ANTI KORUPSI: SEBUAH NARASI USANG ?? Oleh SATRIWAN

Standar

Di penghujung tahun 2009 ini dinamika politik tanah air mengalami intensitas menanjak naik, di tengah pemerintah yang membereskan program 100 hari SBY-Boediono. Pekerjaan nasional pemerintah dengan program 100 hari tersebut diramaikan lagi oleh beragam cerita, baik menyangkut kasus hukum maupun cerita politik. Namun yang menjadi sorotan publik bahkan media internasional yaitu masalah skandal Bank Century, bermutasi menjadi bola panas untuk digelindingkan kemana saja, mencari target sasarannya. Dalam konteks kasus Bank Century sebagai sebuah kasus hukum yang mesti diusut secara tuntas, masyarakat luaspun sangat setuju terhadap upaya hukum untuk menuntaskannya. Berbicara Bank Century di penghujung tahun 2009 ini seolah-olah menjadi kado akhir tahun bagi penegak hukum di tanah air, juga menjadi goresan hitam narasi penegakkan hukum tanah air, yang akhir-akhir ini menorehkan cerita yang tak kunjung selesai. Angka 6,7 triliyun bukanlah nominal yang sedikit bagi rakyat Indonesia, karena bagi masyarakat kecil, jangankan melihat uang sejumlah itu untuk makan sehari-hari dan bersekolah saja sudah susah. Makanya kejahatan atas skandal Bank Century mesti diusut sampai ke akar-akarnya, agar prinsip keadilan dan kejujuran tetap hidup di tengah demokratisasi nasional Indonesia.

Seiring kasus tentang 2 pimpinan KPK yang sempat dijadikan tersangka oleh kepolisian, kemudian mengalami hari-hari yang panjang dan berliku, kasus Century inipun menyita energi publik secara transparan untuk memantaunya. Pada awal Desember 2009 kedua pimpinan KPK non aktif tersebut (Bibit dan Chandra) akhirnya menemukan titik klimaks cerita panjangnya, dengan aktif kembali sebagai pimpinan KPK. Masalah KPK ibarat sebuah tetralogi politik yang menyangkut semua lembaga penegak hukum nasional termasuk di dalamnya pemerintah. Walaupun belum terbukti secara yuridis-formal, adanya indikasi dari masyarakat luas terhadap upaya dari invisible power untuk melakukan pelemahan sistemik terhadap lembaga ini, namun tetap saja cerita KPK belum menandakan babak akhir. Cerita KPK sebenarnya masih meniggalkan misteri baik secara politik maupun hukum di Indonesia. Kisah misteri KPK mereda tetapi disambut oleh sebuah skandal keuangan yang juga sebenarnya sudah cukup lama menyita perhatian publik nasional. Bagaikan sebuah sinetron yang sarat dengan skenario dan penyutradaraan, berbagai peristiwa hukum tersebut mampu meningkatkan suhu jagad profanitas politik tanah air. Secara kasat mata tampak nyata bahwa baik kasus KPK maupun Bank Century adalah murni kasus hukum. Namun sebagian kalangan masyarakat melihat dan memaknai dengan sisi yang berbeda, ini bukanlah murni hukum tapi sarat dengan muatan politik.

