Syariat Demokrasi Oleh Satriwan

Standar

Abstract:

As the Biggest Islamic Countries in the world, Indonesia has many characteristic in the people. There are many culture, tribe, religion and believe, a political ideas, a political behaviour, etc. A value of plurality becomes must being. Indonesian people, specially Islam as a society give many contribution for the countries. In the historical politics, Indonesia was build by founding fathers and mothers, and their religion is Islam. Then, in the historical development as a reality, Moslem people doesn’t including to make a political making in the government. Islam as a great system of life was given’t a place for the Moslem to make their aspirations come true by the government.
Many Islamic movement was born on the beginning. They hopes Islam as a great system in the world become a formal system in Indonesia. They rejectionist to another system was being in the Indonesian society, like Demokrasi Pancasila. But, in the other side, in Islam society was held a dissenting opinion about Islam as a system in the world and then they looking to Indonesian people. Many culture, religion, language, etc, life in Indonesia. Polaritation between Politcal Islamic Move and Cultural Islamic Move life and build in the Moslem people in Indonesia.

Konsep negara-bangsa (nation state) mulai muncul dan berkembang di Barat. Awalnya konsep ini berkembang dari sistem religio-politik integralisme Katolik di abad pertengahan. Sistem politik ini menyatukan antara kekuasaan gereja (agama) dan negara. Penyatuan antara agama dan negara ini banyak efek negatif dan dipandang menjadi penghambat bagi kemajuan dan kemodernan. Karena itu sistem ini kemudian ditumbangkan oleh gerakan reformasi renaissance. Secara legal formal, sistem negara bangsa secara umum dikaitkan dengan Piagam Westphalia pada 1648. Menurut Hans Kohn sebagai bentuk formal organisasi politik, budaya dan ekonomi negara-negara telah ada sejak tahun 1815. Lalu pada pada era dekade setelah Perang Dunia II, negara bangsa telah menjadi manifestasi normal keinginan politik masyarakat Asia, Afrika dan Amerika latin. Kemudian terhitung sejak 1966, rakyat di seluruh benua memilih negara bangsa sebagai bentuk dasar organisasi kenegaraan. Melihat latar belakang historis kelahiran konsep negara bangsa, kelihatan sekali bahwa ia merupakan konsep yang lahir dari keinginan untuk memisahkan antara agama dan negara. Oleh karena itu konsep ini sering dipandang sebagai konsep sekulerisasi agama atau konstruksi negara sekuler. Konstruksi negara bangsa memandang bahwa agama adalah aturan mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan Sang Omni Potens, sedangkan negara mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain.

Secara empiris, dunia ini berputar dan bergerak, tidak ada sesuau yang ajeg atau statis di alam mikrokosmos ini. Seiring berputarnya waktu senantiasa terjadi proses dialektika antar satu konsep dengan konsep yang lain. Meminjam teori dialektika Hegel, yang menempatkan posisi tesa dan antitesa yang kemudian melahirkan sintesa, dan begitulah proses dialektika selamanya. Dalam konteks konsep negara bangsa Indonesia telah terjadi proses dialektika yang kemudian memproduksi konstruksi negara bangsa Indonesia yang tak lagi sekuler an sich sebagaimana di Barat pada masa awalnya. Soekarno, sebagai konseptor negara bangsa Indonesia (the founding fathers) menyatakan bahwa negara bangsa Indonesia tidak hendak mengerdilkan agama. Bahkan dalam negara bangsa, agama akan dimerdekakan dari negara dan sebaliknya memerdekakan negara dari agama. Sehingga masing-masing bisa berperan dan menjalankan fungsinya dengan kuat. Menurut Soekarno nasionalisme sesungguhnya tidaklah bertentangan dengan agama. Kesalahpahaman mengenai nasonalisme dalam hal ini karena orang yang berpaham namsional dianggap pasti anti agama, padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Dalam realita sosial historis negara bangsa Indonesia, di dalam masyarakat telah terkontruksi dikotomi antara nasionalisme sekuler dan nasionalisme religius. Pada awal-awal setelah kemerdekaan, di saat bangsa Indonesia masih memperdebatkan bentuk negara dan ideologi negara, antara agama (Islam) dan Pancasila (Sekuler).

