Menggugat Politik yang Paradoks Oleh Satriwan

Standar

Pemilu 2009 menjadi titik klimaks bagi stakeholder politik dan rakyat Indonesia untuk merencanakan & memutuskan nasib bangsa Indonesia lima tahun ke depan. Energi partai politik dan publik umumnya tercurahkan untuk fokus kepada pembagian kursi cabinet dan pembagian kekuasaan (power sharing). Masa antiklimaks itu terjadi setelah hasil Pemilu 2009 telah menghasilan nama-nama yang diharapkan terpilih, baik legislatif maupun eksekutif. Rakyat Indonesia membuat keputusan untuk kembali memberikan kepercayaan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan wakil presidennya Boediono. Namun hasil pemilu baik legislatif maupun eksekutif tak serta merta mendatangkan stabilitas politik dan nuansa keberterimaan yang tinggi. Muncul kemudian gerakan untuk menolak hasil pemilu, pelaksanaan pemilu dinilai tidak demokratis dan tercoreng (cacat) karena banyak terjadi penggelembungan suara, intimidasi, KPU yang selalu konsisten dengan inkonsistensinya, kebijakan KPU yang menyulut protes dan reaksi, black campaign, karut-marut administrasi, masalah DPT yang tak kunjung selesai sampai kepada penetapan jumlah kursi partai-partai di parlemen.

Proses Pemilu 2009 kemarin seakan-akan mengajak bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa pemarah, intoleran, ingin menang sendiri dan tak pernah memaafkan. Nilai-nilai yang mampu dibaca oleh rakyat kecil semenjak persiapan pemilu, pelaksanaan sampai setelah pemilu hanya nilai-nilai emosional belaka. Begitulah suasana dan realita politik bangsa dalam menghadapi pemilu 2009. Setelah jarum jam menunjukkan pergantian, hari dan bulan berubah sedikit demi sedikit “aroma keras dan busuk” pemilu mulai menghilang seiring partai-partai sudah mengetahui pasti nasibnya. Partai yang tidak lulus parliamentary threshold (PT) sudah mulai ancang-ancang untuk merapat kemana atau melakukan apa. Sedangkan partai yang masuk parlemen mulai melakukan lobi-lobi untuk mendapatkan jatah menteri dan pembagian komisi-komisi di DPR. Tentu harapan untuk memperoleh kursi menteri yang pas dan menjanjikan itu, dilakukan setelah berkoalisi dengan calon presiden/wapres terpilih. Sekarang tinggal menagih janji, bagi-bagi kursi dan distribusi “jatah” karena partai maupun personal-personal tadi telah berkeringat selama masa kampanye. Harapan selama lima tahun itu terjawab sudah ketika SBY menelepon para kandidat menteri untuk menduduki pos kementerian tertentu. Belum lagi jatah yang sifatnya perseorangan, setidaknya yang telah berkeringat selama kampanye (tentu elit) minimal dapat pos-pos tertentu di lembaga-lembaga lainnya (komisaris BUMN, Kepala Lembaga Negara Non Departemen, bahkan kemudahan-kemudahan proyeknya). Semuanya menjadi fenomena normal politik pasca pemilu.

Itulah dinamika realitas politik di Indonesia dan umumnya di setiap negara-negara demokratis di dunia. Politik memang alat/cara untuk mendapatkan kekuasaan bahkan politik juga merupakan manajemen seni (politic is the art of possible). Sebagai cabang ilmu sosial yang tertua di dunia, politik mampu menggiring hati dan pikiran manusia untuk bergerak, dinamis, selalu berpacu dengan waktu dan penuh resiko. Politik tak melulu diasosiasikan dengan kekuasaan (power) di pemerintahan, partai-partai dan konflik. Sebagai entitas profan politik memang tak lepas dari “aroma keras dan busuk” tadi. Jadi tidaklah heran jika ada orang yang antipati dalam politik, tak suka politik bahkan apolitik. Tapi sesungguhnya sikap itu merupakan reaksi atas ketidakpahaman individu terhadap politik. Seorang Aristoteles sudah dari dulu mendeteksi bahwa manusia merupakan zoon politicon, makhluk yang senantiasa berkumpul demi tujuan-tujuan tertentu (politik). Perlu pengendali jitu agar dinamika politik yang telah dimainkan oleh para aktor-aktor tadi menjadi lebih beradab dan ada rule of game. Pengendali jitu inilah yang dikenal sebagai moral dan etika. Profanitas politik yang menggoda aktor-aktor politik untuk melakukan tindakan “keras dan busuk” tadi mesti diluruskan, dipupuk dengan nilai moral yang transenden. Jadi tidak lucu dan aneh jika keputusan seorang individu untuk terjun dalam politik praktis yaitu untuk membela kepentingan rakyat, berbakti kepada nusa dan bangsa bahkan sebagai arena dakwah. Ini terdengar basi dan normatif yang kemudian mendapatkan reaksi berupa tertawaan dan cibiran masyarakat.

