Menjadi Guru Adalah Pilihan Terakhir!

Standar

Guru adalah profesi yang terbuka, ini yang dikatakan UU Guru dan Dosen (UU GD). Guru dikatakan sebagai profesi, secara eksplisit-yuridis baru pada 2005, ketika UU GD disahkan. Karena profesi terbuka, maka apapun latar belakang pendidikan seseorang dia bisa menjadi guru. Memang sangat terbalik dengan profesi lainnya. Sebutlah advokat yang bisa menjadi advokat adalah seseorang yang latar pendidikannya adalah sarjana hukum (SH). Pendidikan formal tersebut mesti dilanjutkan dengan pendidikan profesi advokat. Begitu juga profesi dokter, yang bisa menjadi dokter tentu latar belakang pendidikannya adalah jurusan kedokteran. Konsekuensinya yaitu tidak bisa latar belakang pendidikan lain jika ingin menjadi dokter atau advokat, selain sarjana kedokteran dan sarjana hukum.

Berbeda cerita dengan profesi guru yang akhir-akhir menjadi profesi yang dikerumuni banyak orang. Maksudnya adalah guru merupakan profesi yang terbuka bagi lulusan perguruan tinggi apapun, umum atau pendidikan (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan-LPTK). Kampus-kampus seperti UNY, UNJ, UPI Bandung, UNS, Unimed, UNP dan eks IKIP lainnya, untuk saat ini tidak lagi memonopoli para calon guru. Keadaan ini diperkuat oleh lahirnya kebijakan pemerintah yang dikenal dengan Program Pendidikan Guru Prajabatan (PPG). Lulusan eks IKIP/LPTK yang nota bene bertitel sarjana pendidikan (S.Pd), tak lagi memonopoli menjadi pendidik atau guru. Sebab guru adalah profesi yang terbuka. Siapapun dan latar belakang apapun pendidikannya boleh dan bisa menjadi guru. Seperti yang bertitel SH, S.Ked. S.Sos, S.IP, SS, ST, SE dan lainnya.

Sebab PPG mengisyaratkan jika ingin menjadi guru prasyaratnya diantaranya (selain ijazah S-1) yaitu memiliki Sertifikat Pendidik (bukan Akta 4). Sertifikat Pendidik ini diperoleh melalui pendidikan profesi yang ditempuh satu tahun (36-40 SKS). Secara gamblang bisa dilihat di Permendiknas No. 8 Tahun 2009 tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Jadi pesan yang ingin disampaikan pada masyarakat oleh negara yakni silahkan anda berlomba-lomba menjadi guru, karena siapapun boleh dan bisa mencapainya. Namun di sisi lain, bagi kampus-kampus eks IKIP/LPTK kebijakan ini tentu menjadi cibiran bahkan tamparan keras. Sebab selama ini guru merupakan lulusan IKIP-LPTK dengan gelar S.Pd. Atau yang bertitel selain S.Pd bisa menjadi guru jikalau terlebih dulu mengikuti Program Akta 4. Dengan memegang instrumen legalitas yang bernama ijazah dan akta 4 maka dia berhak menjadi guru.

Keadaannya sekarang berbeda, sebab Akta 4 mulai tidak dipakai lagi sebagai acuan menjadi guru. Karena para calon guru mesti memiliki Sertifikat Pendidik. Bagi sarjana yang bertitel S.Pd tentu ini bentuk ketidakadilan sistemik. Muncul pertanyaan sederhana (mungkin juga pilu), apakah negara tidak menghargai proses pendidikan para calon guru untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di kampus mereka? Status mereka dianggap sama, sejajar dengan lulusan perguruan tinggi umum (non LPTK), seperti SH, ST dan S.IP. Berbeda ceritanya sebaliknya, apakah seorang sarjana yang bertitel S.Pd bisa menjadi pengacara dengan modal S.Pd, disejajarkan dengan sarjana yang bertitel SH untuk menjadi advokat. Pendidikan profesi advokat tidak terbuka nyatanya bagi semua lulusan. Para sarjana pendidikan tentu tak diperbolehkan menjadi advokat atau dokter dengan modal S.Pd tersebut.

