Memotret Perilaku Kebangsaan Kita Oleh Satriwan[1]

Standar

Setiap 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila. Sebagai sebuah konsensus nasional bahkan dijadikan ideologi negara Indonesia, posisi sentral Pancasila tak bisa begitu saja dikesampingkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Meminjam definisi Destut D.Traccy, bahwa ideologi sebagai system of thought, pantas kiranya jika disandingkan dengan kata Pancasila yang menjadi ideologi di negara ini. Lahirnya Pancasila sebagai konsensus nasional secara historis taklah mudah untuk bisa diterima oleh masyarakat. Secara sosio-historis Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila sudah hidup ratusan tahun yang silam dalam masyarakat nusantara. Lahirnya Pancasila ini tidaklah taken for granted begitu saja. Ataupun given dari langit turun ke bumi secara bertahap untuk menjadi pedoman bangsa. Proses dialektika sosio-historislah yang sebenarnya telah memproduksi Pancasila sebagai produk kebudayaan. Itulah kata kuncinya, Pancasila sebagai sebuah produk kebudayaan yang selalu mengalami dinamisasi karena dia hidup di masyarakat.

Patut menjadi perbincangan bersama untuk kembali melakukan kontemplasi kebudayaan terhadap ideologi bersama bangsa Indonesia ini. Sejarah tidak pernah bohong, ketika Pancasila bergulat secara formal-struktural dengan setiap rezim yang pernah berkuasa. Jika Asvi Warman Adam membagi kepada empat gelombang periode Pancasila, penulis memperiodisasikan menurut rezim pemerintahan, akan muncul tiga rezim atau mungkin lebih pantas disebut masa. Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi, tiga masa inilah yang telah membuktikan bagaimana system of thought yang bernama Pancasila bergulat dengan masanya. Menyinggung suatu rezim pastilah berbicara politik. Ini yang kemudian hari menjadi diskursus bersama bangsa Indonesia, di saat Pancasila juga dikatakan sebagai produk politik. Bagi mereka yang alergi dengan kata politik, tentunya akan bergumam, jika Pancasila sebagai produk politik berarti hadirnya Pancasila juga karena demi kepentingan politik. Itu semua terbukti secara historis, bahwa setiap masa (rezim pemerintahan) tadi, ternyata melakukan interpretasi secara rigid dan tertutup tehadap Pancasila. Terjadi desakralisasi terhadap Pancasila, karena telah bersetubuh dengan kepentingan politik rezim penguasa.

Dua Masa

Orde Lama dengan gaung pidato Bung Karno membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme setiap orang yang mendengarnya. Sampai tahun 1968 Soekarno menjadi simbol seseorang yang mempersonifikasikan Pancasila. Tapi sejarah juga mencatat Soekarno tidak lepas dari beragam kritik atas interpretasinya terhadap Pancasila itu. Interpretasi-interpretasi yang nuansanya politis itupun diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan politik ketatanegaraan. Sebutlah idenya tentang nasakom (nasionalis agama komunis), dipakainya sistem parlementer dalam pemerintahan dan yang ekstrim adalah pengakuan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pidato-pidato beliau yang berapi-api akhirnya menjadi klimaks atas segala kebijakan politiknya. Toh masyarakat tetap saja miskin, perekonomian mengalami resesi, karena inflasi ekonomi mencapai 1000% ditambah pemberontakan di mana-mana. Pidato-pidatonya tidak mengubah keadaan masyarakat yang tetap miskin dan dilanda krisis. Lain lagi cerita ketika rezim Orde Baru, muncul ke permukaan dengan jargon kembali ke Pancasila dan UUD 1945 secara seutuh, ternyata paradoksal dengan sikapnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Harapan jatuh kepada Soeharto sebagai simbol nasional dan juga personifikasi Pancasila. Pancasila benar-benar menjadi alat politik penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya di pemerintahan. Simbol-simbol lain yang kontraproduktif dengan Pancasila dianggap makar dan subversif. Satu sisi ingin kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 seutuhnya, tapi di sisi lain secara soft rezim Orde Baru melakukan pembodohan kepada masyarakat secara struktural dan kultural. Tetap saja dengan dibukanya kontrak karya pertama sekitar akhir 60-an sampai eksploitasi sumber daya alam secara massif dilakukan di tanah air tercinta. Hak Azasi Manusia menjadi kata-kata yang asing terdengar di telinga masyarakat, bahkan menjadi harga yng mahal ketika memperjuangkan HAM itu. Hegemoni kekuasaan secara oligarkis hanya dipegang oleh aktor-aktor yang sama. Pancasila hanya sebagai tameng untuk memperkokoh kekuasaan. BP-7 dan P-4 menjadi bukti sejarah bagaimana rezim ingin melakukan interpretasi tunggal dan tertutup bagi ideologi negara. Disusul penetapan Pancasila sebgai azas tunggal yang menyulut kontroversi di masyarakat. Republik telah terkonversi menjadi dinasti atau monarki tradisional yang meletakkan Soeharto sebagai figur tak tersentuh noda apapun. Kurang lebih 32 tahun, kuku-kuku hegemoninya menancap di tanah republik yang haus akan demokrasi dan kebebasan politik. Klimaks kerajaan Soeharto berakhir secara tragis ketika harus dipaksa mundur oleh gerakan rakyat semesta yang dimotori mahasiswa.

