Kita, Generasi Z dan Kegagapan Budaya

Standar

Generasi Z merupakan terma yang dipernkenalkan Barat dan ditempelkan kepada mereka yang terlahir lahir 1995-2010. Seperti yang diungkapkan dalam Teori Generasi (Generation Theory), hingga saat ini dikenal ada 5 generasi, yaitu: (1) Generasi Baby Boomer, lahir 1946-1964, (2) Generasi X, lahir 1965-1980, (3) Generasi Y, lahir 1981-1994, (4) Generasi Z, lahir 1995-2010, dan (5) Generasi Alpha, lahir 2011-2025. Generasi Internet (disebut juga iGeneration, Generasi Net, atau Generasi Internet) terlahir dari generasi X dan Generasi Y (Akhmad Sudrajat, 2012).

Masing-masing generasi memiliki karakter kolektif yang khas dan mirip, khususnya dalam karakter sosial-budaya dan pendidikannya. Di Indonesia, generasi yang lahir tahun ’70-an sampai ’90-an adalah generasi yang dibentuk oleh pemerintahan Orde Baru yang bercorak otoritarian. Bangunan masyarakat yang hidup pasca konflik sosial, terjebak pada konflik sipil dan berakhir kepada sikap saling curiga sesama anak bangsa, pasca G 30 S PKI. Generasi ini dibentuk di atas kecurigaan dan prasangka terhadap perbedaan, karena negara mengajarkan kepada warganya untuk hidup dengan “keseragaman”. Betul sekali, pemerintah era Orde Baru sukses membentuk masyarakat Indonesia dengan wajah “homogen”, walaupun jati dirinya adalah heterogen. Budaya suku etnis tertentu mendominasi budaya nasional (sebutlah kultur Jawa). Maka berlomba-lombalah para orang tua keturunan Tionghoa memberi nama anakanya dengan nuansa Jawa. Maka nama Joko, Anto, Ani, Budi, Badu dan Tono memenuhi tiap alinea di buku-buku pelajaran sekolah kala itu. Tak pernah ditemukan nama-nama seperti Alex, Hutagalung, Aisyah, Wanggai, Sondakh, Wayan, Mey-Mey atau Sangaji dalam buku pelajaran.

Dalam dunia pendidikan, wajah yang muncul adalah, pendidikan menjadi perangkat sakral yang hanya bisa berfungsi jika ditentukan secara absolut oleh guru dan sekolah. Guru menjadi super dominan dalam menentukan masa depan siswa. Pun para orang tua. Sampai-sampai generasi ini terlahir sebagai generasi yang pendek angan-angan. Bahkan cita-citapun harus ditentukan secara mutlak oleh orang tua. Generasi yang tipis kadar imajinasinya. Sebab orang tua, sekolah dan guru adalah kelompok trilogi yang sangat determinan. Betapa kuasanya guru di sekolah, misalnya ketika siswa tidak mengerjakan tugas, maka akan disuruh ke depan kelas berdiri tegak, sambil memegang kedua kuping, dan kaki kiri dinaikkan satu alias berdiri di satu kaki. Ketika SD dulu, kami menyebutkan “tagak itiak”. Ya, kamilah para generasi “tagak itiak” itu, yang lahir dan bersekolah di era 80-90an.

Ketika mengobrol atau berulah pada saat belajar di kelas dan tempat mengaji, guru tak segan-segan memerintah kami ke depan, kemudian menjulurkan keduatangan, lantas “plaakkk…plaakk…plaakk”, terdengar suara pukulan rotan panjang menyentuh kulit kami yang tipis dan dekil itu, sambil mengernyitkan dahi menahan rasa sakit. Bahkan ketika bercanda di saat mengaji dan shalat berjamaah, kami dihukum dengan berendam di kolam, di depan surau setelah shalat Isya berlangsung. Itulah kami, generasi yang dibesarkan oleh pukulan rotan dan cubitan kecil di pusar.

Bagaimana sikap orang tua kami melihat anaknya dihukum oleh guru sekolah? Justru orang tualah pihak yang paling bersyukur di saat anaknya menerima dijemur di tengah terik matahari dan hormat pada bendera merah putih, sebagai hukuman karena bercanda saat upacara hari Senin berlangsung. Selesai diberi hukuman tadi pagi, kemudian pulang sekolah, bukannya mendapatkan perhatian dan senyuman, justru kami disemprot dengan nada marah dari orang tua, mereka ikut-ikutan memarahi kami yang melanggar aturan. Kami menerimanya, tanpa sedikitpun merengek kepada Komnas PA atau KPAI, karena memang lembaga ini belumlah ada. Rasa perih itu dinikmati saja, bahkan menjadi pemacu kami untuk lebih berprestasi dan kuat ke depannya. Ya betul, mental kami sudah terasah dan karakter kami terbentuk. Bahkan di Flores, NTT terkenal semboyan yang dimiliki guru-guru lama, yaitu “di ujung rotan ada kesuksesan” (Kompas, 2012).

Bagaimana Generasi Z saat ini? Sepertinya cerita-cerita yang kami alami dulu itu, akan menjadi onggokan legenda masa lalu bagi mereka. Zaman sudah terbalik katanya. Mereka sudah sadar hak asasi manusia (HAM) dan berkembang dalam alam demokrasi. Generasi Z adalah mereka yang dibesarkan oleh teknologi komunikasi-informasi, mereka adalah manusia yang fasih internet dan dunia siber. Generasi Z ini pulalah yang memiliki andil memproduksi tata bahasa baru dalam perbendaharaan bahasa Indonesia saat ini. Kalau bukan karena mereka yang fasih siber, kita para Generasi X dan Y tak akan pernah mengenal istilah; cyber bullying, loading, upload data, download film, mem-posting foto, high-tech, game online hingga selfie dan gadget.

Mereka para Generasi Z ini diasuh dan dibesarkan bukan lagi oleh ayah dan ibu secara konvensional di rumah, tapi peran ayah/ibu sudah tergantikan oleh peranan internet yang beranak-pinak luar biasa, dengan bentuk derivasi dan perangkatnya seperti youtube, google, gadget, facebook, wikipedia, yahoo, twitter, instagram, we chat dan path. Orang tua asuh mereka adalah youtube, karena intensitas perjumpaan mereka lebih sering dengan “Justin Biber” via youtube ketimbang ibu dan ayah kandungnya, karena sibuk bekerja dan sudah lelah dengan kemacetan ibukota. Fenomena dunia siber ini tak hanya di perkotaan tapi sudah sampai singgah dan menetap di kamar-kamar anak kita di perkampungan.