Inilah realita peminggiran bagi lulusan eks IKIP/LPTK atau justru aroma kompetisi nihil proteksi, yang sedang bermain sebagai anak kandung globalisasi dan neokapitalisme. Tentu ini menjadi kenyataan dan tantangan bagi lulusan dengan titel S.Pd yang merasa diseret ke tepi zaman. Kondisinya berbeda dengan sarjana hukum atau politik yang ingin menjadi guru. Dengan hanya mengikuti PPG selama 1 tahun (bersama dengan para sarjana pendidikan tentunya) mereka berlomba-lomba menjadi guru. Sekarang sudah mulai terlihat, khususnya di kota-kota besar. Manajemen sekolah (SD-SMA) kadang lebih “ramah” dan terbuka tangannya bagi para calon guru yang berasal dari kampus umum seperti UI, UGM, IPB dan ITB ketimbang kampus keguruan eks IKIP/LPTK. Sekolah-sekolah kota tersebut merekrut para calon guru dari kampus umum, karena mengaggap kampus umum lebih “matang” dan “dalam” memahami bidang keilmuannya.

Saya ambil contoh, seperti calon guru mata pelajaran Sosisologi SMA, sekolah-sekolah akan lebih memilih lulusan UI atau UGM (dengan titel S.Sos) dibanding lulusan kampus eks IKIP/LPTK yang juga kuliah di jurusan sosiologi namun berbasis pendidikan (dengan gelar S.Pd). Secara keilmuan “sarjana sosiologi” lulusan UI dianggap “otoritatif” ketimbang “sarjana pendidikan sosiologi” kampus eks IKIP/LPTK misalnya. Hal ini bisa terjadi juga pada pelajaran IPA. Sekolah akan lebih membuka tangannya terhadap “sarjana ilmu biologi” atau “sarjana ilmu matematika” UGM untuk menjadi guru. Ketimbang lulusan eks IKIP/LPTK yang bergelar “sarjana pendidikan biologi” atau “sarjana pendidikan matematika”. Ini adalah konsekuensi kebijakan PPG tersebut. Satu sisi cambuk dan teguran keras bagi kampus eks IKIP, di satu sisi inilah realita alam kompetisi postmodern yang akut.

Sebagai khatam, saya ingin menyampaikan bahwa menjadi guru adalah misi mulia. Guru merupakan profesi yang prioritas bukan pilihan terakhir karena lamaran anda tak diterima di berbagai instansi. Menjadi guru bukanlah alternatif terakhir karena banyak instansi menutup pintunya bagi anda para pencari kerja. Oleh karena itu saya pikir jika kita memang “berapologetik dan menoleransi” realita ini sebagai kompetisi, maka negara harus lekas sadar. Sadar bahwa kebijakan terhadap guru dan calon guru bukanlah kebijakan basa-basi sebagai pemenuhan kewajiban semata. Prinsip keadilan adalah tiang utama, agar ketika seseorang ingin menjadi guru, kalimat yang dicamkan dalam hatinya adalah, “menjadi pendidik adalah profesi mulia karena mendidik itu melayani”. Ingatlah jika menjadi guru adalah panggilan jiwa, bukan bangunan logika kalkulatif dan keterpaksaan ekonomi.

Mendamaikan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer (Bacaan Terhadap Aku Mendakwa Hamka Plagiat)

Standar

”Aku Mendakwa Hamka Plagiat” merupakan judul buku yang dikarang oleh Muhidin M. Dahlan. Lengkapnya lagi buku tersebut berjudul, ”Aku Mendakwa Hamka Plagiat, Skandal sastra Indonesia 1962-1964.” Diterbitkan September 2011, dengan penerbit Scripta Manent, Yogyakarta. Buku kecil yang bermuatan sejarah dan kritik sastra ini menjadi sangat menarik dan renyah untuk dibaca. Pertama, karena pengarangnya adalah Muhidin M. Dahlan, seorang pegiat sastra, penulis “nakal” dan mungkin bisa dikatakan intelektual muda dari Yogyakarta. Muhidin juga pernah mengarang buku yang membakar ingatan sejarah kolektif masa lalu kita berjudul, “Lekra Tak Membakar Buku, Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965” (2008). Buku ini akhirnya dilabeli buku terlarang oleh Kejaksaan Agung pada 2009.

Faktor kedua, adalah substansi buku tersebut. Polemik sejarah sastra antara Manikebu (Manifes Kebudayaan) versus Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) adalah fakta sejarah sastra yang tak bisa ditutup-tutupi. Maka sosok seorang “kiri” yang memimpin organisasi underbow PKI ini, tak bisa dicampakkan begitu saja. Betul sekali, siapa yang tak kenal Pramoedya Ananta Toer. Sebagai seorang jago sastra, tokoh kiri dan penulis ulung, Pram tak bisa diremehkan secara serampangan oleh para pegiat sastra lainnya. Kontroversi bahkan “perang” bermulai ketika Pram kadung dicap sebagai orang kiri/orang merah/PKI. Akhirnya yang nampak adalah Pram sebagai ideolog komunis, bukan Pram sebagai penulis dan sastrawan. Inilah fakta sejarah, kita harus jujur membukanya.