Komoditas Politik

Bagaimana kabarnya Pancasila, di saat kran demokrasi telah di buka lebar?? Pasca reformasi perbinacangan mengenai Pancasila seolah-olah terkubur begitu saja, baik dalam tataran diskursus ideologis maupun tataran Pancasila sebagai pedoman praktis empiris dalam masyarakat. Ada pendapat di masyarakat yang mengatakan bahwa memperbincangkan Pancasila sekarang dalam tataran ideologis sudah tidak relevan lagi. Buktinya Pancasila bukan lagi azas tunggal ormas dan partai politik di Indonesia. Pancasila tidak lagi mempunyai kekuatan politik-ideologis untuk melakukan homogenisasi terhadap kebebasan dalam berideologi. Apa mau dikata, semua itu tuntutan rakyat, ideologi-ideologi “kecil” yang mengganti Pancasila tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila tidaklah menjadi soal. Begitulah Pancasila sekarang dipersepsikan oleh masyarakat. Pasca reformasi juga banyak partai politik yang mencantumkan azasnya adalah “ideologi Islam”, begitu juga ormas. Argumentasinya adalah Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Namun lain cerita ketika Pancasila dipahamai secara kultural yang lebih bersifat substantif. Bagaimana Pancasila yang mengandung nilai-nilai etis-filosofis tersebut hidup dalam masyarakat Indonesia kini? Meminjam istilah Rocky Gerung -Pancasila sebagai hasil imajinasi kebudayaan secara kolektif bangsa Indonesia- mestilah mampu hidup dan menghidupi segala perilaku bangsa Indonesia. Karena Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan dinamis.

Parameter untuk mengetahui sejauh mana bangsa Indonesia memahami Pancasila sebagai suatu sistem nilai (value system) bisa dilihat dari perilaku kebangsaan masyarakat Indonesia. Jika dijawab dari pendekatan politik, bagaimana Pancasila bisa diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan pemerintah. Masyarakat banyak menilai UU Penanaman Modal Asing, UU No. 9 Tahun 2009 tentang BHP dan beragam regulasi lainnya tidak secuilpun yang mempersonifikasikan ruh Pancasila secara konsisten. Arah kebijakan ekonomi nasional contohnya, sebab perekonomian menjadi salah satu ujung tombak untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Bagaimana bisa dikatakan demokrasi ekonomi (berdasarkan konstitusi) apabila kebijakan perekonomian pro terhadap asing, minus proteksi kepada pedagang kecil, pro liberalisasi di segala bidang (diperparah lagi pendidikan dijadikan sebagai kegiatan ekonomis, Perpres No. 76-77 Tahun 2007). Eksploitasi secara massif tetap saja dilakukan terhadap sumber daya alam Indonesia dan aset-aset nasional dijual kepada asing, seperti Indosat. Kekuatan asing pun bercokol menguasai aset-aset nasional strategis, seperti Telkom, Semen Gresik, Bukit Asam, Kimia Farma dan Perusahaan Gas Negara.

