Liberalisme Pendidikan Kita Oleh Satriwan[1]

Standar

Diskursus liberalisme selalu relevan bahkan inheren dengan semua aspek kehidupan. Mulai ekonomi, politik, agama bahkan pendidikan, sebab term liberalisme merupakan suatu bentuk ideologi (meminjam istilah Destut D. Tracy) yang menjadi sistem pemikiran (system of tought), konstruksi berpikir, paham fundamental bersifat holistik dan menjadi konsensus dalam konteks nation-state. Ide liberalisme kemudian bisa disandingkan dengan term lain, sebab secara ilmiah ada konstruksi logis yang mampu mengelaborasi lebih dalam dari segi epistemologis, ontologis dan aksiologisnya. Jadi, tak heran kajian keilmuan berkembang dinamis dengan perkawinan dua term dan ide yang berbeda itu. Terminologi ekonomi liberal dimaknai sebagai format ekonomi yang berpegang pada kitab sucinya Adam Smith (The Wealth of Nation). Kebebasan individu, ekonomi kapitalis, kompetisi (competition), pasar bebas (free market), invisible hand, mekanisme pasar, pemegang modal dan globalisasi menjadi anak kandung  ekonomi liberal. Tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang mengglobal, sistem ekonomi liberal (liberalisme ekonomi), mampu menawarkan obat mujarab untuk menciptakan walfare state sesuai ide pemikir awalnya. Namun sekarang the end of capitalisme nampak jelas di depan wajah dunia global, ketika krisis ekonomi global menjadi momok yang menakutkan, khususnya bagi Eropa dan Amerika. Tesis kapitalisme ekonomi telah gagal untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan welfare state.

Beralih ke term lain, jika disandingkan dengan liberalisme juga bisa yaitu liberalisme pendidikan. Terasa baru karena selama ini para filsuf berpikir secara parsial mengenai liberalisme ekonomi saja. Jika ekonomi liberal (kapitalisme) dielaborasi secara ilmiah, menjadi fundamen awal bagi terkonstruksinya liberalisme pendidikan. Pendidikan sebagai cara, instrumen yang filosofis dan terencana untuk menciptakan generasi bangsa yang beriman dan takwa pada Tuhan, berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif, sehat dan dengan pendidikanlah  national character bulding dibangun. Ini rumusan sederhana pendidikan, tapi dikawinkan dengan liberalisme maka akan sangat kontraproduktif secara terminologis dan filosofis. Pikiran akan tergelitik dengan mencoba lebih jauh, menambahkan akhiran –isasi menjadi liberalisasi pendidikan. Ini lebih serius lagi seakan-akan menjadi sesuatu yang dibuat sistematis, terencana dan sengaja. Liberalisasi pendidikan dimaknai sebagi upaya yang sistematis (terstruktur) dan terencana, tentu saja dengan media formal-struktural yakni berbagai bentuk peraturan (regulasi). Usaha yang sistemik tersebut dengan sadar dan rasional diformulasikan untuk mengeluarkan produk undang-undang dan sejenisnya dalam rangka mengkompromikan liberalisme dengan pendidikan. Masyarakat awam dengan mudahnya mengomentari bahwa liberalisasi pendidikan merupakan usaha untuk membuat dunia pendidikan Indonesia sesuai dengan jiwa ekonomi pasar, dengan bahasa lain peliberalan pendidikan. Liberalisme yang paradigmanya adalah kebebasan, mekanisme pasar, kekuatan modal, kompetisi ekstrim, non-protektif, individualisme menjadi idiom, sekarang disandingkan dengan terbinanya akhlak mulia, integritas, kejujuran, cerdas, terampil, sehat, kreatif dan bermanfaat bagi sekitar. Masyarakat mudah menebak jika liberalisme pendidikan sebagai dua hal yang paradoksal. Ini baru uraian konseptual sederhana penulis. Bagaimana kemudian dalam tataran empirik jika dibatasi dalam konteks formal-regulatif (Indonesia)? Menjadi diskusi yang panjang dan menarik sekali untuk sama-sama dielaborasi.