Faktor ketiga, yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah nama Buya Hamka direndengkan dengan terminologi kumuh dalam dunia tulis-menulis, khususnya kesusastraan. Sebuah perbuatan keji dan biadab yang menunjukkan lemah otak, karena tak punya ide, kreasi dan inovasi. Ya, itulah yang sering kita dengar istilahnya, plagiat! Membaca judul buku ini saja rasa-rasanya, kepala kita akan berimajinasi jauh mengingat Buya Hamka, seorang ulama, cendekiawan, konsisten dengan prinsip hidup, berani berkata tidak kepada rezim penguasa, namun hilang sudah berbagai predikat agung tersebut. Karena perbuatan hina yang bernama plagiat. Apalagi bagi mereka para pengagum Buya. Buya seakan-akan menjadi seorang pencuri, pencontek, miskin ide, kering kreasi dan lemah otak. Benar-benar judul buku yang berani. Tapi inilah alam akademis, intelek, demokrasi. Apalagi niatnya ingin meluruskan sejarah sastra nasional.

Palagan sastra kita kusut dibuatnya. Ketika “Bintang Timur, Lentera” (1962-1964) memuat kritikan terhadap karya monumental Hamka, yakni roman “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”. Koran Bintang Timur yang berhaluan kiri ini menelanjangi Buya terang-terangan. Klaim dan vonis bagi Hamka, bahwa roman beliau adalah karya hasil contekan, tiruan alias karya plagiat. Dijelaskanlah di buku tersebut bahwa roman Buya ini merupakan saduran, tiruan dari novel “Magdalena” karya Mustafa Lutfi Al-Manfaluthi dari Mesir. Muhidin membuktikan dengan membandingkan halaman perhalaman, kalimat perkalimat. Bahkan pesan dari dua karya ini (Al-Manfaluthi dan Hamka), jalan cerita pesan dan isinya sama menurut Muhidin.

Bertanya Kepada Ridwan Saidi dan Taufiq Islmail

Pindah cerita, di akhir 2011 saya bertemu Bang Ridwan Saidi. Saya menjadi moderator suatu diskusi di Rawamangun dan pembicaranya adalah Bang Ridwan Saidi. Sebelum diskusi dimulai, sayapun “ngobrol” dengan beliau. Terkenal dengan gayanya yang “slengean” dan kritis dengan rambut gondrong plus kopiah hitam. Dalam pertengahan obrolan, saya memperlihatkan buku “Aku mendakwa Hamka Plagiat” ini kepada beliau. Lantas saya bertanya (karena beliau sering juga bicara di TV dalam kapasitasnya sebagai sejarawan?) apakah betul Buya Hamka plagiat, Bang? Dengan cepat dan tegas beliau menjawab betul. Hamka betul plagiat. Beliaupun menyebut Al-Manfaluthi dan Magdalena.

Sekitar Desember 2011 juga, saya bertemu dalam suatu acara dengan Taufiq Ismail pun di Rawamangun. Kebetulan saya mengantar beliau pulang ke rumahnya selesai acara. Di dalam taksi (dari Rawamangun menuju rumah beliau di Utan Kayu) saya bercerita tentang buku Muhidin M. Dahlan ini kepada Mamak Taufiq (panggilan saya kepada beliau-karena kami berasal dari suku yang sama yakni Koto, dari Pandai Sikek, Tanah Datar, Sumatera Barat). Ternyata beliau waktu itu belum membaca bukunya. Saya mengatakan bahwa di awal buku ini, penulis mengutip puisi Mamak Taufiq, seperti di bawah ini:

Antara Fitnah dan Ludah

Kita semua diperanjingkan
Gaya rabies klongsongan
Hamka diludahi Pram
Masuk penjara Sukabumi
Jassin dicaci diserapahi
Terbenam daftar hitam
….