Bahwa upaya pemberantasan korupsi merupakan ikhtiar kolektif nasional sebagai sebuah bangsa beradab, pasti semuanya setuju. Poin penting yang ingin diurai kemudian adalah apa sebenarnya yang terjadi dalam kisah pemberantasan korupsi di tanah air. Mata publik sekarang sudah mampu membaca secara utuh dan terang-benderang, skenario apa yang dibangun (sengaja dibuat), oleh orang/kelompok yang tak ingin melihat jihad kolektif nasional pemberantasan korupsi ini mengalami derajat peningkatan. Berbicara prestasi pemberantasan korupsi memang secara internasional Indeks Prestasi Korupsi tanah air mengalami kenaikan nilai, yang pada 2004 adalah 2,00 naik 0,8 poin menjadi 2,8 poin pada 2009 menurut Transparency International. Tapi ini sekedar angka-angka yang parameternyapun bisa dipertanyakan oleh masyarakat luas. Ini seakan-akan kontradiktif dengan realita empiriknya, untuk kasus skandal Bank Century saja sampai-sampai menyedot energi publik untuk memberikan tekanan politik pada pemerintah dan DPR (termasuk aparat penegak hukum), agar cepat diselesaikan secara adil dan transparan. Untuk menetapkan Anggodo menjadi tersangka saja sangat susah bagi kepolisian, bahkan terkesan ragu-ragu juga tampaknya istana untuk melaporkannya ke polisi, walaupun sudah memfitnah kepala negara. Menarik juga sebab akhir-akhir ini berita nasional diisi oleh headline beragam koran dan fokus dialog-dialog hanya untuk membahas skandal Bank Century atau peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, 9 Desember 2009. Sampai-sampai sekelas kepala negara harus memberikan pidato kenegaraan untuk memberikan sikap dan pernyataan untuk peringatan hari anti korupsi. Sebelumnya isu-isu yang cenderung penudingan diarahkan kepada berbagai kelompok (skala nasional) berasal dari berbagai elemen masyarakat, yang kebetulan melaksanakan aksi damai pada tanggal tersebut. Tudingan tersebut seolah-olah memperlihatkan secara eksplisit jika kepala negarapun (mungkin) sangat cemas, khawatir dan takut kalau aksi ini penuh dengan muatan politis (menggoyang pemerintahan yang sah). Sebagai seorang pemimpin (penguasa) politik reaksi psikologis itu sangat wajar disampaikan, apalagi kalau menyangkut stabilitas di masyarakat.

Lucu sekali parodi yang dipertontonkan oleh masyarakat politik tanah air. Penulis mencoba merenung, untuk mencoba melakukan kontemplasi politik terhadap beragam fenomena politik saat ini. Pertama, isu-isu tentang pemberantasan korupsi dan good government and clean governance merupakan proyek reformasi yang sampai sekarang, masyarakat bisa membaca dan menelaah secara obyektif pencapaian-pencapaian nasional, apakah karena KPK, Kejaksaan atau Polri yang melakukannya. Secara normatif-regulatif pemerintah (eksekutif) juga memperlihatkan political will untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Berbicara rezim memang harus ada pembanding agar lebih akurat melakukan penilaian. Harus jujur bahwa prestasi pada rezim sekarang cukup meningkat dalam hal pemberantasan korupsi dibanding masa lampau. Wacana tentang pemberantasan korupsi ini memang menjadi amanah reformasi yang mesti terus diperjuangkan tanpa melihat siapa yang berkuasa. Jadi bisa dikatakan adalah kewajiban rezim pemerintah yang berkuasa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan tidak KKN.

Politik memang the art of possible untuk diterjemahkan ke dalam dunia praktis dengan mengawini teori momentum, akhirnya menemukan waktu yang tepat untuk kembali menggaungkan isu anti korupsi ke ranah politik nasional. Indikasi pelemahan KPK yang artinya dengan melakukan “kriminalisasi KPK” oleh invisible power maka diekpektasikan lembaga baru tersebut menjadi lemah dan ter(di)kebiri. Usaha-usaha sistemik dan terselubung ini terbukti dengan ragam skenario politik-hukum terhadap 2 orang pimpinan KPK. Jika KPK lemah maka peluang-peluang bagi “rampok terdidik” tersebut makin besar. Tentang kasus Century yang sebenarnya sudah lama sekitar tahun 2006 memperlihatkan gejala-gejala bank tersebut tidak beres. Namun pada 2008 pemerintah memberikan dana talangan (bailout) sebesar 6,7 triliyun untuk membantu menghidupkan bank kecil ini. Uang sebesar inilah yang kemudian dicurigai disalurkan kepada pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Inilah kemudian yang diangkat ke publik, walaupun masyarakat awam mungkin juga bertanya-tanya BLBI Jilid I sudah sampai mana penyelesaiannya? Tidak ada yang spesial sebenarnya dari kasus 6,7 triliyun ini jika dibanding dengan angka ratusan triliyun dari seniornya, yaitu BLBI. Menjadi spesial sekarang ini karena kasus Century diduga melibatkan orang-orang dekat kepala negara termasuk wakil presiden sekarang. Semua itu harus dibuktikan secara hukum di depan rakyat Indonesia yang haus akan keadilan.