Jangan kaget jika anak-anak kita sekarang lebih fasih mengucapkan kata gadget (yang dibaca gejet), selfie, upload dan download, ketimbang gawai (penulis pun belajar dari Koran Kompas, karena sepemahaman penulis, Kompas yang pertama kali mengenalkan terma “gawai” sebagai pengganti “gadget”), swafoto, unggah dan unduh. Generasi Z bertranformasi menjadi generasi yang gamang berbahasa ibu mereka. Mereka gagap berbahasa Indonesia, karena tidak pernah mendengar kata unduh dan unggah dalam perbincangannya sehari-hari. Apalagi kata gawai dan swafoto. Kemudian, lebih menakutkannya lagi, para guru mereka di sekolah (termasuk guru Bahasa Indonesia), pun terbawa-bawa oleh bahasa siber ini, sampai-sampai tidak juga kunjung mafhum apa padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia dari istilah “Stand Up Comedy”. Inilah cerminan bangsa yang minder, inferior atau bermental Inlander kata Soekarno. Sungguh bangsa kita saat ini sudah megalami kegagapan budaya secara kolektif. Karena bagi penulis bahasa adalah cerminan budaya bangsa.

Sebagai khatam tulisan reflektif ini, penulis ingat nasihat Soe Hok Gie bahwa “kita patut belajar kepada Jepang, walaupun tumbuh berkembang dalam lintasan modernisasi, tetapi Jepang tetap tidak kehilangan dan tidak tercerabut dari akar budaya aslinya”.

Menjadi Guru Adalah Pilihan Terakhir!

Standar

Guru adalah profesi yang terbuka, ini yang dikatakan UU Guru dan Dosen (UU GD). Guru dikatakan sebagai profesi, secara eksplisit-yuridis baru pada 2005, ketika UU GD disahkan. Karena profesi terbuka, maka apapun latar belakang pendidikan seseorang dia bisa menjadi guru. Memang sangat terbalik dengan profesi lainnya. Sebutlah advokat yang bisa menjadi advokat adalah seseorang yang latar pendidikannya adalah sarjana hukum (SH). Pendidikan formal tersebut mesti dilanjutkan dengan pendidikan profesi advokat. Begitu juga profesi dokter, yang bisa menjadi dokter tentu latar belakang pendidikannya adalah jurusan kedokteran. Konsekuensinya yaitu tidak bisa latar belakang pendidikan lain jika ingin menjadi dokter atau advokat, selain sarjana kedokteran dan sarjana hukum.

Berbeda cerita dengan profesi guru yang akhir-akhir menjadi profesi yang dikerumuni banyak orang. Maksudnya adalah guru merupakan profesi yang terbuka bagi lulusan perguruan tinggi apapun, umum atau pendidikan (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan-LPTK). Kampus-kampus seperti UNY, UNJ, UPI Bandung, UNS, Unimed, UNP dan eks IKIP lainnya, untuk saat ini tidak lagi memonopoli para calon guru. Keadaan ini diperkuat oleh lahirnya kebijakan pemerintah yang dikenal dengan Program Pendidikan Guru Prajabatan (PPG). Lulusan eks IKIP/LPTK yang nota bene bertitel sarjana pendidikan (S.Pd), tak lagi memonopoli menjadi pendidik atau guru. Sebab guru adalah profesi yang terbuka. Siapapun dan latar belakang apapun pendidikannya boleh dan bisa menjadi guru. Seperti yang bertitel SH, S.Ked. S.Sos, S.IP, SS, ST, SE dan lainnya.

Sebab PPG mengisyaratkan jika ingin menjadi guru prasyaratnya diantaranya (selain ijazah S-1) yaitu memiliki Sertifikat Pendidik (bukan Akta 4). Sertifikat Pendidik ini diperoleh melalui pendidikan profesi yang ditempuh satu tahun (36-40 SKS). Secara gamblang bisa dilihat di Permendiknas No. 8 Tahun 2009 tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Jadi pesan yang ingin disampaikan pada masyarakat oleh negara yakni silahkan anda berlomba-lomba menjadi guru, karena siapapun boleh dan bisa mencapainya. Namun di sisi lain, bagi kampus-kampus eks IKIP/LPTK kebijakan ini tentu menjadi cibiran bahkan tamparan keras. Sebab selama ini guru merupakan lulusan IKIP-LPTK dengan gelar S.Pd. Atau yang bertitel selain S.Pd bisa menjadi guru jikalau terlebih dulu mengikuti Program Akta 4. Dengan memegang instrumen legalitas yang bernama ijazah dan akta 4 maka dia berhak menjadi guru.

Keadaannya sekarang berbeda, sebab Akta 4 mulai tidak dipakai lagi sebagai acuan menjadi guru. Karena para calon guru mesti memiliki Sertifikat Pendidik. Bagi sarjana yang bertitel S.Pd tentu ini bentuk ketidakadilan sistemik. Muncul pertanyaan sederhana (mungkin juga pilu), apakah negara tidak menghargai proses pendidikan para calon guru untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di kampus mereka? Status mereka dianggap sama, sejajar dengan lulusan perguruan tinggi umum (non LPTK), seperti SH, ST dan S.IP. Berbeda ceritanya sebaliknya, apakah seorang sarjana yang bertitel S.Pd bisa menjadi pengacara dengan modal S.Pd, disejajarkan dengan sarjana yang bertitel SH untuk menjadi advokat. Pendidikan profesi advokat tidak terbuka nyatanya bagi semua lulusan. Para sarjana pendidikan tentu tak diperbolehkan menjadi advokat atau dokter dengan modal S.Pd tersebut.

Inilah realita peminggiran bagi lulusan eks IKIP/LPTK atau justru aroma kompetisi nihil proteksi, yang sedang bermain sebagai anak kandung globalisasi dan neokapitalisme. Tentu ini menjadi kenyataan dan tantangan bagi lulusan dengan titel S.Pd yang merasa diseret ke tepi zaman. Kondisinya berbeda dengan sarjana hukum atau politik yang ingin menjadi guru. Dengan hanya mengikuti PPG selama 1 tahun (bersama dengan para sarjana pendidikan tentunya) mereka berlomba-lomba menjadi guru. Sekarang sudah mulai terlihat, khususnya di kota-kota besar. Manajemen sekolah (SD-SMA) kadang lebih “ramah” dan terbuka tangannya bagi para calon guru yang berasal dari kampus umum seperti UI, UGM, IPB dan ITB ketimbang kampus keguruan eks IKIP/LPTK. Sekolah-sekolah kota tersebut merekrut para calon guru dari kampus umum, karena mengaggap kampus umum lebih “matang” dan “dalam” memahami bidang keilmuannya.

Saya ambil contoh, seperti calon guru mata pelajaran Sosisologi SMA, sekolah-sekolah akan lebih memilih lulusan UI atau UGM (dengan titel S.Sos) dibanding lulusan kampus eks IKIP/LPTK yang juga kuliah di jurusan sosiologi namun berbasis pendidikan (dengan gelar S.Pd). Secara keilmuan “sarjana sosiologi” lulusan UI dianggap “otoritatif” ketimbang “sarjana pendidikan sosiologi” kampus eks IKIP/LPTK misalnya. Hal ini bisa terjadi juga pada pelajaran IPA. Sekolah akan lebih membuka tangannya terhadap “sarjana ilmu biologi” atau “sarjana ilmu matematika” UGM untuk menjadi guru. Ketimbang lulusan eks IKIP/LPTK yang bergelar “sarjana pendidikan biologi” atau “sarjana pendidikan matematika”. Ini adalah konsekuensi kebijakan PPG tersebut. Satu sisi cambuk dan teguran keras bagi kampus eks IKIP, di satu sisi inilah realita alam kompetisi postmodern yang akut.