Menurut berberapa ahli, menjelaskan alasan yang mendasari konsep negara nasional dari sudut pandang Islam adalah tidak adanya nash baik itu dalam Alquran maupun Hadist bahkan Ijma’ yang memerintahkan mendirikan suatu bangunan sistem Islam yang utuh dan formalisasi dalam suatu negara yang disebut Negara Islam. Perdebatan mengenai ideologi negara atau dasar negara ini kemudian terjadi dalam Sidang Konstituante untuk membahas dasar negara. Di dalam buku Syafii Ma’arif dipaparkan secara jelas dan lengkap mengenai perdebatan dasar negara Indonesia (2004). Dan banyak para cendekiawan muslim yang konsen pembahasannya terhadap Islam dan Pancasila sebagai dasar negara. Teks-teks keagamaan tidak memberikan batasan yang sifatnya rigid mengenai konsepsi konstruksi negara. Dengan demikian agama sesungguhnya memberikan kelonggaran dalam membangun negara. Agama hanya butuh agar nilai-nilainya menjadi landasan etika dalam praktik bernegara. Sangat jauh lebih profetis dan penuh nilai transendenitas ketimbang agama (Islam) hanya sebagai sebuah ideologi (sebagai konsepsi profan).

Negara bangsa sebagai konsep negara modern bagi Indonesia diformat dalam bentuk negara berdasarkan Pancasila. Karena itu pada mulanya terjadi pertentangan antara Islam dan Pancasila. Sejarah politik Indonesia mencatat berlangsungnya dialektika yang sangat tajam antara kedua paham politik ini. Kelompok Islam (nasionalis religius), jika bisa mengikuti Clifford Geertz yang dikutip Nazarudin Syamsudin kemudian Komarudin (2007) yang mengelompokkan masyarakat Indonesia atas sub budaya politik santri, abangan, dan priyayi. Klasifikasi Geertz ini berdasarkan penelitiannya terhadap masyarakat Indonesia (Jawa) akan bentuk orientasi politiknya (budaya politik). Kelompok nasionalis religius, bisa digolongkan pada masyarakat santri yang orientasi politiknya dipengaruhi banyak oleh nilai-nilai bakan interpretasi teks-teks suci yang politis. Kelompok yang dikemudikan dengan puritanisme Islam dengan jargon kembali kepada Alquran dan Hadist. Kelompok ini pada awalnya bersikeras menempatkan Islam (harus) menjadi dasar negara (ideologi negara).

Menjelang kemerdekaan dalam sidang di Badan Penyelidik Usaha-uasaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), telah menampakkan gejolak dan pertanda akan terjadinya polarisasi pendapat yang saling berhadapan. Kelompok Islam vis a vis Kelompok Nasionalis Sekular. Kubu pertama diwakili oleh tokoh-tokoh Islam yaitu, KH. Wahid Hasyim (NU), Ki Bagus Hadukusumo, KH. Abdul Kahar Muzakir (Muhammadiyah). Sedangkan kubu nasionalis diwakili oleh Soekarno dan Moh. Hatta bisa dikategorikan sebagai masyarakat Islam abangan. Polarisasi antara kelompok pertama dan kedua ini dalam perkembangannya oleh publik dilabeli dengan istilah Islam dan nasionalis, yang seakan-akan Islam antipati terhadap konsep nasionalisme. Hal ini disebabkan oleh pandangan dan cita-cita politik mereka berkaitan dengan format negara Indonesia merdeka nantinya. Disebut sebagai kelompok Islam karena mereka menginginkan agar Indonesia diformat sebagai Negara Islam, atau dengan kata lain Islam menjadi dasar negara secara legal formal. Kemudian kubu kedua justru menginginkan Indonesia tetap berada pada format yang secara historis telah meulai terbentuk dari akar bangsa Indonesia, yakni sebagai negara bangsa (nation state) atau negara nasional.