(Taufiq Ismail, Catatan Tahun 1965, Mengakar ke Bumi Menggapai ke Langit 1: Himpunan Puisi 1953-2008, Bab “Puisi-Puisi Menjelang Tirani dan Benteng”. Jakarta: Horison, 2008, hlm 110)

Sebagai orang yang sangat awam dalam dunia sastra (walaupun saya sangat tertarik jika berbicara tentang kesusasteraan Indonesia), lantas saya bertanya kepada Mamak, apakah betul yang dijelaskan dalam buku Muhidin tersebut. Mamak menjawab itu adalah perdebatan yang sudah sangat lama. Mamak juga menceritakan tentang peristiwa pembakaran buku oleh Lekra di Kampus UI Salemba. Mendengar itu saya teringat kembali dengan buku trilogi Muhidin, “Lekra Tak Membakar Buku, Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965” (2008). Dalam obrolan singkat di taksi itu akhirnya saya memberikan buku “Aku mendakwa Hamka Plagiat” yang saya pegang kepada Mamak Taufiq. Beliau sangat senang menerimanya. Ketika beliau turun dari taksi, saya berucap, ”Mak, kami menunggu tulisan atau buku untuk menyanggah karya Muhidin ini.” “Insya Allah, Wan”, kata Mamak Taufiq.

Saya menyimpulkan dari obrolan sangat singkat bersama Mamak Taufiq di dalam taksi tersebut, bahwa perdebatan palagan kesusateraan Indonesia memang tak akan kunjung selesai. Apalagi di zaman Orde Lama. Kita pasti teringat perang “Manikebu versus Lekra”. Apalagi sosok Pram sebagai tokoh utama Lekra yang sangat kontroversial. Teringat juga ketika Pram memperoleh “Ramon Magsaysay Award, 1995”, diberitakan sebanyak 26 tokoh sastra Indonesia menulis surat “protes” ke yayasan Ramon Magsaysay. Tersebutlah H.B. Jassin, Mochtar Lubis dan Taufiq Ismail. Pram dianggap dan divonis sebagai “algojo” Lekra pada masa Demokrasi Terpimpin.

Menarik sekali membaca sejarah kesusasteraan nasional kita. Nuansa “yang ideologis” sangatlah terasa ketika zaman Orde Lama. Perdebatan apapun, pasti bernuasa ideologis. Antara Nasionalis Islam, Nasionalis Sekuler, Sosialis dan Komunis. Manikebu dan Lekra contoh nyatanya, atau perdebatan ideologi negara antara Nasionalis Islam dengan Nasionalis Sekuler. Perdebatan intelektual ini (khususnya di dunia sastra) mesti dijaga, tentu dengan menggunakan otak. Jangan membawa atau mengiringnya dengan otot. Saya sangat paham, jika Buya Hamka adalah tokoh bahkan pahlawan nasional. Beliau seorang guru, mubalig bahkan ulama terpandang dalam masyarakat Islam tanah air. Kritikan dan perdebatan terkait beliau seperti dalam buku Muhidin di atas, mesti dilawan dengan buku lagi. Inilah yang mesti dirawat, berani dalam intelektualitas.

Perdebatan “yang ideologis” ini kita rindukan sekarang. Rasa-rasanya tak seperti kondisi saat ini, kering intelektual, semuanya nir-ideologis, lebih kepada nuansa politis-transaksionis. Perdebatan intelektual, dalam hal apapun mesti menjadi model yang hidup dan dicontoh. Walaupun mungkin hati kita yang mengidolakan Hamka berucap, tak mungkin Buya plagiat! Atau bagi jamaah dan fansnya Pramoedya Ananta Toer berkata, bohong itu jika Pram adalah sosok algojo yang kejam pada masa Lekra! Kenyataanya, keduanya juga sudah meninggal, menemui Tuhannya yang sama. Ketika Pram meninggal tetap saja yang berkumandang adalah suara pembacaan Surat Yasin dan Tahlilan plus shalat jenazah, walaupun sayup-sayup terdengar senandung “Internationale” dan “Darah Juang” di pemakamannya.

Selamat membaca dan selamat bertarung para jago sastra nusantara!

Menjadi Guru yang Ditunggu dan Dirindu

Standar

Pesan judul di atas sangat jelas. Objeknya adalah para pendidik, para guru (termasuk dosen). Dunia pendidikan adalah arena kebudayaan yang sangat luas dan dalam untuk diselami. Sifatnya dinamis, memutus sekat-sekat primordial, apapun latarnya, suatu ikhtiar rasional, berorientasi pada proses, filosofis dan bermakna. Berbagai karakter arena pendidikan tersebut salah satunya ditentukan oleh komponen para pendidik atau guru. Tak usah lagi kita diingatkan oleh “Doktrin Ki Hajar Dewantara”, yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Tapi kebermaknaan pesan transenden Ki Hajar tersebut terus melintasi zaman, dan dimaknai secara totalistik oleh kita para pendidik. Inilah tugas esensialnya.