Sebagai khatam, saya ingin menyampaikan bahwa menjadi guru adalah misi mulia. Guru merupakan profesi yang prioritas bukan pilihan terakhir karena lamaran anda tak diterima di berbagai instansi. Menjadi guru bukanlah alternatif terakhir karena banyak instansi menutup pintunya bagi anda para pencari kerja. Oleh karena itu saya pikir jika kita memang “berapologetik dan menoleransi” realita ini sebagai kompetisi, maka negara harus lekas sadar. Sadar bahwa kebijakan terhadap guru dan calon guru bukanlah kebijakan basa-basi sebagai pemenuhan kewajiban semata. Prinsip keadilan adalah tiang utama, agar ketika seseorang ingin menjadi guru, kalimat yang dicamkan dalam hatinya adalah, “menjadi pendidik adalah profesi mulia karena mendidik itu melayani”. Ingatlah jika menjadi guru adalah panggilan jiwa, bukan bangunan logika kalkulatif dan keterpaksaan ekonomi.

Mendamaikan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer (Bacaan Terhadap Aku Mendakwa Hamka Plagiat)

Standar

”Aku Mendakwa Hamka Plagiat” merupakan judul buku yang dikarang oleh Muhidin M. Dahlan. Lengkapnya lagi buku tersebut berjudul, ”Aku Mendakwa Hamka Plagiat, Skandal sastra Indonesia 1962-1964.” Diterbitkan September 2011, dengan penerbit Scripta Manent, Yogyakarta. Buku kecil yang bermuatan sejarah dan kritik sastra ini menjadi sangat menarik dan renyah untuk dibaca. Pertama, karena pengarangnya adalah Muhidin M. Dahlan, seorang pegiat sastra, penulis “nakal” dan mungkin bisa dikatakan intelektual muda dari Yogyakarta. Muhidin juga pernah mengarang buku yang membakar ingatan sejarah kolektif masa lalu kita berjudul, “Lekra Tak Membakar Buku, Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965” (2008). Buku ini akhirnya dilabeli buku terlarang oleh Kejaksaan Agung pada 2009.

Faktor kedua, adalah substansi buku tersebut. Polemik sejarah sastra antara Manikebu (Manifes Kebudayaan) versus Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) adalah fakta sejarah sastra yang tak bisa ditutup-tutupi. Maka sosok seorang “kiri” yang memimpin organisasi underbow PKI ini, tak bisa dicampakkan begitu saja. Betul sekali, siapa yang tak kenal Pramoedya Ananta Toer. Sebagai seorang jago sastra, tokoh kiri dan penulis ulung, Pram tak bisa diremehkan secara serampangan oleh para pegiat sastra lainnya. Kontroversi bahkan “perang” bermulai ketika Pram kadung dicap sebagai orang kiri/orang merah/PKI. Akhirnya yang nampak adalah Pram sebagai ideolog komunis, bukan Pram sebagai penulis dan sastrawan. Inilah fakta sejarah, kita harus jujur membukanya.

Faktor ketiga, yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah nama Buya Hamka direndengkan dengan terminologi kumuh dalam dunia tulis-menulis, khususnya kesusastraan. Sebuah perbuatan keji dan biadab yang menunjukkan lemah otak, karena tak punya ide, kreasi dan inovasi. Ya, itulah yang sering kita dengar istilahnya, plagiat! Membaca judul buku ini saja rasa-rasanya, kepala kita akan berimajinasi jauh mengingat Buya Hamka, seorang ulama, cendekiawan, konsisten dengan prinsip hidup, berani berkata tidak kepada rezim penguasa, namun hilang sudah berbagai predikat agung tersebut. Karena perbuatan hina yang bernama plagiat. Apalagi bagi mereka para pengagum Buya. Buya seakan-akan menjadi seorang pencuri, pencontek, miskin ide, kering kreasi dan lemah otak. Benar-benar judul buku yang berani. Tapi inilah alam akademis, intelek, demokrasi. Apalagi niatnya ingin meluruskan sejarah sastra nasional.

Palagan sastra kita kusut dibuatnya. Ketika “Bintang Timur, Lentera” (1962-1964) memuat kritikan terhadap karya monumental Hamka, yakni roman “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”. Koran Bintang Timur yang berhaluan kiri ini menelanjangi Buya terang-terangan. Klaim dan vonis bagi Hamka, bahwa roman beliau adalah karya hasil contekan, tiruan alias karya plagiat. Dijelaskanlah di buku tersebut bahwa roman Buya ini merupakan saduran, tiruan dari novel “Magdalena” karya Mustafa Lutfi Al-Manfaluthi dari Mesir. Muhidin membuktikan dengan membandingkan halaman perhalaman, kalimat perkalimat. Bahkan pesan dari dua karya ini (Al-Manfaluthi dan Hamka), jalan cerita pesan dan isinya sama menurut Muhidin.

Bertanya Kepada Ridwan Saidi dan Taufiq Islmail

Pindah cerita, di akhir 2011 saya bertemu Bang Ridwan Saidi. Saya menjadi moderator suatu diskusi di Rawamangun dan pembicaranya adalah Bang Ridwan Saidi. Sebelum diskusi dimulai, sayapun “ngobrol” dengan beliau. Terkenal dengan gayanya yang “slengean” dan kritis dengan rambut gondrong plus kopiah hitam. Dalam pertengahan obrolan, saya memperlihatkan buku “Aku mendakwa Hamka Plagiat” ini kepada beliau. Lantas saya bertanya (karena beliau sering juga bicara di TV dalam kapasitasnya sebagai sejarawan?) apakah betul Buya Hamka plagiat, Bang? Dengan cepat dan tegas beliau menjawab betul. Hamka betul plagiat. Beliaupun menyebut Al-Manfaluthi dan Magdalena.

Sekitar Desember 2011 juga, saya bertemu dalam suatu acara dengan Taufiq Ismail pun di Rawamangun. Kebetulan saya mengantar beliau pulang ke rumahnya selesai acara. Di dalam taksi (dari Rawamangun menuju rumah beliau di Utan Kayu) saya bercerita tentang buku Muhidin M. Dahlan ini kepada Mamak Taufiq (panggilan saya kepada beliau-karena kami berasal dari suku yang sama yakni Koto, dari Pandai Sikek, Tanah Datar, Sumatera Barat). Ternyata beliau waktu itu belum membaca bukunya. Saya mengatakan bahwa di awal buku ini, penulis mengutip puisi Mamak Taufiq, seperti di bawah ini:

Antara Fitnah dan Ludah

Kita semua diperanjingkan
Gaya rabies klongsongan
Hamka diludahi Pram
Masuk penjara Sukabumi
Jassin dicaci diserapahi
Terbenam daftar hitam
….