Kedua, ternyata kepala negarapun cukup terganggu secara psikologi politik terhadap isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat (kelas menengah terdidik). Isu yang terdengar mengenai aksi-aksi yang dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi tanah air, rentan (sudah) disusupi oleh penumpang gelap yang menumpang pamor bahkan menggali keuntungan dari isu tersebut. Bahkan harus memberikan pernyataan akan orang/kelompok penumpang gelap yang mengambil keuntungan di tengah keadaan seperti ini, di beberapa momentum seperti ketika pidato puncak peringatan hari guru nasional, pada rapat kabinet dan saat Rapimnas Partai Demokrat. Puncaknya yaitu ketika malam sebelum 9 Desember 2009 yang iramanya sudah mulai jelas atau cenderung tidak (terlalu) khawatir seperti awalnya tadi. Menarik menjadi fokus pemberitaan karena yang mencurigai adanya penumpang gelap tersebut adalah seorang presiden, bukan seorang tukang becak atau pemulung sampah. Ini akan membuat psikologi masyarakat terganggu, kecemasan kolektif secara nasional mengenai aksi 9 Desember 2009 mencuat. Masyarakat cemas kalau sejarah 1998 akan terulang kembali di tanah air. Alangkah bijaknya jika kekhawatiran (secara psikologis atau politis) yang berlebihan dari seorang kepala negara tesebut tidak dipertontonkan langsung kepada masyarakat kecil. Demam sikap reaktif untuk pencitraan cukuplah dimainkan disaat kampanye politik kemarin saja, jangan terus bergerak sentrifugal ke ranah pasca politik sekarang. Lakukanlah tindakan nyata tidak sekedar pidato (apalagi klaim) di banyak forum, inilah satu-satunya instrumen politik yang efektif untuk menangkis berbagai kecurigaan, yang menjadi hal biasa dalam aktivitas politik tanah air. Toh sekarang rakyat sudah mampu membaca bahasa tubuh para pemimpinnya apalagi kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat.

Ketiga, rakyat sudah lelah dengan ragam kisah drama politik yang terjadi. Drama tersebut dimainkan baik oleh DPR, pemerintah maupun berbagai kelompok yang mengatasnamakan berdiri di atas kepentingan rakyat. Perlu dipertanyakan khususnya untuk kelompok yang terakhir. Ada istilah ”aktivis kambuhan” yang sekarang sedang ”panen raya” karena isu-isu nasional ini sanggup menyita perhatian publik dan mereka sukses untuk diperhatikan. Selama ini kemana saja kawan? Inilah satu pertanyaan yang pantas diperdengarkan ke telinga mereka yang berjuang hanya untuk mengejar popularitas semata, bukan murni penyambung lidah rakyat. Idiom-idiom politik yang berkembang cukup santer saat ini seperti reformasi jilid II atau people power, terlalu prematur bahkan terkesan menakut-nakuti rakyat kecil yang masih trauma dengan peristiwa ’98. Apalagi bagi mereka yang menjadi korban ’98 dan sampai sekarang sudah kering air matanya karena tangisan anak dan keluarga yang menjadi korban. Sebagai gerakan moral rakyat yang haus akan keadilan, penulis yakin siapapun yang berhati nurani pasti akan mendukung setiap ikhtiar anak bangsa, dalam pemberantasan korupsi demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Jika landasan gerakannya adalah moral maka tidak ada satupun termasuk penguasa, yang mampu mencegah bahasa tubuh rakyat yang ter(di)tindas oleh pemimpinnya yang bersifat Leviathan atau monster pemangsa (meminjam istilah Thomas Hobbes).