Relita Pendidikan: Antara Fakta dan Asa

Realita pendidikan nasional kita saat ini memanglah compang-camping. Dusta besar jika kita menutup hati, mata dan telinga atas beragam fakta dalam dunia pendidikan, mulai dari hulu sampai hilir yang berlubang. Namun harapan akan selalu ada, nada optimistik harus selalu ditularkan, setidaknya bagi para guru. Agar tujuan pendidikan nasional suatu saat nanti akan dinikmati oleh para generasi penerus kita. Kunci harapan dan optimisme tersebut ada pada guru. Sebuah profesi bahkan predikat yang melekat, baik struktural maupun secara sosio-kultural di masyarakat. Profesi yang saat ini sudah mulai dilirik dan terus diminati keilmuannya.

Disain pendidikan kita memang sudah terjerembab ke dalam tumpukan berkas-berkas administratif yang baku. Orientasi pendidikan masih sekedar kulit luar yang parameternya adalah deretan angka-angka statistik-kuantitatif. Suatu proses pembelajaran yang sarat pesan dan nilai moral, pada akhirnya diukur oleh angka-angka dalam raport semester. Atau determinasi angkuh Ujian Nasional (UN) yang belumlah konsisten dijalankan sesuai amanah perundang-undangan. Arah kebijakan pendidikan,  sekedar membanggakan alokasi dana yang diklaim melebihi kewajiban konstitusional (20 % APBN dan APBD). Maka faktor kunci arah pendidikan ke depan yang diwariskan oleh orang seperti Ki Hajar Dewantara atau M.Syafei adalah terletak pada pundak seorang guru.

Taklah berlebihan jika saya mengatakan guru adalah kunci utama dan strategis, bagi arah pembangunan pendidikan di masa depan. Jika kualitas gurunya rendah, maka janganlah heran jika pembangunan anak bangsa ke depan pun akan merosot. Negara ini sudah surplus para politisi pendusta, tapi masih minus guru bangsa yang bijak dan berintegritas. Maka peningkatan kualitas guru adalah sebuah kewajiban, baik secara struktural (pemerintah) maupun kultural (oleh masyarakat).

Hantu Keluh-kesah

Bukan waktunya lagi kita para guru terus menggantungkn kreativitas atau inovasi pembelajaran kepada kebijakan sertifikasi dan beragam tunjangannya kepada negara. Bukan lagi solusi ketika kita para guru memenuhi bilik-bilik kelas kita dengan keluh-kesah akan minimnya sarana-prasarana pembelajaran. Sebab tampaknya yang punya kuasa belumlah siuman dari tidur panjangnya dengan untaian mimpi dan fantasi.

Keluh-kesah bilik-bilik kelas yang reot dan atap bocor atau tunjangan yang tak kunjung dicairkan ternyata belum menjadi solusi. Justru tumpukan keluh-kesah tersebut menjadi motivasi sekaligus pelecut kita untuk berbuat yang bermakna bagi para peserta didik. Sungguh membanggakan sekaligus haru, ketika 20-30 tahun mendatang para peserta didik kita menjadi orang-orang yang bermakna dan berbuat bagi lingkungannya. Walaupun dia terlahir dari bilik-bilik kelas reot dan atap sekolah yang bocor tadi.

Kita semua tentu melihat dengan jujur, pesan dari Novel-Film Laskar Pelangi Andrea Hirata. Semangat dan nafas peserta didik kita ditentukan oleh kualitas pribadi seorang guru. Tak butuh yang namanya formalisasi pendidikan karakter, tumpukan berkas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lokakarya, sertifikasi guru atau Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Kreativitas guru yang akhirnya menular dan menginspirasi terhadap peserta didik, tak ditentukan oleh idiom-idiom aneh tersebut.

Sudah telat dan jauh tertinggal jika idiom yang dipakai adalah “belajar-mengajar”. Karena idiom inilah yang sukses memproduksi kualitas pendidikan nasional yang kering makna filosofis pendidikan dan kebudayaan. Teringat yang dituliskan oleh Paulo Freire dalam “Pedagogy of the Oppressed”(1970), bahwa karakter pendidikan yang menindas adalah ketika guru mengajar (aktif), sedangkan siswa belajar (pasif). Freire mengistilahkannya dengan “banking concept of education”, siswa diisi (pasif) oleh tumpukan ilmu-pengetahuan dari guru. Guru mengkonversi dirinya menjadi nasabah bank, sedangkan siswa mejadi deposito-deposito hidup yang teralienasi.