Realita empiris penulis coba angkat (regulasi) diantaranya, produk pemerintah  yakni UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tinjauan secara parsial memang tidak bijak dilakukan jika kritikan tanpa memahami (bahkan membaca) secara utuh regulasinya. Sepantasnya tiap UU dibaca tekstual dan kontekstual (filosofis, historis, sosiologis dan politis) agar memperoleh sebuah kongklusi yang tepat guna. Kontroversi UU Guru dan Dosen selama tiga tahun terakhir menjadi diskursus yang hangat didiskusikan oleh kalangan akademisi kampus, pembuat kebijakan (pemerintah dan DPR), guru dan dosen, pengamat bahkan mahasiswa dan siswa. Sampai beberapa kalangan melakukan uji materil undang-undang tersebut ke MK. Prof. Dr. Winarno Surakhmad ketika menjadi pembicara seminar di UNJ, mengatakan bahwa secara filosofisme pendidikanpun UU Guru dan Dosen sudah tak memiliki ruh pendidikan itu sendiri. Bahkan dengan nada humor UU Guru dan Dosen diplesetkan menjadi UU Gawat Darurat. Disparitas yang jelas dan ekstrem antara kata guru dengan dosen menjadi suatu pertanyaan mendasar. Apakah beda guru dan dosen itu secara filosofis? Kemudian amanah undang-undang tersebut menjelaskan secara eksplisit tentang program sertifikasi guru dan pendidikan profesi bagi guru dalam rangka meningkatkan kualitas guru. Masyarakat langsung bertanya, jika seperti itu berarti LPTK (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) telah direduksi fungsinya. Sebab LPTK yang dikenal luas dengan IKIP atau FKIP tidak lagi mengeluarkan output yang menjadi guru.

Pereduksian sistemik ini sudah mulai nampak ketika banyak IKIP kemudian berubah secara massif dalam skala nasional menjadi universitas. Sebutlah Universitas Negeri Jakarta (eks IKIP Jakarta), Universitas Pendidikan Indonesia (eks IKIP Bandung), Universitas Negeri Padang (eks IKIP Padang), Universitas Negeri Makasar (eks IKIP Makasar), Universitas Negeri Yogyakarta (eks IKIP Yogya), dan banyak lagi. Konversi IKIP menjadi universitas tersebut konsekuensi logisnya yakni mereka langsung disejajarkan dengan universitas umum lainnya sebutlah UI, ITB, Unsoed, Undip, Unpad. Lagi-lagi anak kandung liberalismelah yang menjadi pijakan rasionalnya yang bernama kompetisi minus proteksi (kompetisi bebas, terbuka dan ekstrim). Akibatnya sekarang di kampus eks IKIP tersebut mulai tumbuh bak cendawan di musim hujan, jurusan-jurusan murni atau non-kependidikan. Bagaimana eks IKIP akan mampu berkompetisi secara adil dan terbuka ketika kultur IKIP masih menjadi selimut tebal di kampus eks IKIP. Ditambah dengan minimnya ketersediaan tenaga pengajar (dosen) dan sarana prasarana penunjang (fasilitas kampus). Jujur ini terasa dilematis, calon guru dari eks IKIP harus mengikuti program pendidikan profesi (untuk mendapatkan sertifikat pendidik) terlebih dulu dan sertifikasi guru supaya bisa menjadi guru. Di lain sisi kampus-kampus umum dengan mudahnya, jika ingin menjadi guru mereka tak lagi harus mengikuti program akta 4, tetapi hanya ikut program pendidikan profesi. Karena dalam UU Guru dan Dosen dijelaskan bahwa profesi gur merupkan pofesi yang terbuka. Jadi tiap kampus yang melahirkan profesi umum (dengan gelar SH, SE, ST, S.Kom, S.IP, S.Sos, S.Sn) bisa juga menjadi guru, sedangkan eks IKIP masih setia dengan output (hanya) menjadi guru (gelar S.Pd).

