbedaan, akomodatif, terbuka dan jujur dalam berinteraksi dengan teman (orang lain) yang berbeda suku, agama etnis dan budayanya, memiliki empati yang tinggi terhadap perbedaan budaya lain, dan mampu mengelola konflik dengan tanpa kekerasan (conflict non violent).

2.    Pembelajaran multikultural yang dilaksanakan di kelas oleh siswa bisa dimulai dari  hal/perbuatan yang kecil namun penuh makna (meaningfull). Siswa dan guru bisa memulainya bersama dengan melakukan tindakan nyata di kelas yang menunjukkan keterampilan multikultural. Maksudnya adalah sikap yang ditunjukkan karena kesadaran kultural kemudian diimplementasikan dalam suatu tindakan dalam format kemajemukan. Secara praktis bisa dicontohkan yaitu:

1.  Di awal pertemuan (semester I) biasanya guru memperkenalkan diri kepada siswa dan begitu sebaliknya. Dalam perkenalan tersebut pasti dikemukakan identitas pribadi yang memang perlu untuk diinformasikan kepada siswa atau guru. Guru dan murid dalam hal ini harus mengemukakan identitas pribadi khususnya identitas kulturalnya, seperti asal daerah, suku, agama bahkan asal daerah orang tua (menjadi lebih menarik bagi mereka yang melakukan perkawinan interkultural/antar budaya). Ini dimaksudkan agar guru memahami konstruksi sosio-kultural yang membangun siswa. Bagitu juga bagi para siswa agar memahami perbedaan di antara teman sebagai sesuatu realita sosial yang mesti diterima bukan dijadikan potensi konflik. Kemudian dilanjutkan kepada sikap toleran dan inklusif antar budaya yang hidup di kelas.

2.  Di awal atau akhir jam belajar guru memulai dengan menyuruh menyiapkan kelas kepada ketua kelas dengan menggunakan bahasa daerah tertentu. Penggunaan bahasa daerah dalam mengawali kelas ini bisa dilakukan setiap pertemuan palajaran PKn (misalnya) di kelas tersebut. Misalnya minggu pertama menyiapkan kelas dengan bahasa Sunda, minggu depan bahasa Minang, dst. Ini dimaksudkan agar guru dan antar siswa minimal mengetahui tentang bahasa daerah suatu masyarakat Indonesia, sebagai kekayaan budaya nasional. Kesadaran multikultural inilah yang mesti dikembangkan dalam kehidupan siswa, walaupun dengan cara yang sederhana.

3.  Sudah menjadi tradisi di sekolah mayoritas siswanya adalah beragama tertentu karena kuantitasnya banyak, yang menjadi ketua kelas adalah agama mayoritas tadi. Ketua kelas bertugas menyiapkan di awal masuk dan pulang sekolah. Namun tradisi itu pada kondisi tertentu bisa diubah oleh guru. Maksudnya bisa saja guru mengintruksikan kepada siswa yang beragama minoritas untuk menyiapkan memimpin doa di kelas. Penulis pernah mencoba treatment ini, ketika menyuruh siswa yang beragama Katolik untuk memimpin doa di kelasnya, namun secara reaktif siswa lain yang mayoritas terkejut. Kenapa yang disuruh menyiapkan (memimpin doa) adalah agama minoritas. Itulah pertanyaan yang muncul dari mulut polos para siswa. Sebagai pendidik ini bagian dari pembelajaran, respon siswa seperti itu terjadi karena mereka belum terbiasa menerima perbedaan dan memposisikan “yang lain yang berbeda dengan kami” adalah sejajar dan memiliki hak yang sama. Dengan metode sederhana seperti di atas diharapkan akan terbangun karakter inklusif, toleran dan plural dalam diri siswa dan guru. Dari pendekatan sederhana tapi penuh makna (meaningfull approach) ini, melahirkan sikap hidup yang senantiasa menerima perbedaan dalam kehidupan.

3.   Jika menggunakan pendekatan cooperative learning dalam pembelajaran PKn di kelas, maka guru bisa saja memberikan tugas misalnya kepada siswa yang telah dibagi dalam beberapa kelompok. Terpenting di sini yaitu pembagian kelompok tersebut harus dilakukan oleh guru dengan mempertimbangkan kemajemukan/multikulturalitas siswa tersebut. Umpamanya kelompok dibagi atas pertimbangan asal daerah, suku, agama,, gender dan kemampuan siswa. Siswa tidak boleh dimasukkan dalam kelompok berisikan siswa yang cenderung homogen (tanpa perbedaan agama, budaya, daerah, bahasa, gender dan kemampuan). Jadi dalam satu kelompok terdiri dari siswa yang berbeda secara multikultural. Agar terjadi interaksi antar pribadi yang berlatar berbeda secara horizontal. Ketika mereka telah berinteraksi diharapkan tumbuh sikap toleran, inklusif dan pluralis dalam diri siswa.