Islam Politik dan Islam Kultural
Bersamaan dengan pengalaman dalam praktik bernegara, pertentangan demi pertentangan tetap terjadi namun dalam intensitas yang kecil. Apalagi pada era Orde Baru kelompok agama (Islam) cenderung dekat dengan kekuasaan yang pada akhirnya kelompok Islam (umumnya) dapat menerima Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang pada awal lahirnya dianggap sebagai konsepsi sekuler oleh kelompok Islam, kemudian dipandang mempunyai pancaran (emanasi) yang bersifat religius terutama sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang jelas-jelas menunjukkan prinsip tauhid (dalam Islam). Menurut Syafii Ma’arif, sesunggunya kesekuleran Pancasila terbuka untuk diperdebatkan jika inspirasi sila-silanya berasal dari wahyu Allah. Oleh karena itu negara Pancasila buka negara agama, bukan pula negara sekuler, melainkan suatu negara bangsa (nation state), dimana agama diposisikan sebagai nation building, character building and state bulding. Pada masa Ode Baru kelompok Islam melahirkan gagasan-gagasan konseptual baru dalam menyikapi perkembangan politik yang ada dan berdampak kepada kelahiran dua perspektif tentang relasi antara Islam dan negara. Di era tahun 70-an gagasan baru tentang relasi antara Islam dan negara tersebut memunculkan istilah Islam Politik dan Islam Kultural. Islam politik dilekatkan kepada mereka yang masih terpengaruh kepada cita politik lama yang menggunakan Islam sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mesti diformalkan dalam suatu konstruksi negara yaitu Indonesia. Sedangkan Islam kultural dilekatkan kepada upaya masyarakat Islam untuk mengkontekstualisasikan ajaran Islam (Alquran dan Hadist) dalam konteks kebangsaan tanpa harus melakukan formalisasi syariat Islam sebagai dasar negara.

Kotekstulisasi nilai-nilai Islam juga dilakukan dengan cara reinterpretasi teks-teks suci demi harmonisasi dengan negara dan local genius. Islam cultural memperjuangkan nilai-nilai Islam tanpa sikap penolakan kepada gagasan tentang konsruksi negara bangsa. Gagasan Islam cultural secara personal telah mulai diupayakan secara konsepsi dan pemikiran yaitu oleh Munawir Syadzali dan Nurcholis Madjid. Jargon yang terkenal pada era 70-an yang diusng oleh Cak Nur tersebut adalah Islam Yes, Partai Islam No. Makanya kedua kelompok tersebut diperlakukan berbeda oleh rezim pada kala itu. Sebutlah nama seperti Abu Bakar Baasyir yang sangat menentang ideologisasi Pancasila.

Kelompok Islam politik mendapat tekanan dari penguasa sedangkan kelompok Islam kultural mendapatkan perlakuan positif karena dipandang tidak membahayakan eksistensi konsep negara bangsa sesuai keinginan rezim berkuasa. Kelompok Islam, di satu sisi dapat memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks politik kenegaraan, dan secara bersamaan di sisi lain tidak membuat rezim dengan konsep negara bangsa merasa terancam. Oleh karena itu selalu muncul opini publik jika Islam kultural lebih cenderung akomodatif dengan rezim, menginginkan harmonisasi dan tidak berani untuk mengatakan “tidak” kepada rezim. Yang pasti adalah eksistensi keduanya telah memberikan kontribusi bagi kehidupan dan keberlangsungan politik umat Islam di Indonesia. Deliar Noer mengulas secara panjang mengenai Islam dan Politik (2003).