Pada pertengahan 2007 dunia pendidikan kembali dikagetkan dengan keluarnya Perpres No. 76 dan 77 Tahun 2007, memuat secara eksplisit bahwa pendidikan masuk dalam kategori usaha terbuka. Modal swasta asing maupun nasional dilegalkan menanamkan investasinya maksimal 49% di dunia pendidikan (sekolah dan kampus). Sungguh ini telah menampar filosofisme bahkan jiwa pendidikan itu sendiri. Makna pendidikan telah direduksi secara radikal menjadi kegiatan ekonomi, bagaimana nasib bangsa ini ke depan? Namun publik terlupa akan hal itu, karena wacana publik yang berkembang tidak kuat dikalahkan oleh isu kampanye partai, pemilu dan koalisi. Di awal 2009 dunia pendidkan kembali diterpa oleh disahkannya UU Badan Hukum Pendidikan yang lagi-lagi menuai kontroversi. Apa sebab? Filosofis pendidikan tadipun tak menjadi ruh dalam UU ini, sebab pemerintah terkesan melepaskan tanggung jawab pendidikan kepada masyarakat termasuk swasta. Dunia pendidikan  direduksi menjadi sebuah perusahaan yang profit-ekonomis sifatnya. Pegawai kontrak, adanya saham, pengelolaan seperti halnya dengan perusahaan, untung-rugi menjadikan pendidikan seolah-olah bak pabrik. Beginikah wajah pendidikan nasional kita? Momentum Pilpres 2009 diharapkan menjadi timing yang tepat bagi reposisi dan revitalisasi pendidikan nasional kita. Semoga


[1] Penulis adalah Guru SMA Labschool Rawamangun dan aktif di Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (PKPIS) FIS UNJ.

About satriwan

Saya seorang mahasiswa lulusan jurusan ilmu sosial politik fakultas ilmu sosial unj. Keinginan saya untuk berkuliah di kampus negeri merupakan cita-cita dari kecil. Namun, ragu rasanya hati ini untuk bisa berkuliah, sebab orang tua tidaklah mampu seperti keluarga lain. Saya mencoba meranatu mengikuti jejak orang tua (bapak) untuk bersekolah smp dan SMA di Bogor. Dengan prestasi yang lumayan saya bisa mendaptkan beasiswa ketika di SMA. Sehingga ditawarkan untuk mengikuti program PMDK dari salah satu PTN di Jakarta oleh guru SMA tersebut. Syukur pada Allah, akhirnya saya diterima sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur PMDK. Pengalaman Organisasi 1. Ketua Rohis SMAN 1 Ciawi, Bogor (Periode 2003-2004) 2. Staf Bazis LDK UNJ (Periode 2005-2006) 3. Staf Dep. Kaderisasi Islamic Center Al-Ijtima'i, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 4. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota, HMI Koorkom UNJ (Periode 2006-2007 dan Periode 2007-2008) 6. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Minang (KMM) Koorkom UNJ (Periode 2008-2009) 7. Sekretaris Jenderal Himpunan Nasional Mahasiswa PKN (HIMNAS PKN) (Periode 2008-2009) 8. Aktif di Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (PKPIS), UNJ

2 responses »

  1. Bukan main, panjang lebar sehingga tercapai kata luas banget penjabarannya meski tidak semua serapan kata dapat dimengerti tapi maksud tulisan diatas sangat menggugah hati sehingga sebagai wong cilik hanya bisa geram sambil manggut-manggut dan dalam benak muncul pertanyaan: Siapa yang dapat meluruskan semua ini dan mendudukkan pada porsi sebenarnya pendidikan di negara yang katanya adil makmur loh jinawi ini?
    Rasanya, bila diijinkan ingin segera copy paste biar tersebar luas kesemua pembaca blog.
    Tulisan yang sangat luar biasa..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s