Politik yang santun, beretika dan beradab tentu menjadi wajah ideal dalam setiap dinamika politik kebangsaan. Hal itu diterjemahkan ke dalam sikap dan perilaku politik baik partai politik dan stakeholder politik lainnya maupun masyarakat. Sekarang yang terlihat adalah kondisi anomali dalam menghidupkan moral dan etika politik itu. Politik menjadi instrumen yang paradoksal ketika diterjemahkan ke dalam dinamika ketatanegaraan. Menjadi paradoks ketika Golkar dengan tiket gratis mampu meluluhkan hati SBY agar diberi kursi menteri di cabinet jilid II. Jika ditotalkan partai pemerintah yang duduk di perlemen mencapai angka 72 %. Kondisi inilah nantinya yang akan membuat DPR menjadi lembaga mandul dan tukang stempel. Di era Orde Baru keadaan yang sama juga telah dialami oleh Golkar yaitu menjadi single majority (mayoritas tunggal) di DPR. Inila yang dikhawatirkan bagi masyarakat yang “melek politik” terhadap kran demokrasi di Indonesia ke depan. Bukankah ini sebuah entropi politik yang melanda politik kebangsaan di Indonesia?

Ambivalensi sikap dalam konteks ketatanegaraan juga diperlihatkan oleh lembaga-lembaga negara. Sangat lucu dan aneh ketika DPD menjadi unwanted child bagi kakak pertamanya (DPR) untuk melakukan amandemen UUD 1945 khususnya mengenai fungsi dan kedudukan DPD. Sampai detik ini DPD sebagai representasi lokal masyarakat Indonesia tak ubahnya seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). Amandemen UUD 1945 tentang DPD tidak akan tercapai jika tidak ada political will DPR untuk melakukannya. Fenomena terbaru yaitu bisanya seorang anggota DPD terpilih menjadi wakil ketua MPR, sedangkan namanya tak diusulkan oleh lembaga asalnya (DPD). Belum lagi permasalahan di daerah-daerah yang muncul akibat otonomi daerah, seakan-akan pemekaran daerah menjadi jawaban tunggal atas kemiskinan di daerah. Satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah ternyata belum mampu menjawab permasalahan ril masyarakat Indonesia. Fenomena politik yang muncul hanya perebutan kekuasaan di tingkat lokal dan pergeseran geografis atas sumber-sumber kepentingan tadi. Wajah lebam politik kebangsaan inilah yang menjadi tugas kolektif pemerintahan baru SBY selama lima tahun ke depan. Agar segala macam paradoksal politik itu tidak bergerak maju menuju entropi sosial (politik), di saat keadaan sosial politik di Indonesia berjalan teratur menuju ketidakstabilan dan kehancuran.

About satriwan

Saya seorang mahasiswa lulusan jurusan ilmu sosial politik fakultas ilmu sosial unj. Keinginan saya untuk berkuliah di kampus negeri merupakan cita-cita dari kecil. Namun, ragu rasanya hati ini untuk bisa berkuliah, sebab orang tua tidaklah mampu seperti keluarga lain. Saya mencoba meranatu mengikuti jejak orang tua (bapak) untuk bersekolah smp dan SMA di Bogor. Dengan prestasi yang lumayan saya bisa mendaptkan beasiswa ketika di SMA. Sehingga ditawarkan untuk mengikuti program PMDK dari salah satu PTN di Jakarta oleh guru SMA tersebut. Syukur pada Allah, akhirnya saya diterima sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur PMDK. Pengalaman Organisasi 1. Ketua Rohis SMAN 1 Ciawi, Bogor (Periode 2003-2004) 2. Staf Bazis LDK UNJ (Periode 2005-2006) 3. Staf Dep. Kaderisasi Islamic Center Al-Ijtima'i, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 4. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota, HMI Koorkom UNJ (Periode 2006-2007 dan Periode 2007-2008) 6. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Minang (KMM) Koorkom UNJ (Periode 2008-2009) 7. Sekretaris Jenderal Himpunan Nasional Mahasiswa PKN (HIMNAS PKN) (Periode 2008-2009) 8. Aktif di Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (PKPIS), UNJ

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s