Narasi Dialektis Guru Kami Oleh Satriwan

Standar

Pada kampanye Pilpres 2009 yang baru selesai dilaksanakan, ada seorang cawapres yang berkampanye dengan mengatakan jika dia adalah seorang guru. Ada juga seorang kandidat yang mengatakan dengan bangga jika dia adalah putra seorang guru. Istilah guru menjadi kutub magnet yang ampuh untuk menarik setiap benda-benda yang berjeniskan besi. Yaitu berubah menjadi alat kampanye yang sekedar riuh diperdendangkan di tengah lantunan dangdut kampanye. Hormati guru, tingkatkan kesejahteraan guru, guru seorang pahlawan tanpa tanda jasa dan aku anak seorang guru. Semua itu menjadi slogan ampuh agar menarik simpati konstituen. Arena kampanye menjadi pasar untuk memperjualbelikan nama guru di ajang profanitas politik. Memang dunia guru penuh dengan dinamika sesuai dengan tugas utama penyandang identitas yang disebut guru ini, yakni mendidik. Mendidik merupakan suatu usaha yang penuh dengan nilai transenden dan filosofis atau luhur, jika diistilahkan lebih mudahnya. Siapapun subjek yang melakukan aktifitas mendidik, dapat dipanggil guru. Predikat guru secara kultural mudah diperoleh secara sosiologis di tengah masyarakat. Apalagi di dalam kultur masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar. Guru tidak hanya dikungkung ke dalam terminologi formal-struktural, yang dibatasi oleh sekat-sekat rigid formalitas. Guru di dalam terminologi kultural inilah yang menjadi guru kehidupan, yang tidak mengharapkan formalisasi, legalitas, kedudukan dan prestise dalam kancah profan kehidupan.

Namun melalui media sebuah UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 dan dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, terminologi guru terdistorsi menjadi terminologi formal-struktural yang tentunya lebih memihak legal-formal minus substansialisme pendidikan itu sendiri. Guru direduksi menjadi profesi yang terbuka (sifatnya), yang implikasinya adalah menjadi guru merupakan profesi yang terbuka lebar bagi siapapun. Mungkin masyarakat bertanya, guru secara kultural kan terbuka bagi siapapun juga, tidak terbatas oleh yang hanya bergelar sarjana pendidikan? Jadi apapun latar belakang pendidikannya asalkan mampu memenuhi syarat profesi guru, maka berhak menjadi guru. Pernyataan ini akhirnya bermuara kepada perdebatan yang lebih dalam tentang profesi guru yang selama ini menjadi profesi yang dicetak oleh perguruan tinggi yang bernama IKIP/LPTK. Seiring perkembangan dunia pendidikan dan mewabahnya kapitalisme global yang melahirkan internasionalisme dan ideologi kompetitif non-proteksi kepada yang lemah. Maka entitas pendidikanpun terkena dampaknya secara langsung dan terang-terangan. Kembali pada permasalahan awal tadi, perbincangan (perdebatan) tentang guru yang terdistorsi saja belum selesai (dengan lahirnya UU Guru dan Dosen), muncul kemudian perdebatan baru sebagai turunan dan konsekuensi logis dari UU tersebut.

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan lebih dikenal dengan nama IKIP menjadi tujuan para orang tua yang ingin anaknya menjadi seorang guru. Jutaan guru telah dikeluarkan oleh institusi yang bernama IKIP tersebut dan berhasil mencetak generasi bangsa sampai detik ini. Seiring dinamika dunia pendidikan, IKIP bertransformasi diri menjadi universitas. Berlomba-lombalah puluhan IKIP di Indonesia (khususnya yang negeri) mengkonversi diri menjadi universitas. Konversi IKIP menjadi universitas ini berdampak kepada subtansi sebuah universitas yang sangat terbuka, majemuk dalam pilihan jurusan bahkan kulturnya. Pasca 1999 telah dikenal UPI sebagai transformasi IKIP Bandung, UNJ (IKIP Jakarta), UNP (IKIP Padang), UNY (IKIP Yogyakarta) dan banyak lagi. Publik akhirnya dikenalkan dengan nama universitas yang dahulunya disebut IKIP. Walaupun bahasa publik tetap kagok dan susah untuk mengucapkan nama Universitas Negeri Jakarta (contohnya), tetapi tetap saja IKIP Jakarta. Keterbukaan pilihan jurusan ditawarkan oleh eks IKIP ini kepada masyarakat, tidak hanya program pendidikan namun ada juga program non-kependidikan (murni) layaknya kampus umum lain (UI, ITB, Undip, Unpad dan lainnya). Lahirlah kemudian kompetisi yang sangat terbuka lebar bagi eks IKIP dengan kampus umum tersebut.