Generasi Emas Indonesia: Guru Kuncinya        

Guru mesti mentransformasi dirinya menjadi kreator, inovator, motivator sekaligus kolaborator bersama para peserta didik. Jadikan peserta didik sebagai teman bukan lawan. Guru mesti menjadi inspirasi agar para peserta didik tak kering kreasi dan inovasi. Kita harus mengubah mindset atau cara pandang klasik bahwa guru mengetahui segalanya sedangkan para peserta didik bejana kosong yang menimba ilmu dari guru. Padahal istilah “pembelajaran” secara semantik memberikan pemahaman pada kita bahwa guru dan peserta didik bisa saja sama-sama dalam proses belajar.

Jadikan peserta didik kita sebagai kawan yang sama-sama berproses menuju kebaikan. Jangan lagi kita tampil menjadi sosok “mengerikan” dengan tumpukan aturan dan larangan. Pendidikan yang membebaskan, inilah pesan moralnya. Membebaskan peserta didik dari rasa rendah diri, takut dan apriori. Pendidikan yang membebaskan guru beserta peserta didik dari psikologi keluh-kesah. Membebaskan diri dari kungkungan dan jeratan rutinitas administratif semata. Inilah realita pendidikan era modern sekarang ini.

Proses pembelajaran tak lagi menilai peserta didik secara hitam putih, reward dan punishment. Proses yang memanusiakan manusia, inilah harapan besarnya. Artinya guru tak lagi memiliki otoritas absolut dan tunggal sebagai penentu keilmuan dan kebenaran. Suasana psikologis peserta didik di kelas atau di sekolah tercipta secara humanis dalam bingkai moral dan etika. Disain kurikulum (kebijakan-pemerintah) harus menapakkan kakinya di kelas-kelas sekolah dari Sabang sampai Merauke. Terpenting dan vital adalah ketika para gurunya mentransformasi mindset dan dirinya menjadi manusia-manusia progresif, bijak dan unggul, yang mengabdikan dirinya pada proses panjang dan penuh makna yang bernama pendidikan. Inilah faktor kunci agar harapan kita ke depan, yakni terbentuknya generasi emas Indonesia pasti akan tercapai. Bergegaslah menjadi guru yang ditunggu dan dirindu wahai kawan…!

Mulailah Menjadi Ibu, Wahai Ayah!

Standar

Judul ini terinspirasi dari realita sosial di tengah-tengah kita. Emansipasi diterjemahkan secara radikal, bahwa perempuan mempunyai jalan hidupnya sendiri. Bahwa kaum pria tak lagi menjadi kelompok superior, yang terjamin secara sosio-kultural bahkan teologis. Betul sekali bahwa “yang maskulin” adalah kelompok atas, dan mendominasi dalam konstruksi budaya kita. Bahkan dilegitimasi oleh dogma teologi yang ditafsirkan secara serampangan. Peradaban yang dibangun oleh kaum maskulin, maka kelelakian adalah watak dasar kehidupan sebenarnya. Penuh amarah, perang, kasar, artifisial, kaku dan penuh kekuatan.

Maka untuk melawan tradisi dan dogmatisme konservatif ini, muncul kemudian kelompok perempuan, mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok feminis. Bahwa konstruksi budaya kita yang dihegemoni oleh kaum pria, harus segera didekonstruksi dengan hal-hal terkait keperempuanan atau “yang feminin”. Dominasi sosio-kultural bahkan teologis tersebut mesti dilawan. Reinterpretasi terhadap teks-teks suci agama pun dilakukan secara fundamental. Pendekatan heurmenetika menjadi solusi penafsiran teks-teks suci tersebut. Bahwa pendekatan tafsiran agama yang “maskulin sentris” mesti didekonstruksi. Tuhan tak lagi hadir dalam realita kehidupan (melalui teks) secara maskulin. Tapi kehadirannya akan diterjemahkan dengan pendekatan keperempuanan.