(Taufiq Ismail, Catatan Tahun 1965, Mengakar ke Bumi Menggapai ke Langit 1: Himpunan Puisi 1953-2008, Bab “Puisi-Puisi Menjelang Tirani dan Benteng”. Jakarta: Horison, 2008, hlm 110)

Sebagai orang yang sangat awam dalam dunia sastra (walaupun saya sangat tertarik jika berbicara tentang kesusasteraan Indonesia), lantas saya bertanya kepada Mamak, apakah betul yang dijelaskan dalam buku Muhidin tersebut. Mamak menjawab itu adalah perdebatan yang sudah sangat lama. Mamak juga menceritakan tentang peristiwa pembakaran buku oleh Lekra di Kampus UI Salemba. Mendengar itu saya teringat kembali dengan buku trilogi Muhidin, “Lekra Tak Membakar Buku, Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965” (2008). Dalam obrolan singkat di taksi itu akhirnya saya memberikan buku “Aku mendakwa Hamka Plagiat” yang saya pegang kepada Mamak Taufiq. Beliau sangat senang menerimanya. Ketika beliau turun dari taksi, saya berucap, ”Mak, kami menunggu tulisan atau buku untuk menyanggah karya Muhidin ini.” “Insya Allah, Wan”, kata Mamak Taufiq.

Saya menyimpulkan dari obrolan sangat singkat bersama Mamak Taufiq di dalam taksi tersebut, bahwa perdebatan palagan kesusateraan Indonesia memang tak akan kunjung selesai. Apalagi di zaman Orde Lama. Kita pasti teringat perang “Manikebu versus Lekra”. Apalagi sosok Pram sebagai tokoh utama Lekra yang sangat kontroversial. Teringat juga ketika Pram memperoleh “Ramon Magsaysay Award, 1995”, diberitakan sebanyak 26 tokoh sastra Indonesia menulis surat “protes” ke yayasan Ramon Magsaysay. Tersebutlah H.B. Jassin, Mochtar Lubis dan Taufiq Ismail. Pram dianggap dan divonis sebagai “algojo” Lekra pada masa Demokrasi Terpimpin.

Menarik sekali membaca sejarah kesusasteraan nasional kita. Nuansa “yang ideologis” sangatlah terasa ketika zaman Orde Lama. Perdebatan apapun, pasti bernuasa ideologis. Antara Nasionalis Islam, Nasionalis Sekuler, Sosialis dan Komunis. Manikebu dan Lekra contoh nyatanya, atau perdebatan ideologi negara antara Nasionalis Islam dengan Nasionalis Sekuler. Perdebatan intelektual ini (khususnya di dunia sastra) mesti dijaga, tentu dengan menggunakan otak. Jangan membawa atau mengiringnya dengan otot. Saya sangat paham, jika Buya Hamka adalah tokoh bahkan pahlawan nasional. Beliau seorang guru, mubalig bahkan ulama terpandang dalam masyarakat Islam tanah air. Kritikan dan perdebatan terkait beliau seperti dalam buku Muhidin di atas, mesti dilawan dengan buku lagi. Inilah yang mesti dirawat, berani dalam intelektualitas.

Perdebatan “yang ideologis” ini kita rindukan sekarang. Rasa-rasanya tak seperti kondisi saat ini, kering intelektual, semuanya nir-ideologis, lebih kepada nuansa politis-transaksionis. Perdebatan intelektual, dalam hal apapun mesti menjadi model yang hidup dan dicontoh. Walaupun mungkin hati kita yang mengidolakan Hamka berucap, tak mungkin Buya plagiat! Atau bagi jamaah dan fansnya Pramoedya Ananta Toer berkata, bohong itu jika Pram adalah sosok algojo yang kejam pada masa Lekra! Kenyataanya, keduanya juga sudah meninggal, menemui Tuhannya yang sama. Ketika Pram meninggal tetap saja yang berkumandang adalah suara pembacaan Surat Yasin dan Tahlilan plus shalat jenazah, walaupun sayup-sayup terdengar senandung “Internationale” dan “Darah Juang” di pemakamannya.

Selamat membaca dan selamat bertarung para jago sastra nusantara!

Menjadi Guru yang Ditunggu dan Dirindu

Standar

Pesan judul di atas sangat jelas. Objeknya adalah para pendidik, para guru (termasuk dosen). Dunia pendidikan adalah arena kebudayaan yang sangat luas dan dalam untuk diselami. Sifatnya dinamis, memutus sekat-sekat primordial, apapun latarnya, suatu ikhtiar rasional, berorientasi pada proses, filosofis dan bermakna. Berbagai karakter arena pendidikan tersebut salah satunya ditentukan oleh komponen para pendidik atau guru. Tak usah lagi kita diingatkan oleh “Doktrin Ki Hajar Dewantara”, yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Tapi kebermaknaan pesan transenden Ki Hajar tersebut terus melintasi zaman, dan dimaknai secara totalistik oleh kita para pendidik. Inilah tugas esensialnya.

Relita Pendidikan: Antara Fakta dan Asa

Realita pendidikan nasional kita saat ini memanglah compang-camping. Dusta besar jika kita menutup hati, mata dan telinga atas beragam fakta dalam dunia pendidikan, mulai dari hulu sampai hilir yang berlubang. Namun harapan akan selalu ada, nada optimistik harus selalu ditularkan, setidaknya bagi para guru. Agar tujuan pendidikan nasional suatu saat nanti akan dinikmati oleh para generasi penerus kita. Kunci harapan dan optimisme tersebut ada pada guru. Sebuah profesi bahkan predikat yang melekat, baik struktural maupun secara sosio-kultural di masyarakat. Profesi yang saat ini sudah mulai dilirik dan terus diminati keilmuannya.

Disain pendidikan kita memang sudah terjerembab ke dalam tumpukan berkas-berkas administratif yang baku. Orientasi pendidikan masih sekedar kulit luar yang parameternya adalah deretan angka-angka statistik-kuantitatif. Suatu proses pembelajaran yang sarat pesan dan nilai moral, pada akhirnya diukur oleh angka-angka dalam raport semester. Atau determinasi angkuh Ujian Nasional (UN) yang belumlah konsisten dijalankan sesuai amanah perundang-undangan. Arah kebijakan pendidikan,  sekedar membanggakan alokasi dana yang diklaim melebihi kewajiban konstitusional (20 % APBN dan APBD). Maka faktor kunci arah pendidikan ke depan yang diwariskan oleh orang seperti Ki Hajar Dewantara atau M.Syafei adalah terletak pada pundak seorang guru.

Taklah berlebihan jika saya mengatakan guru adalah kunci utama dan strategis, bagi arah pembangunan pendidikan di masa depan. Jika kualitas gurunya rendah, maka janganlah heran jika pembangunan anak bangsa ke depan pun akan merosot. Negara ini sudah surplus para politisi pendusta, tapi masih minus guru bangsa yang bijak dan berintegritas. Maka peningkatan kualitas guru adalah sebuah kewajiban, baik secara struktural (pemerintah) maupun kultural (oleh masyarakat).