Momentum Pemilu Presiden/Wapres sekarang ini menjadi lebih dinamis secara politik, karena ideologi direduksi menjadi sekedar komoditas politik untuk kampanye Pilpres. Sangat naif dan buruk jika para pemimpin Indonesia menjadikan Pancasila hanya hidup dalam kampanye politis yang profan, bukan menjadikan Pancasila hidup karena diterjemahkan dalam perilaku kebangsaannya. Betapa santer isu ekonomi neoliberalisme vs ekonomi kerakyatan yang sekarang sedang didengung-dengungkan oleh para capres dan tim suksesnya dalam kampanye. Kini memang Pancasila tidak lagi menjadi alat politis yang keras dan kaku dan oleh penguasa yang represif. Bentuk azas tunggal atau mengklasifikasikan rakyat menjadi Pancasilais dan subversif (anti Pancasila) kemudian menangkap dan mengucilkan masyarakat tersebut dari aktivitas politik, sekarang sudah berubah. Pancasila tetap dijadikan sebagai alat politik namun sebatas isu dan wacana agar memperoleh simpati masyarakat dalam pemilu nanti. Fungsi dan tujuannya tetap sama yaitu sebagai alat politik agar memperoleh kekuasan, yang berbeda dari masanya (rezim) adalah cara memakai Pancasila itu. Semua terbukti ketika para capres/cawapres untuk periode 2009-2014 melakukan dialog kebudayaan di GKJ. Penulis menilai belum ada satupun dari mereka yang mampu menerjemahkan Pancasila secara kebudayaan yang hidup di nusantara. Kebudayaan sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang kemudian berhadapan dengan politik sebagai sebuah aktivitas dinamis insan-insan politik untuk mencapai kekuasaan. Pancasila sebagai ekspresi kebudayaan kolektif anak bangsa, harus hidup dan mampu menghidupkan perilaku politik anak bangsa itu.

Bahasa kebudayaan sejatinya menjadi sarana yang ampuh untuk menghadirkan Pancasila dalam perilaku kebangsaan. Bagaimana membentuk karakter kebangsaan jika Pancasila tidak hidup dan mampu diterjemahkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Pancasila bukan sekedar produk politik tetapi lebih dalam lagi yakni sebagai produk kebudayaan yang diharapkan mampu diterjemahkan oleh para penguasa dalam perilaku kebangsaannya. Itu dilakukan agar tujuan nasional tak lagi sekedar bacaan ketika upacara bendera di sekolah-sekolah, tetapi wujud nyata dari sebuah produk kebudayaan yang bernama Pancasila.


[1] Penulis adalah Guru di SMA Labschool Jakarta dan Peneliti di Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu  Sosial Univ. Negeri Jakarta

About satriwan

Saya seorang mahasiswa lulusan jurusan ilmu sosial politik fakultas ilmu sosial unj. Keinginan saya untuk berkuliah di kampus negeri merupakan cita-cita dari kecil. Namun, ragu rasanya hati ini untuk bisa berkuliah, sebab orang tua tidaklah mampu seperti keluarga lain. Saya mencoba meranatu mengikuti jejak orang tua (bapak) untuk bersekolah smp dan SMA di Bogor. Dengan prestasi yang lumayan saya bisa mendaptkan beasiswa ketika di SMA. Sehingga ditawarkan untuk mengikuti program PMDK dari salah satu PTN di Jakarta oleh guru SMA tersebut. Syukur pada Allah, akhirnya saya diterima sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur PMDK. Pengalaman Organisasi 1. Ketua Rohis SMAN 1 Ciawi, Bogor (Periode 2003-2004) 2. Staf Bazis LDK UNJ (Periode 2005-2006) 3. Staf Dep. Kaderisasi Islamic Center Al-Ijtima'i, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 4. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota, HMI Koorkom UNJ (Periode 2006-2007 dan Periode 2007-2008) 6. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Minang (KMM) Koorkom UNJ (Periode 2008-2009) 7. Sekretaris Jenderal Himpunan Nasional Mahasiswa PKN (HIMNAS PKN) (Periode 2008-2009) 8. Aktif di Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (PKPIS), UNJ

One response »

  1. Menurut saya, segala pidato Soekarno pada masa lalu hanyalah berbentuk retorika. Karena terlalu berangan2 menurut saya.

    Dan menurut saya mengenai Pancasila :

    – Era Soekarno : Terancam hilang, bahkan hampir saja diganti menjadi Nasakom

    – Era Soeharto : Terlalu dibesar2kan, malah seringkali digunakan untuk jadi senjata bagi mereka sendiri

    – Era Saat Ini : Entahlah :))

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s