4.   Jika menggunakan pendekatan integrated learning dalam pembelajaran PKn di kelas, maka guru harus memasukkan muatan pendidikan multikultural ke dalam materi-materi pembahasan PKn yang memang relevan. Seperti ketika belajar materi Kewarganegaraan, HAM dan sistem politik di kelas X. Materi budaya demokrasi & masyarakat madani dan budaya politik di kelas XI.. Di kelas XII materi yang relevan yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka kemudian globalisasi. Contoh-contoh materi dalam PKn tersebut bisa diintegrasikan dengan pendidikan multikultural yang sifatnya integral dalam pembahasannya. Ini dilakukan agar materi PKn tersebut tidak an sich dimaknai sebagai PKn itu sendiri namun lebih terbuka dan koheren dengan muatan lain (pendidikan multikultural). Siswa dan guru juga tidak bosan dalam pembelajaran di kelas, karena selalu merelevansikannya dengan muatan multikulturalisme, tentu dengan menggunakan media/alat (LCD/OHP) yang mudah dan efektif dalam pengunaannya. Guru atau siswa bisa juga menghadirkan/membawa contoh-contoh alat peraga yang berkaitan dengan materi PKn tertentu tapi juga relevan dengan konten pendidikan multikultural. Seperti siswa disuruh membawa tayangan (dalam bentuk CD atau lainnya) cerita budaya daerah tertentu. Kemudian dikaitkan dengan materi budaya politik Indonesia atau masyarakat madani. Bisa juga siswa diminta mengemukakan contoh (tentu dengan bukti fisik agar lebih menarik) tradisi daerah, makanan daerah tertentu untuk dianalisis mengenai eksistensi berbagai tradisi lokal tersebut di tengah arus globalisasi sekarang.

Menggagas pembelajaran PKn yang berbasis pendidikan multikultural ini merupakan satu metode dan strategi sederhana, dalam rangka menciptakan karakter anak bangsa yang bisa hidup dalam nuansa perbedaan. Menurut Malik Fajar bahwa PKn sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab (Nadiroh, dalam Jurnal Kewarganegaraan, 2006:8). Hal ini terjadi karena salah satu tujuan PKn adalah mebangun karakter warga negara yang demokratis (Cholisin, 2006). Pendidikan demokrasi yang menjadi bagian dalam konten PKn akan tercapai jika komponen-komponen sosio-kultural Indonesia sebagai bangsa, dipahami sebagai kekayaan alam nusantara. Komponen-komponen sosio-kultural tadi diformulasikan dalam bentuk pendidikan multikultural. Oleh guru sebagai mediator di kelas, dikonstruksi sebuah pendekatan sederhana tapi penuh makna dalam PKn yaitu berbasis multikultural. Pembelajaran PKn sekaligus berisikan pendidikan multikultural bisa dan mudah dilaksanakan karena cirinya yang sederhana, bisa berulang (kontinuitas) dan terjangkau (karena bisa dilakukan langsung di kelas oleh guru bersama siswa). Dengan model sederhana ini diharapkan pembelajaran PKn akan lebih bermakna bagi siswa dan tetap menjadi muatan pembelajaran strategis dalam upaya membangun karakter bangsa (nation and character building).

DAFTAR PUSTAKA

Cholisin, Perkembangan PKn Pasca KBK dan Praktek Pembelajarannya, Makalah dalam Seminar Nasional Evaluasi Pelaksanaan KBK dan Menyongsong UU Guru dan Dosen di program Studi PPKn, FIS, Universitas Negeri Gorontalo, 20-21 September 2006.

Fanani, A. Fuad, Islam Mazhab Kritis: Menggagas Keberagamaan Liberatif. Jakarta: Kompas, 2004.

Nadiroh, Prospek dan Tantangan Civil Society di Indonesia. Jakarta: Pustaka Keluarga, 2008.

Jurnal Kewarganegaraan, Volume II Nomor 2, Desember 2006, Fakultas Ilmu Sosial, UNJ.

PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

R. Semiawan, Conny, Transdisiplinaritas Ilmu-ilmu Sosial dalam Pendidikan di Sekolah, Makalah dalam Acara Workshop Nasional di Pusat Bahasa Depdiknas, 2007.

Soedijarto, Beberapa Catatan Terhadap Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi, Makalah dalam Seminar Mendidik Masyarakat dan Manusia Indonesia yang Berubah di UNJ, 28 Oktober 2008.

Solihatin, Etin dan Raharjo, Cooperative Learning: Analisis Model Pembelajaran IPS.

Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Mimbar Demokrasi, Volume 6 nomor 2, April 2007, Fakultas Ilmu Sosial, UNJ.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Winataputra, Udin S, Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional, Acta Civicus, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2007.

Yaqin, M. Ainul, Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan. Yogyakarta: Pilar Media, 2007.

About satriwan

Saya seorang mahasiswa lulusan jurusan ilmu sosial politik fakultas ilmu sosial unj. Keinginan saya untuk berkuliah di kampus negeri merupakan cita-cita dari kecil. Namun, ragu rasanya hati ini untuk bisa berkuliah, sebab orang tua tidaklah mampu seperti keluarga lain. Saya mencoba meranatu mengikuti jejak orang tua (bapak) untuk bersekolah smp dan SMA di Bogor. Dengan prestasi yang lumayan saya bisa mendaptkan beasiswa ketika di SMA. Sehingga ditawarkan untuk mengikuti program PMDK dari salah satu PTN di Jakarta oleh guru SMA tersebut. Syukur pada Allah, akhirnya saya diterima sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur PMDK. Pengalaman Organisasi 1. Ketua Rohis SMAN 1 Ciawi, Bogor (Periode 2003-2004) 2. Staf Bazis LDK UNJ (Periode 2005-2006) 3. Staf Dep. Kaderisasi Islamic Center Al-Ijtima'i, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 4. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota, HMI Koorkom UNJ (Periode 2006-2007 dan Periode 2007-2008) 6. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Minang (KMM) Koorkom UNJ (Periode 2008-2009) 7. Sekretaris Jenderal Himpunan Nasional Mahasiswa PKN (HIMNAS PKN) (Periode 2008-2009) 8. Aktif di Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (PKPIS), UNJ

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s