Sebuah narasi besar kembali ditorehkan bagi mereka yang bergerak karena dorongan moral rakyat Indonesia. Perjuangan yang diteriakkan oleh suara-suara serak yang semakin kuat walaupun badannya lemah kepada rezim penguasa, siapapun yang menjadi pemimpin. Lantangnya bersuara bukan karena nama, bukan karena motif politik bahkan berlindung dibalik suara rakyat tadi. Begitu juga bagi mereka yang memimpin sekarang baik di legislatif maupun eksekutif. Masih teringat di memori kolektif masyarakat Indonesia, pengguliran angket BBM, angket beras dan beragam narasi fiksi yang dimainkan anggota parlemen kita. Hak angket penelusuran skandal Century sekarang harus diselesaikan secara moral dan bertanggung jawab. Dengan mengedepankan prinsip jujur, transparan, tidak ada motif politik-kekuasaan dan menelusuri sampai ke akar-akarnya. Jika itu tidak terlaksana tunggu saja klimaks narasi besar rakyat, yang kembali menjadi saksi sejarah karena bergerak memasuki rumah wakil mereka. Terakhir bagi lembaga eksekutif (presiden bersama kabinet) jangan lagi terjebak akan prestasi-prestasi yang dianggap tercapai selama ini. Dalam sebuah sistem bernegara tidak ada satu komponen lembaga yang bekerja jika tidak berkaitan dengan lembaga lain. Jangan juga sering melakukan klaim bahwa pencapaian-pencapaian dalam bertindak terhadap para koruptor dilakukan oleh eksekutif. Sejarah mencatat bahwa semenjak KPK hadir sebagai bagian dari aparat penegak hukum disamping Polri dan Kejaksaan, lembaga baru tersebut memiliki prestasi yang tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Ingatlah kenapa KPK dibentuk, bukankah karena rakyat sudah mulai berkurang kepercayaannya kepada Polri dan Kejaksaan? Dengan akses informasi dan komunikasi publik yang mulai terbuka, masyarakat Indonesia sudah mampu melihat mana prestasi pemerintah dan mana yang memang kewajiban yang mesti dijalankan.

Selamat Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.

About satriwan

Saya seorang mahasiswa lulusan jurusan ilmu sosial politik fakultas ilmu sosial unj. Keinginan saya untuk berkuliah di kampus negeri merupakan cita-cita dari kecil. Namun, ragu rasanya hati ini untuk bisa berkuliah, sebab orang tua tidaklah mampu seperti keluarga lain. Saya mencoba meranatu mengikuti jejak orang tua (bapak) untuk bersekolah smp dan SMA di Bogor. Dengan prestasi yang lumayan saya bisa mendaptkan beasiswa ketika di SMA. Sehingga ditawarkan untuk mengikuti program PMDK dari salah satu PTN di Jakarta oleh guru SMA tersebut. Syukur pada Allah, akhirnya saya diterima sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur PMDK. Pengalaman Organisasi 1. Ketua Rohis SMAN 1 Ciawi, Bogor (Periode 2003-2004) 2. Staf Bazis LDK UNJ (Periode 2005-2006) 3. Staf Dep. Kaderisasi Islamic Center Al-Ijtima'i, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 4. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota, HMI Koorkom UNJ (Periode 2006-2007 dan Periode 2007-2008) 6. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Minang (KMM) Koorkom UNJ (Periode 2008-2009) 7. Sekretaris Jenderal Himpunan Nasional Mahasiswa PKN (HIMNAS PKN) (Periode 2008-2009) 8. Aktif di Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (PKPIS), UNJ

One response »

  1. apa yang saudara satriwan paparkan sangatlah menarik. korupsi saat ini sudah menjadi hal yg kronis. seperti kanker yang susah diobati. sebagai generasi penerus bangsa, ada baiknya agar semangat-semangat kita tidak terkorupsi oleh tindakan yang tak baik. semoga kata akan selalu sesuai dengan perbuatan, agar perkataan kita tidak terkorupsi oleh perbuatan kita yang tidak baik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s