Konversi IKIP menjadi universitas bagaikan dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan, antara implikasi plus konstruktif dan implikasi minusnya. Bisa saja masyarakat atau pakar mengatakan konversi itu akan melahirkan jiwa kompetitif dan mental unggul bagi eks IKIP untuk bersaing berbenah diri di tengah kampus lainnya. Namun di sisi lain, perubahan itu dianggap sebuah anomali. Sebab eks IKIP tersebut nyatanya tetap saja berada di lapisan bawah untuk persaingan khsususnya dalam program murni (non-kependidikan). Ditambah lagi kultur IKIP yang masih hidup di kampus termasuk sarana-prasarana yang masih minim. Bagaimana dengan program pendidikan yang menjadi karakter utamanya? Inilah yang akan dicoba dipaparkan lebih jauh lagi, apa yang terjadi dalam segmen guru di negara ini sekarang?

Polemik dan perdebatan akademis pasca lahirnya UU Guru dan Dosen sampai kepada judicial review regulasi tersebut sudah dijalani masyarakat pendidikan Indonesia. Mulai dari definisi guru, sertifikasi guru, kesejahteraan guru sampai pada sertifikat pendidik dengan institusi program pendidikan profesinya tetap meramaikan pendidikan Indonesia. Pro kontra sertifikasi guru yang bertujuan meningkatkan profesionalisme guru dengan iming-iming kesejahteraan yang lebih, cukup merepotkan pemerintah (depdiknas, dinas pendidikan di daerah, satuan pendidikan sampai kepada guru) sampai detik ini. Guru dihadapkan kepada program sertifikasi yang menghabiskan energinya bukan lagi untuk mengajar sesuai UU tetapi lebih direpotkan dengan pemenuhan poin-poin penilaian sertifikasi. Seminar-seminar, pelatihan, workshop, menulis ilmiah menjadi aktifitas guru yang lain. Sehingga selembar sertifikat pelatihan atau seminar lebih berharga daripada seliter beras. Setelah energi dihabiskan untuk sertifikasi, tetap saja tuntutan profesionalisme bagi guru tersebut belum dipenuhi. Bahkan ada guru yang berkata bahwa posisinya sudah aman dan tenang, karena sudah dinyatakan lulus sertifikasi. Tentunya guru tersebut sudah mendapatkan beragam tunjangan yang disediakan oleh pemerintah sesuai UU. Program sertifikasi guru belumlah usai karena yang disertifikasi ratusan ribu guru di Indonesia sebagai syarat menjadi tenaga profesional.

Amanah UU No. 14 Tahun 2005 juga memuat terminologi yang baru didengar dalam dunia pendidikan yaitu mengenai sertifikat pendidik. Seperti yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru disebutkan bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Kemudian peraturan ini dilaksanakan dengan peraturan lain sebagai pedoman teknisnya yakni Permendiknas No. 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) ini mengatur secara teknis operasional jika seorang guru haruslah mengikuti PPG sebagai parameter peningkatan profesionalismenya. Lantas timbullah segudang tanya dalam benak masyarakat eks IKIP/LPTK, bagaimana kabarnya para sarjana pendidikan (S.Pd) yang pasti berprofesi menjadi guru. Cita-cita seorang mahasiswa yang ingin menjadi guru dengan harapan mendapatkan gelar S.Pd telah direduksi karena guru merupakan profesi terbuka. Otomatis terbuka bagi sarjana-sarjana non-kependidikan (murni) lainnya. Seorang yang bertitel SH bisa dengan mudahnya jika ingin menjadi guru sama seperti S.Pd. Seorang yang bertitel SH tadi hanya dituntut untuk mengikuti PPG selama satu tahun. Anehnya calon guru yang bergelar S.Pd juga diwajibkan untuk mengikuti PPG selama satu tahun sebagai syarat menjadi guru. Ada apa ini sebenarnya dalam dunia pendidikan Indonesia?