Syariat Demokrasi
Di era reformasi sekarang ini, dengan dibukanya kran demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan dihormatinya Hak Azasi Manusia (HAM), maka berbagai kelompok Islam Politik kembali muncul bahkan cenderung menampakkan taringnya kepada penguasa. Publik telah mengetahui, bahkan dalam Pemilu 1999 dan 2004 perolehan suara Partai Keadilan dan kemudian berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (sebagai wujud baru Ikhwanul Muslimin di Indonesia) cenderung meningkat. partai yang disung oleh para pemuda Islam yang pulang ke tanah air, pada tahun 80-an setelah berkuliah di Timur Tengah dan bersentuhan langsung dengan pemikiran Hassan Al-Banna, Sayid Quthb, Sayid Hawa, Al-Maududi, Taqiyuddin an-Nabhani, dan berbagai tokoh Islam Politik (Timur Tengah) lainnya, telah membawa ide-ide baru untuk kemudian dikembangkan dalam konteks politik ketatanegaran di Indonesia. Gelombang perubahan itu demikian kentara paska reformasi bergulir, Ikhwanul Muslimin (Mesir) yang bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera, Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia yang dikomandoi oleh tokoh yang paling kontra terhadap Pancasila dan demokrasi yaitu Abu Bakar Baasyir bahkan Front Pembela Islam (FPI). Isu-isu yang diangkat dalam setiap momentum di depan publik ketika mereka berbicara selalu bersifat ideologis dan politis. Kemudian terbentuklah semacam wacan-wacana bahkan sampai kepada gerakan massa untuk kembali kepada “syariat Islam”.

Dalam bukunya Demokrasi Teistis, A.M. Fatwa (2004), Fatwa memahami demokrasi teistis adalah untu Pancasila yang dinilai memiliki prinsip-prinsip utama agama (Islam). Pancasila adalah wajah dari demokrasi Indonesia yang religius. Perdebatan bahkan polarisasi Islam politik dan Islam kultural sepanjang masih dalam kaidah dan etika berbangsa dan bernegara merupakan suatu hal yang normal dalam suatu negara demokrasi. Masyarakat Indonesia jika mengacu pada klasifikasi Almond dan Verba mengenai macam-macam budaya politik (1990) bisa dikatakan menuju masyarakat yang mulai bertransformasi menuju budaya politik partisipan. Indonesia boleh bangga kepada Freedom House (2006) memasukkan negara Indonesia adalah negara demokrasi terbesar setela USA dan India. Dan itu harus dibuktikan kembali dengan membiarkan masyarakat yang memberukan penilaian dan keputusan mengenai hal ihwal fenomena Islam politik dan Islam cultural dalam pentas politik nasional. Nation state sebagai satu konsepsi yang secara real sangat menghargai pluralitas (kemajemukan) tentunya akan menjadi modal dasar bagi terbangunnya Indonesia yang demokratis dengan slogan syariat demokrasi.

Secara empiris masyarakat Islam Indonesia mengalami berbagai dinamika sosial politik, yang membuat mereka secara kolektif mempunyai memorial akan keterlibatan penguasa (rezim) dalam menentukan kelompok Islam. Pada masa Orde Baru akan sangat terlihat betapa intervensi pemerintah tidak bisa dihindarkan, walaupun di sisi lain secara formal, pemerintah menerima beberapa konsep (hukum) Islam untuk dijadikan sebagai aturan formal. Pada tahun 1974, lahirlah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kondisi ini merupakan suatu bentuk ambivalensi sikap pemerintah terhadap Islam politik.

Pasca reformasi sampai sekarang berbagai gerakan Islam politik yang berdiri dengan bentuk organisasi massa Islam tumbuh dengan subur. Demokrasi sebagai sebuah sistem yang disepakati secara kolegial oleh masyarakat Indonesia (termasuk masyarakat Islam) di satu sisi diterima. Namun, paradoksal kembali terjadi ketika berbagai gerakan Isam politik tersebut ingin kembali menyuarakan agar sistem (hukum) Islam ditegakkan secara yuridis-formal di Indonesia. Usaha-usaha yang telah dilakukan seperti oleh Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin dan lainnya bersifat di luar parlemen. Sedangkan gerakan Islam politik yang berjuang melalui parlemen tetap ada dan tidak pernah berhenti. Partai-partai Islam yang tidak kenal lelah memperjuangkan tegaknya Syariat Islam, seperti Partai Bulan Bintang, PPP dan PKS menjadi ujung tombak perjuangan di parlemen.