Hantu Keluh-kesah

Bukan waktunya lagi kita para guru terus menggantungkn kreativitas atau inovasi pembelajaran kepada kebijakan sertifikasi dan beragam tunjangannya kepada negara. Bukan lagi solusi ketika kita para guru memenuhi bilik-bilik kelas kita dengan keluh-kesah akan minimnya sarana-prasarana pembelajaran. Sebab tampaknya yang punya kuasa belumlah siuman dari tidur panjangnya dengan untaian mimpi dan fantasi.

Keluh-kesah bilik-bilik kelas yang reot dan atap bocor atau tunjangan yang tak kunjung dicairkan ternyata belum menjadi solusi. Justru tumpukan keluh-kesah tersebut menjadi motivasi sekaligus pelecut kita untuk berbuat yang bermakna bagi para peserta didik. Sungguh membanggakan sekaligus haru, ketika 20-30 tahun mendatang para peserta didik kita menjadi orang-orang yang bermakna dan berbuat bagi lingkungannya. Walaupun dia terlahir dari bilik-bilik kelas reot dan atap sekolah yang bocor tadi.

Kita semua tentu melihat dengan jujur, pesan dari Novel-Film Laskar Pelangi Andrea Hirata. Semangat dan nafas peserta didik kita ditentukan oleh kualitas pribadi seorang guru. Tak butuh yang namanya formalisasi pendidikan karakter, tumpukan berkas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lokakarya, sertifikasi guru atau Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Kreativitas guru yang akhirnya menular dan menginspirasi terhadap peserta didik, tak ditentukan oleh idiom-idiom aneh tersebut.

Sudah telat dan jauh tertinggal jika idiom yang dipakai adalah “belajar-mengajar”. Karena idiom inilah yang sukses memproduksi kualitas pendidikan nasional yang kering makna filosofis pendidikan dan kebudayaan. Teringat yang dituliskan oleh Paulo Freire dalam “Pedagogy of the Oppressed”(1970), bahwa karakter pendidikan yang menindas adalah ketika guru mengajar (aktif), sedangkan siswa belajar (pasif). Freire mengistilahkannya dengan “banking concept of education”, siswa diisi (pasif) oleh tumpukan ilmu-pengetahuan dari guru. Guru mengkonversi dirinya menjadi nasabah bank, sedangkan siswa mejadi deposito-deposito hidup yang teralienasi.

Generasi Emas Indonesia: Guru Kuncinya        

Guru mesti mentransformasi dirinya menjadi kreator, inovator, motivator sekaligus kolaborator bersama para peserta didik. Jadikan peserta didik sebagai teman bukan lawan. Guru mesti menjadi inspirasi agar para peserta didik tak kering kreasi dan inovasi. Kita harus mengubah mindset atau cara pandang klasik bahwa guru mengetahui segalanya sedangkan para peserta didik bejana kosong yang menimba ilmu dari guru. Padahal istilah “pembelajaran” secara semantik memberikan pemahaman pada kita bahwa guru dan peserta didik bisa saja sama-sama dalam proses belajar.

Jadikan peserta didik kita sebagai kawan yang sama-sama berproses menuju kebaikan. Jangan lagi kita tampil menjadi sosok “mengerikan” dengan tumpukan aturan dan larangan. Pendidikan yang membebaskan, inilah pesan moralnya. Membebaskan peserta didik dari rasa rendah diri, takut dan apriori. Pendidikan yang membebaskan guru beserta peserta didik dari psikologi keluh-kesah. Membebaskan diri dari kungkungan dan jeratan rutinitas administratif semata. Inilah realita pendidikan era modern sekarang ini.

Proses pembelajaran tak lagi menilai peserta didik secara hitam putih, reward dan punishment. Proses yang memanusiakan manusia, inilah harapan besarnya. Artinya guru tak lagi memiliki otoritas absolut dan tunggal sebagai penentu keilmuan dan kebenaran. Suasana psikologis peserta didik di kelas atau di sekolah tercipta secara humanis dalam bingkai moral dan etika. Disain kurikulum (kebijakan-pemerintah) harus menapakkan kakinya di kelas-kelas sekolah dari Sabang sampai Merauke. Terpenting dan vital adalah ketika para gurunya mentransformasi mindset dan dirinya menjadi manusia-manusia progresif, bijak dan unggul, yang mengabdikan dirinya pada proses panjang dan penuh makna yang bernama pendidikan. Inilah faktor kunci agar harapan kita ke depan, yakni terbentuknya generasi emas Indonesia pasti akan tercapai. Bergegaslah menjadi guru yang ditunggu dan dirindu wahai kawan…!

Mulailah Menjadi Ibu, Wahai Ayah!

Standar

Judul ini terinspirasi dari realita sosial di tengah-tengah kita. Emansipasi diterjemahkan secara radikal, bahwa perempuan mempunyai jalan hidupnya sendiri. Bahwa kaum pria tak lagi menjadi kelompok superior, yang terjamin secara sosio-kultural bahkan teologis. Betul sekali bahwa “yang maskulin” adalah kelompok atas, dan mendominasi dalam konstruksi budaya kita. Bahkan dilegitimasi oleh dogma teologi yang ditafsirkan secara serampangan. Peradaban yang dibangun oleh kaum maskulin, maka kelelakian adalah watak dasar kehidupan sebenarnya. Penuh amarah, perang, kasar, artifisial, kaku dan penuh kekuatan.

Maka untuk melawan tradisi dan dogmatisme konservatif ini, muncul kemudian kelompok perempuan, mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok feminis. Bahwa konstruksi budaya kita yang dihegemoni oleh kaum pria, harus segera didekonstruksi dengan hal-hal terkait keperempuanan atau “yang feminin”. Dominasi sosio-kultural bahkan teologis tersebut mesti dilawan. Reinterpretasi terhadap teks-teks suci agama pun dilakukan secara fundamental. Pendekatan heurmenetika menjadi solusi penafsiran teks-teks suci tersebut. Bahwa pendekatan tafsiran agama yang “maskulin sentris” mesti didekonstruksi. Tuhan tak lagi hadir dalam realita kehidupan (melalui teks) secara maskulin. Tapi kehadirannya akan diterjemahkan dengan pendekatan keperempuanan.

Apakah analisis ontologis feminisme di atas yang menjadi urat tunggang persoalan pembagian tugas/wewenang antara ayah-ibu dalam rumah tangga? Bagi keluarga modern di kota-kota besar saat ini, wilayah domestik keperempuanan adalah objek khusus kajian gender. Kesadaran filosofis berbalut keilmuan sudah kadung dipelajari oleh perempuan modern. Ibu-ibu kelompok urban sudah tak canggung dengan terminologi gender, feminis atau emansipasi. Kesadaran kolektif tersebut lebih karena terbukanya akses informasi. Baik formal melalui jenjang pendidikan, maupun melalui media yang makin permisif menyampaikannya. Satu hal yang penting adalah kesadaran primordial perempuan urban tersebut, tak berlanjut kepada vonis mati bagi aktivitas sang ayah di rumah tangga. Ayah-ibu sama-sama bekerja mencari nafkah.