Apakah analisis ontologis feminisme di atas yang menjadi urat tunggang persoalan pembagian tugas/wewenang antara ayah-ibu dalam rumah tangga? Bagi keluarga modern di kota-kota besar saat ini, wilayah domestik keperempuanan adalah objek khusus kajian gender. Kesadaran filosofis berbalut keilmuan sudah kadung dipelajari oleh perempuan modern. Ibu-ibu kelompok urban sudah tak canggung dengan terminologi gender, feminis atau emansipasi. Kesadaran kolektif tersebut lebih karena terbukanya akses informasi. Baik formal melalui jenjang pendidikan, maupun melalui media yang makin permisif menyampaikannya. Satu hal yang penting adalah kesadaran primordial perempuan urban tersebut, tak berlanjut kepada vonis mati bagi aktivitas sang ayah di rumah tangga. Ayah-ibu sama-sama bekerja mencari nafkah.

Ayahku Menyapu Rumah

Namun di samping itu, ada beberapa fenomena keluarga yang peran tradisioanl ibu digantikan oleh ayah. Peran klasik ibu yang bersifat domestik yakni di sumur, dapur dan kasur setidaknya tetap menjadi paradigma baku masyarakat kita. Sedangkan ayah adalah figur kepala rumah tangga yang memikul setumpuk beban sebagai pemimpin. Minimal mencari nafkah dan punya otoritas terhadap anak-isterinya. Maka peran-peran tradisional seorang ibu tentu “haram” jika dilakukan oleh ayah. Walaupun keadaannya darurat. Seperti ibu sakit keras, yang berakibat tak bisa memasak, menggendong adik, memandikan adik, mencuci baju ayah, menanak nasi (karena tak ada pembantu) bahkan melayani kebutuhan (seks) ayah.

Acap kali kita melihat di masyarakat, sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dengan beberapa orang anak (misalnya 3 anak). Walaupun Minangkabau adalah etnis yang bangunan kebudayaannya matriakat dan matrilineal (perempuan yang berkuasa), tetapi peran ayah tak pernah didomestifikasi dan direduksi sekedar di rumah saja. Justru akan menjadi “malu” keluarga, jika seorang ayah tak bekerja dan hanya menumpang makan di rumah isterinya (karena Minangkabau menganut sistem perkawinan matrilokal). Malu besar bagi keluarganya jika ayah tak bekerja dan menggantikan peran ibu di rumah tangga. Adalah malu besar jika ayah memegang tangkai sapu di tengah rumahnya, walaupun dia juga mencari nafkah.

Konstruksi kebudayaan masyarakat lokal kita memang sangat variatif. Seperti fakta di daerah tertentu, kaum ibunyalah yang (banyak) bekerja, sedangkan kaum bapak duduk-duduk saja di warung makan atau asyik di beradu ayam. Bukanlah sentimen primordial ini yang menjadi substansi cerita kita saat ini.  Tapi lebih kepada potret terhadap realita masyarakat yang menjadi objek kajian analisis. Ketika ayah berganti peran dengan ibu di rumah, apakah ini merupakan pertanda jaman yang terbolak-balik? Ciri-ciri kiamat kata sebagian kalangan agamawan. Sungguh memalukan jika ibu bekerja mencari uang mati-matian, tapi ayah terkantuk-kantuk di saat menyayikan lagu “nina bobo” sambil menggendong adik di atas tangannya yang berbulu. Inilah penghakiman sosial-kultural yang pasti akan ditimpa oleh para bapak rumah tangga tadi. Tak ada lagi alasan untuk membantahnya, kecuali perasaan malu keluarga.

Mulailah menjadi Ibu, Wahai Ayah!         

Masyarakat hanya bisa menghakimi dan menyimpulkan secara parsial. Tak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam keluarga tersebut. Ternyata istilah ibuku berganti ayah, bisa disebabkan faktor yang tak bisa diubah, yakni kematian ibu. Seorang suami/ayah yang berprinsip tak akan menikah laki setelah isterinya/ibu wafat, tentu akan menggantikan peran ibu dalam rumah tangganya, apalagi mereka memiliki anak yang masih kecil-kecil. Tak mungkin menitipkan kepada pantia asuhan, hal ini tak bertanggungjawab namanya. Tak bisa pula menitipkan ke rumah nenek/kakek/bibi karena keluarga besarpun susah atau tak punya keluarga besar lagi.