Eksistensi LPTK/eks IKIP telah direduksi secara tak seimbang. Seorang mahasiswa yang lulus dari kampus eks IKIP tidak lantas otomatis menjadi guru, tapi harus terlebih dahulu mengikuti Program Pendidikan Guru selama 2 semester dengan beban sks 36-40 SKS. Begitu pula halnya dengan S-1 Non-Kependidikan. Permendiknas No. 8 Tahun 2009 ini menjelaskan bahwa tujuan PPG adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai pembelajaran yang intinya untuk meningkatkan profesionalitas seorang guru. Lantas untuk apa gelar S.Pd, toh kalau ingin menjadi guru harus terlebih dahulu mengikuti PPG. Sesunggunya ini juga merupakan cambuk bagi masyarakat eks IKIP/LPTK untuk berbenah, karena eksistensi eks IKIP/LPTK mutlak terancam. Kuliah di eks IKIP selama 4 tahun, mendapatkan mata kuliah yang mayoritas sifatnya pedagogis termasuk PPL (Program Pengalaman Lapangan) mungkin terbuang sia-sia begitu saja, sebab PPG juga akhirnya menyediakan hidangan sama, yang bagi mahasiswa eks IKIP/LPTK sudah menjadi menu sehari-hari. PPG mengelompokkan beban kuliah dalam bentuk matrikulasi, subject enrichment dan subject sprecific pedagogy. Secara ekstrem bisa dikatakan untuk apalagi kuliah di LPTK/eks IKIP, percuma saja karena profesi guru bisa saja berasal dari luar kampus yang lulusan mahasiswanya bergelar S.Pd, seperti SH, SE, ST, S.Sn, S.IP, S.Ak. Sarjana pendidikan terbuang begitu saja ke jalanan dan terlindas oleh pembuat regulasi yang tidak memahamai artinya seorang guru dan gelar sarjana pendidikan yang diperoleh selama 4 tahun.

Penulis tidaklah tendensius penuh prejudice kepada sarjana di luar S.Pd, tetapi lebih substansial kepada regulasi yang membuat karut-marut sebuah sistem pendidikan, arti sebuah proses pendidikan dan lembaga. Apresiasi yang minim bagi output universitas yang bertitel S.Pd terlihat sudah, bahkan cenderung merendahkan. Celetukan seorang mahasiswa eks IKIP/LPTK terdengar di saat berkata, seorang bergelar S.Pd toh tidak bisa menjadi pengacara yang mutlak bergelar SH atau menjadi akuntan yang bergelar S.Ak atau SE dan lainnya. Mungkin saja fenomena ini merupakan bentuk memudarnya kepercayaan pembuat regulasi (pemerintah/Depdiknas) kepada lulusan eks IKIP/LPTK yang bergelar S.Pd yang awalnya otomatis menjadi guru.

Sungguh cerita panjang dan berliku menjadi seorang guru telah menghiasi entitas pendidikan Indonesia. Jalan panjang dan berliku seorang guru kini telah banyak yang bersimpang penuh dengan pilihan-pilihan jalan kecil dan besar. Untuk menjadi seorang guru tidak lagi monopoli kampus eks IKIP/LPTK tetapi keadaan telah memberikan jalan pintas bagi tetangga lainnya untuk memperoleh predikat guru profesional dengan hanya mengikuti PPG selama 1 tahun. Bagaimana bangsa ini akan menghargai suatu proses pendidikan selama 4 tahun bagi seorang mahasiswa yang bergelar sarjana pendidikan. Jalan panjang, berliku dan sarat makna filosofis itu kini telah pudar dengan munculnya jalan bebas hambatan dan instan. Dibuat oleh pembuat jalan yang minim pengetahuannya akan betapa pentingnya sebuah perjuangan menjadi seorang guru. Sebuah narasi dialektis guru kami yang tiada henti dan haus akan salam hormat dan perjuangan dari anak bangsa.

About satriwan

Saya seorang mahasiswa lulusan jurusan ilmu sosial politik fakultas ilmu sosial unj. Keinginan saya untuk berkuliah di kampus negeri merupakan cita-cita dari kecil. Namun, ragu rasanya hati ini untuk bisa berkuliah, sebab orang tua tidaklah mampu seperti keluarga lain. Saya mencoba meranatu mengikuti jejak orang tua (bapak) untuk bersekolah smp dan SMA di Bogor. Dengan prestasi yang lumayan saya bisa mendaptkan beasiswa ketika di SMA. Sehingga ditawarkan untuk mengikuti program PMDK dari salah satu PTN di Jakarta oleh guru SMA tersebut. Syukur pada Allah, akhirnya saya diterima sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur PMDK. Pengalaman Organisasi 1. Ketua Rohis SMAN 1 Ciawi, Bogor (Periode 2003-2004) 2. Staf Bazis LDK UNJ (Periode 2005-2006) 3. Staf Dep. Kaderisasi Islamic Center Al-Ijtima'i, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 4. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota, HMI Koorkom UNJ (Periode 2006-2007 dan Periode 2007-2008) 6. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Minang (KMM) Koorkom UNJ (Periode 2008-2009) 7. Sekretaris Jenderal Himpunan Nasional Mahasiswa PKN (HIMNAS PKN) (Periode 2008-2009) 8. Aktif di Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (PKPIS), UNJ

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s