Ayahku Menyapu Rumah

Namun di samping itu, ada beberapa fenomena keluarga yang peran tradisioanl ibu digantikan oleh ayah. Peran klasik ibu yang bersifat domestik yakni di sumur, dapur dan kasur setidaknya tetap menjadi paradigma baku masyarakat kita. Sedangkan ayah adalah figur kepala rumah tangga yang memikul setumpuk beban sebagai pemimpin. Minimal mencari nafkah dan punya otoritas terhadap anak-isterinya. Maka peran-peran tradisional seorang ibu tentu “haram” jika dilakukan oleh ayah. Walaupun keadaannya darurat. Seperti ibu sakit keras, yang berakibat tak bisa memasak, menggendong adik, memandikan adik, mencuci baju ayah, menanak nasi (karena tak ada pembantu) bahkan melayani kebutuhan (seks) ayah.

Acap kali kita melihat di masyarakat, sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dengan beberapa orang anak (misalnya 3 anak). Walaupun Minangkabau adalah etnis yang bangunan kebudayaannya matriakat dan matrilineal (perempuan yang berkuasa), tetapi peran ayah tak pernah didomestifikasi dan direduksi sekedar di rumah saja. Justru akan menjadi “malu” keluarga, jika seorang ayah tak bekerja dan hanya menumpang makan di rumah isterinya (karena Minangkabau menganut sistem perkawinan matrilokal). Malu besar bagi keluarganya jika ayah tak bekerja dan menggantikan peran ibu di rumah tangga. Adalah malu besar jika ayah memegang tangkai sapu di tengah rumahnya, walaupun dia juga mencari nafkah.

Konstruksi kebudayaan masyarakat lokal kita memang sangat variatif. Seperti fakta di daerah tertentu, kaum ibunyalah yang (banyak) bekerja, sedangkan kaum bapak duduk-duduk saja di warung makan atau asyik di beradu ayam. Bukanlah sentimen primordial ini yang menjadi substansi cerita kita saat ini.  Tapi lebih kepada potret terhadap realita masyarakat yang menjadi objek kajian analisis. Ketika ayah berganti peran dengan ibu di rumah, apakah ini merupakan pertanda jaman yang terbolak-balik? Ciri-ciri kiamat kata sebagian kalangan agamawan. Sungguh memalukan jika ibu bekerja mencari uang mati-matian, tapi ayah terkantuk-kantuk di saat menyayikan lagu “nina bobo” sambil menggendong adik di atas tangannya yang berbulu. Inilah penghakiman sosial-kultural yang pasti akan ditimpa oleh para bapak rumah tangga tadi. Tak ada lagi alasan untuk membantahnya, kecuali perasaan malu keluarga.

Mulailah menjadi Ibu, Wahai Ayah!         

Masyarakat hanya bisa menghakimi dan menyimpulkan secara parsial. Tak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam keluarga tersebut. Ternyata istilah ibuku berganti ayah, bisa disebabkan faktor yang tak bisa diubah, yakni kematian ibu. Seorang suami/ayah yang berprinsip tak akan menikah laki setelah isterinya/ibu wafat, tentu akan menggantikan peran ibu dalam rumah tangganya, apalagi mereka memiliki anak yang masih kecil-kecil. Tak mungkin menitipkan kepada pantia asuhan, hal ini tak bertanggungjawab namanya. Tak bisa pula menitipkan ke rumah nenek/kakek/bibi karena keluarga besarpun susah atau tak punya keluarga besar lagi.

Nyanyian lagu tidur dan dekapan sayang ayah sambil menggendong adik, bukanlah karena ayah yang malas atau berwatak keperempuanan. Tetapi lebih kepada misi mulia terhadap tugas-tugas mulia sebagai orang tua. Akan lain ceritanya jika bunyi piring pecah ketika ayah mencuci piring, gagang sapu yang salah pegang ketika ayah menyapu rumah, atau tangan kasar yang sedang menceboki adik dilakukan ketika ibu sedang “tunggang-tunggik” mencari uang. Ayah malas mencari uang, tapi bersemangat mengasuh adik. Sedangkan ibu pergi pagi pulang petang mencari nasi buat ayah dan adik. Inilah tanda-tanda jaman terbolak-balik sesungguhnya.

Yang maskulin dan yang feminin tak hanya masalah gender dan peranan sosial-biologis. Tapi kelelelakian dan keperempuanan itu adalah masalah kesadaran akan tanggungjawab ketika diucapkannya janji setia di depan Tuhan. Serahkanlah jiwa ragamu ayah untuk ibu dan anak-anakmu. Begitu pula bagimu ibu, berikanlah segenap jiwa-ragamu bagi ayah dan anak-anakmu. Kita mesti berbenah, bukanlah ibu yang baik ketika hendak berbagi wewenang secara hitam putih dengan ayah. Bukan pula ayah yang baik, jika dengan otoritasnya mendomestikasi tugas dan peran ibu dengan berlindung di bawah dogma taatlah pada suami jika ingin taat kepada Tuhan.

Semoga ayah dan ibu kita sama-sama menyanyikan lagu nina bobo dikala adik ingin tidur. Ketika ayah dengan punggungnya yang kuat menggendong adik, sedangkan ibu mencuci piring-piring kotor di dapur. Sungguh indah melihat ibu memasak nasi, sedangkan ayah mengayun-ayunkan tangkai sapu ijuk di tengah rumah kita yang kecil ini. Ayah dan ibu adalah peran sosial sekaligus bersifat transendental. Maka mulailah menjadi ibu, wahai ayah!

Guruku Membakar Buku

Standar

Membaca judul tulisan sederhana ini mungkin mengingatkan kita tentang judul sebuah buku pada 2009, yang sempat dilarang oleh Kejaksaan Agung, yaitu “Lekra Tak Membakar Buku.” Namun tulisan ini bukanlah pledoi yang diajukan, tetapi lebih kepada refleksi-kontemplatif untuk dunia pendidikan kita, khususnya bagi para pendidik. Tak bosan saya mengingatkan memori kita para pedagog, bahwa aktivitas mendidik substansinya adalah membimbing atau mengantarkan anak (paedos dan agogos). Membimbing dan mengantarkan anak agar menjadi berotak dan berwatak. Hanya pada kalimat pendek ini tujuan pendidikan dikonstruksikan dengan segala instrumen formal-strukturalnya oleh negara.

Pendidikan secara konseptual terbagi menjadi beberapa aktivitas yaitu teaching (mengajar), educating (mendidik) dan training (melatih). Secara normatif ketiga aktivitas di atas bermuara kepada capaian-capaian akhir yang telah dijelaskan secrara cerdas oleh Bloom yang dikenal kemudian sebagai Taksonomi Bloom. Capaian tersebut yaitu kognitif (pengetahuan, pemahaman), afektif (perasaan, penilaian) dan psikomotorik (gerak, tingkah laku). Pada titik ini dianggap sempurnalah suatu proses pembelajaran (bukan belajar-mengajar, yang selama ini secara konvensional masih kita biasakan untuk menyebutkannya).