Masyarakat Islam sekarang ini bimbang menghadapi fenomena politik kenegaraan seperti di atas. Kebimbangan semakin terlihat ketika, ternyata syariat demokrasi yang selama ini dijalankan dalam sistem kenegaraan tidak menghasilkan apa-apa. Kemiskinan, korupsi, pengangguran, kebodohan tetap ada dan cenderung bertambah. Rakyat akan (mungkin) mengalami yang namanya distrust terhadap sistem yang selama ini yang diapakai (Demokrasi Pancasila). Itu secara sosiolgis dan politis bisa saja terjadi, sebab ada semacam kejenuhan kolektif dari masyarakat. Sistem demokrasi (mungkin) ternyata gagal untuk membawa masyarakat Indonesia (khususnya Islam) menjadi adil dan makmur sesuai tujuan nasional.

Di tengah kegundahan dan kebimbangan yang semakin klimaks tersebut, ternyatata secara empiris (politik), partai-partai yang berideologikan nasionalis-sekuler seperti PDI Perjuangan dan Partai Golkar tetap menempati posisi teratas menjadi pilihan rakyat. Sedangkan partai-partai berideologikan agama tetap berada jauh di bawah kedua partai nasional-sekuler ini. Secara ril ini merupakan sebuah bukti bahwa masyarakat Indonesia (Islam) secara politik tetap mempertahanakan sistem Demokrasi Pancasila sebagai sebuah keharusan historis, sebab masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang majemuk (heterogen). Homogenisasi sistem yang berasal dari kelompok tertentu (Islam) akan sulit diterima oleh kelompok lain di luar Islam bahkan dalam internal Islam itu sendiri. Syariat demokrasi merupakan sebuah keharusan sosial histories dalam masyarakat Indonesia. Tidak bisa dipertentangkan antara tujuan dengan tools yaitu sistem sebagai alat untuk mencapai tujuan. Permasalahan bangsa ini muncul bukan lagi karena sistem yang tidak tepat, melainkan kepada person-person yang menjalankan sistem tersebut. The End of Ideology menurut Daniel Bell, merupakan sebuah bentuk final bagi perdebatan dalam ideologi, apalagi menempatkan Islam hanya sebatas sebuah ideologi yang secara epistemologis merupakan produk manusia yang relatif. Islam lebih dari sebuah ideologi bagi gerakan-gerakan (politik), namun sebuah nilai yang penuh nilai-nilai profanitas dan transenden.

About satriwan

Saya seorang mahasiswa lulusan jurusan ilmu sosial politik fakultas ilmu sosial unj. Keinginan saya untuk berkuliah di kampus negeri merupakan cita-cita dari kecil. Namun, ragu rasanya hati ini untuk bisa berkuliah, sebab orang tua tidaklah mampu seperti keluarga lain. Saya mencoba meranatu mengikuti jejak orang tua (bapak) untuk bersekolah smp dan SMA di Bogor. Dengan prestasi yang lumayan saya bisa mendaptkan beasiswa ketika di SMA. Sehingga ditawarkan untuk mengikuti program PMDK dari salah satu PTN di Jakarta oleh guru SMA tersebut. Syukur pada Allah, akhirnya saya diterima sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur PMDK. Pengalaman Organisasi 1. Ketua Rohis SMAN 1 Ciawi, Bogor (Periode 2003-2004) 2. Staf Bazis LDK UNJ (Periode 2005-2006) 3. Staf Dep. Kaderisasi Islamic Center Al-Ijtima'i, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 4. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, FIS UNJ (Periode 2006-2007) 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota, HMI Koorkom UNJ (Periode 2006-2007 dan Periode 2007-2008) 6. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Minang (KMM) Koorkom UNJ (Periode 2008-2009) 7. Sekretaris Jenderal Himpunan Nasional Mahasiswa PKN (HIMNAS PKN) (Periode 2008-2009) 8. Aktif di Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (PKPIS), UNJ

2 responses »

  1. Islam sebagai rahmatan lil alamin harus menjadi rule model bagi terciptanya “kedamaian” di muka bumi khususnya di bumi Indonesia tercinta. Pengamalan Islam secara kaffah terjadi apabila substansi ril dari nilai-nilai yang ada di Islam itu dapat teraplikasikan dalam kehidupan islam. Muslim haruslah seorang yang bukan saja shaleh secara pribadi tetapi shaleh secara sosial.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s