Proses pembelajaran yang terjadi baik di kelas, sekolah maupun di lingkungan sekitar diharapkan mampu mencipta karakter peserta didik (dan para pendidik tentunya), yang siap menghadapi ruang-ruang zaman yang senantiasa bergerak. Berbagai artikulasi kehidupan ditampilkan dalam pernak-pernik wajah manusia, karakter lingkungan, bahasa, birokrasi formal, negara-penguasa, budaya dan media. Perjalanan waktu yang tak akan bisa dibendung oleh kekuatan sekokoh apapun, mutlak akan mewarnai realita ruang-ruang kehidupan tadi. Dalam suatu ”goa kehidupan” yang sangat ramai, kompleksitas dan beragam bentuk, peserta didik harus bertahan dalam bahasa zaman yang berubah tadi. Teringat yang dikatakan Charles Darwin bahwa, yang mampu bertahan (survive) dan menyesuaikan diri dengan lingkungan akan keluar sebagai pemenang dan bertahan terus-menerus.

Memang tak pas jika dalam konteks ini kita membedahnya dalam perspektif normatif-teologis. Namun yang dikatakan Darwin setidaknya menjadi kabar gembira bagi kita, khususnya para pendidik bahwa orientasi profetis kita mendidik yakni, agar peserta didik mampu bertahan (resilience) dan beradaptasi dengan segala perubahan, namun tetap berpegang pada otak dan watak (karakter) sebagai manusia. Kadang saya terpikir sejenak (terlepas dari perdebatan teologisnya), jika reinkarnasi sesungguhnya taklah menghilangkan spirit (ruh-jiwa) suatu kontruksi ciptahan Tuhan, melainkan sekedar perpindahan secara fisik-ragawi belaka. Begitu pula dalam suatu ”kebertahanan” (bukan survive atau defense tetapi resilience). Bukanlah suatu aktivitas pasif dan fisik tetapi konstruksi personal dan sosial yang aktif dan berubah, namun tak menghilangkan ”kemanusiaannya”.

Bentuk ”kemanusiaan” saya maksudkan di sini adalah bahwa manusia tercipta dengan seperangkat alat, baik yang material maupun yang immaterial sifatnya. Kita tak bisa lagi menafikan bahwa ruh (spirit) itu tidak ada. Atau kemudian nalar ktiris kita menunjukkan bahwa ”yang nyata” adalah yang berwujud, empirik, dapat dirasa dan dimengerti saja, sebagaimana ceramah Aristoteles. Saya juga tak akan mengajak kita berdebat dengan filsafat materialismenya Karl Marx yang sangat populer itu. Bisa juga di sisi lain kita berucap bahwa ”yang nyata” atau terdeteksi oleh panca indera ini adalah kamuflase belaka alias palsu. Karena hakikatnya eksistensi adalah berada dalam dunia ide-ide, seperti yang didakwahkan oleh Plato. Konstruksi ”yang nyata” itu sekarang sudah mengalami perubahan sebagaimana yang dijelaskan secara menarik oleh Yasraf A. Piliang sebagai post-realitas.

Tantangan para pendidik saat ini adalah bahwa ”yang nyata” dan ”yang tak nyata” itu telah tersamar dan bercampur-aduk keberadaannya. Fenomena sosial seperti kehadiran media sosial dengan segala penampilannya sampai kepada yang mikro, seperti twitter dan facebook. Penggunaan fasilitas media ini oleh masyarakat, khususnya bagi kalangan pelajar menjadi massif. Begitu juga halnya dengan para pendidik yang berpartisipasi sebagai netizen. Dengan mudahnya komponen teknologi handphone dapat mensugesti kita (pendidik dan peserta didik), untuk memanfaatkannya dalam pembelajaran. Apakah untuk memfoto materi pelajaran (karena mencatat adalah pekerjaan sia-sia dan menghabiskan waktu) atau mengirimkan pesan jawaban ujian kepada teman dengan Black Berry Messanger. Modus operandi ”aktivitas mencontek” pun kian hi-tech dengan segala pilihan teknologi instannya. Maka tak heran jika sambil duduk dalam rapat formal, ada anggota dewan (DPR) yang melihat video porno. Inilah tantangan post-realitasnya yang makin kompleks bagi para pendidik.

Pendidikan secara profetis mempunyai misi transenden yang menghubungkannya dengan dimensi Ilahiah. Posisi sebagai pembimbing dan guru (secara klasik dianggap akronim dari ”yang digugu” dan ”yang ditiru”). Maka tak heran jika sakralisasi acapkali diletakkan pada guru. Walaupun sakralisasi seperti ini terlalu berlebihan pengistilahannya. Kita bisa menyebut menghormati atau menghargai. Penghormatan itu tidak berhenti pada ”personal” tetapi lebih kepada misi profetis yang sedang diembannya. Namun pertanyaan kecil yang bisa kita diskusikan kemudian adalah ketika pendidik (guru) ”menstop” atau memberhentikan aktivitas anak didik. Pemberhentian aktivitas tersebut bahkan berlanjut kepada ”penilangan” intelektual. Kapankah pemberhentian dan ”penilangan” intelektual ini dilakukan oleh para guru? Yaitu di saat para anak didik sedang menikmati perngembaraan intelektualitasnya dengan segala imajinasi dan kreasinya yang menumpuk.

Peristiwa ini bisa terjadi ketika anak didik memberikan berbagai pertanyaan-pernyataan dan aktivitas yang (mungkin) bagi guru melampaui norma, standar, kebiasaan dan tradisi. Sebut saja (berdasarkan pengalaman pribadi) ada seorang siswa kelas X SMA yang bertanya apa definisi tuhan (Tuhan), atau bertanya apakah ”yang liberal” itu selalu salah, bahkan bertanya (filosofis) apakah hakikat kebenaran itu? Pernah juga seorang teman (yang juga guru) menceritakan daya nalar dan kritis anaknya yang masih duduk di kels 4 SD. Pertanyaan terkait kenapa setan selalu dimusuhi? Kenapa manusia selalu takut masuk neraka? Beberapa pertanyaan ini adalah contoh lompatan intelektual anak didik kita, yang berasal dari kemampuan mereka berpikir divergen. Nalar kritis tersebut merupakan hasil perkawinan antara potensi intelektual dan pembacaan terhadap media bahkan realita sesuai usia mereka. Media telah menawarkan dan mempertontonkan pilihan-pilihan bacaan yang kadang dianggap tak sesuai usia atau ”bukan makanannya”.

Sekarang keputusan terletak pada para guru, apakah langsung melarang mereka berpikir seperti itu, memarahinya atau tergagap-gagap bahkan tak bisa menjawab setumpuk pertanyaan filosofis-teologis tersebut? Inilah tantangan para pendidik era post-modern yang bijak untuk menuntaskannya. Jika saja misi profetis mereka masih diletakkan dipundak, bukan terkonversi menjadi aktivitas ritual birokratis dan rutinitas belaka. Atau direduksi secara sadar menjadi pemenuhan standar sertifikasi (karena terkait tunjangan dan lainnya), sehingga lupa akan misi humanis-profetis tadi, tentulah yang akan tercipta adalah para generasi mekanis, generasi robot yang bekerja sesuai instruksi, bukan berdasar kreasi dan imajinasi. Begitu juga bagi para pendidik yang mesti mampu mengembara baik secara akademik (pendidikan) maupun sosial-intelektual. Bukan waktunya lagi kita menstop dan ”menilang” daya kreasi dan imajinasi, yang sebenarnya adalah kemampuan intelektualitas. Tentu dengan bimbingan (guiding) dan kebijaksanaan (wisdom) yang tak menghilangkan kemanusiaan mereka. Jika hal itu terjadi, sangat pantas jika anak didik kita di kemudian hari berkata, ”Guruku telah membakar buku”. Suatu harapan yang sekarang sedang terjadi.

 

Panggil Saja Siswaku Robot!

Standar

Ujian Nasional (UN) mulai dilaksanakan 16 April 2012 (SMA-sederjat). Seluruh siswa mulai SD-SMA (sederajat), perasaannya mulai dag-dig-dug. Lulus apa tidak ya? Inilah pertanyaan menjengkelkan sekaligus menentukan bagi masa depan mereka. Ya, saya mengatakan pertanyaan tersebut menjengkelkan! Apa sebab? UN telah membonsai hak-hak fundamental para siswa di republik ini untuk. Berkreasi dan berinovasi. Tak usah lagi bicara jauh-jauh tentang kreativitas, inovasi bahkan “menjadi yang berbeda”. Semua angan-angan akademis sekaligus motivasi itu, habis sudah diamputasi oleh yang namanya UN. Mungkin terminologi yang saya pakai terkesan seram. Betul karena hanya inilah istilah yang “pas” bagi pelaksanaan UN, seram sekaligus suram.

Publik sudah bosan khususnya stakeholders pendidikan untuk mengunyah-ngunyah yang namanya UN. Diskusi UN selalu berakhir sekedar asa yang berujung unjuk rasa. Tapi herannya dia selalu ada di tengah-tengah kita. Masuk ke ruang-ruang tembok dan kayu kelas-kelas di sekolah. Terus bergelayut di dalam tas-tas sobek anak kita, yang berat isi tas tersebut acap kali melebihi berat badan mereka. Ya, itulah seramnya UN. Untuk menggambarkannya, cukup meminjam istilah seorang politikus nasional, “ngeri-ngeri sedap kita dibuatnya”. Kelas-kelas Bimbingan Belajar atau Bimbel makai ramai bak hari pasar di dusun-dusun. Tempatnya mudah ditemui, bisa meminjam ruang sekolah, di ruko-ruko bahkan panggilan ke rumah (private).

Tak jauh bedanya dengan yang terjadi di sekolah. Guru, tata usaha dan pimpinan sekolah fokus ke UN. Pikiran dan tenaga kita dicurahkan hanya untuk pesta tahunan ini. UN tak ubahnya pesta tahunan yang menjadi ritual wajib sekolah, siswa, guru dan Kementerian Pendididikan & Kebudayaan. Sekolah-sekolah memberikan layanan prima bahkan khusus, agar siswa mereka lulus 100%. Lulus 100% ini adalah surga terindah yang diidam-idamkan sekolah, terus ke pengawas sekolah, kepala dinas kota/kabupaten sampai pada provinsi bahkan sampai menteri. Nama baik sekolah dipertaruhkan. Ramai-ramailah mendorong para siswa ini untuk mengenali kertas-kertas soal. Soal UN pun ada karakternya dan tingkahnya. Seperti juga benda hidup (manusia atau hewan).

Kertas-kertas soal ini bernafas, hidup, mendengar, melihat dan bergerak. Nafasnya adalah mata pelajaran yang di-UN-kan. Hidupnya adalah di dalam tas-tas para guru sekolah, bimbel atau private. Telinganya mendengar bisikan dari pengawas dan kepala dinas, dengan perintah bahwa sekolah kita harus lulus 100%. Matanya melihat tumpukan-tumpukan soal yang dijual di toko-toko buku. Dibeli, diperebutkan lalu dibolak-balik. Kertas bagus itu kemudian bermetamorfosis menjadi kumpulan coretan pena atau pensil. Sudah kusam, sobek, penuh lingkaran dan angka-angka yang asing bagi seorang petani kecil di desa. Gerakannya adalah aliran darah siswa, guru, kepala sekolah bahkan para orang tua, yang khawatir jikalau siswa/anaknya tak lulus UN. Malu besar keluarga jika kau tak lulus sekolah duhai ananda!

Pasar UN sebentar lagi wahai para guru! Siap-sedia hendaknya mengulang-ulang narasi kita dulu di depan kelas. Hampir 3 (6) tahun sudah terlewati. Bongkar semua tumpukan kertas yang ada di meja kita yang makin kusam. Panggil lagi ruh-ruh yang bersemayam dalam barisan kata-kata yang mati suri di tiap lembaran kertas itu. Lalu haramkan para siswa kita dari penyakit amnesia kolektif. Mereka mesti menjadi pengingat-pengingat yang ulung. Buang jauh-jauh yang namanya lupa, tidak ingat atau tidak tahu. Para guru mesti melihat dan mendengar dengan seksama, kata perkata yang keluar dari bibir para siswa kita yang makin kering itu, karena terlupa untuk meminum segelas air putih demi mengingat pelajaran 2 (5) tahun yang lalu.

Para pembuat regulasi mengimani bahwa semua narasi amuk di atas adalah provokasi murahan berbalut intelektualisme kering. UN merupakan proses mendidik dan bentuk perjuangan hidup bagi generasi bangsa. Itulah ceramahnya, yang tiap tahun kita dengarkan melalui bibir-bibir kepala dinas dan pengawas. Jika ingin sukses sekolah dan masa depannya, ya para siswa haruslah berjuang. Hiks…hiks, saya terharu mendengarnya. Sebuah syair yang patriotik dan heroik. Tapi anda semua mesti ingat, yang guru itu kami! Sekali lagi yang guru itu kami, bukan anda! Jadi hanya kamilah yang tahu, paham dan mengerti bagaimana kemampuan para siswa kami selama 3 (6) tahun ini! Janganlah atas nama regulasi, bapak/ibu mereduksi bahkan memutilasi tugas, sekaligus hak & kewajiban kami para guru.

Cukuplah kesuraman atas nama regulasi dan perjuangan ini sampai di sini bapak menteri! Kita semua. Sekali lagi, kita semua sudah sukses mencetak robot-robot baru dalam diri para generasi bangsa ini. Mereka menjadi mesin-mesin foto copy yang menyimpan ribuan memori, lalu memuntahkannya di saat ditekan tombol enter! Inilah yang dikhawatirkan oleh Paulo Freire (1970) dalam kitabnya “Pedagogy of The Oppressed”. Para guru berhasil menabung dan menjadi nasabah dengan tumpukan buku deposito yang bernama ingatan siswa (the banking concept of education). Inilah instrumen nyata penindasan dalam dunia pendidikan kita sekarang. Para siswa adalah manusia hidup, bukan benda mati atau robot, yang memiliki pilihan-pilihan untuk hidupnya kelak. Semoga kita lekas sembuh dan sadar dari amnesia kolektif itu. Dan kesadaran tersebut dimulai dari para guru!