Nyanyian lagu tidur dan dekapan sayang ayah sambil menggendong adik, bukanlah karena ayah yang malas atau berwatak keperempuanan. Tetapi lebih kepada misi mulia terhadap tugas-tugas mulia sebagai orang tua. Akan lain ceritanya jika bunyi piring pecah ketika ayah mencuci piring, gagang sapu yang salah pegang ketika ayah menyapu rumah, atau tangan kasar yang sedang menceboki adik dilakukan ketika ibu sedang “tunggang-tunggik” mencari uang. Ayah malas mencari uang, tapi bersemangat mengasuh adik. Sedangkan ibu pergi pagi pulang petang mencari nasi buat ayah dan adik. Inilah tanda-tanda jaman terbolak-balik sesungguhnya.

Yang maskulin dan yang feminin tak hanya masalah gender dan peranan sosial-biologis. Tapi kelelelakian dan keperempuanan itu adalah masalah kesadaran akan tanggungjawab ketika diucapkannya janji setia di depan Tuhan. Serahkanlah jiwa ragamu ayah untuk ibu dan anak-anakmu. Begitu pula bagimu ibu, berikanlah segenap jiwa-ragamu bagi ayah dan anak-anakmu. Kita mesti berbenah, bukanlah ibu yang baik ketika hendak berbagi wewenang secara hitam putih dengan ayah. Bukan pula ayah yang baik, jika dengan otoritasnya mendomestikasi tugas dan peran ibu dengan berlindung di bawah dogma taatlah pada suami jika ingin taat kepada Tuhan.

Semoga ayah dan ibu kita sama-sama menyanyikan lagu nina bobo dikala adik ingin tidur. Ketika ayah dengan punggungnya yang kuat menggendong adik, sedangkan ibu mencuci piring-piring kotor di dapur. Sungguh indah melihat ibu memasak nasi, sedangkan ayah mengayun-ayunkan tangkai sapu ijuk di tengah rumah kita yang kecil ini. Ayah dan ibu adalah peran sosial sekaligus bersifat transendental. Maka mulailah menjadi ibu, wahai ayah!

Guruku Membakar Buku

Standar

Membaca judul tulisan sederhana ini mungkin mengingatkan kita tentang judul sebuah buku pada 2009, yang sempat dilarang oleh Kejaksaan Agung, yaitu “Lekra Tak Membakar Buku.” Namun tulisan ini bukanlah pledoi yang diajukan, tetapi lebih kepada refleksi-kontemplatif untuk dunia pendidikan kita, khususnya bagi para pendidik. Tak bosan saya mengingatkan memori kita para pedagog, bahwa aktivitas mendidik substansinya adalah membimbing atau mengantarkan anak (paedos dan agogos). Membimbing dan mengantarkan anak agar menjadi berotak dan berwatak. Hanya pada kalimat pendek ini tujuan pendidikan dikonstruksikan dengan segala instrumen formal-strukturalnya oleh negara.

Pendidikan secara konseptual terbagi menjadi beberapa aktivitas yaitu teaching (mengajar), educating (mendidik) dan training (melatih). Secara normatif ketiga aktivitas di atas bermuara kepada capaian-capaian akhir yang telah dijelaskan secrara cerdas oleh Bloom yang dikenal kemudian sebagai Taksonomi Bloom. Capaian tersebut yaitu kognitif (pengetahuan, pemahaman), afektif (perasaan, penilaian) dan psikomotorik (gerak, tingkah laku). Pada titik ini dianggap sempurnalah suatu proses pembelajaran (bukan belajar-mengajar, yang selama ini secara konvensional masih kita biasakan untuk menyebutkannya).

Proses pembelajaran yang terjadi baik di kelas, sekolah maupun di lingkungan sekitar diharapkan mampu mencipta karakter peserta didik (dan para pendidik tentunya), yang siap menghadapi ruang-ruang zaman yang senantiasa bergerak. Berbagai artikulasi kehidupan ditampilkan dalam pernak-pernik wajah manusia, karakter lingkungan, bahasa, birokrasi formal, negara-penguasa, budaya dan media. Perjalanan waktu yang tak akan bisa dibendung oleh kekuatan sekokoh apapun, mutlak akan mewarnai realita ruang-ruang kehidupan tadi. Dalam suatu ”goa kehidupan” yang sangat ramai, kompleksitas dan beragam bentuk, peserta didik harus bertahan dalam bahasa zaman yang berubah tadi. Teringat yang dikatakan Charles Darwin bahwa, yang mampu bertahan (survive) dan menyesuaikan diri dengan lingkungan akan keluar sebagai pemenang dan bertahan terus-menerus.

Memang tak pas jika dalam konteks ini kita membedahnya dalam perspektif normatif-teologis. Namun yang dikatakan Darwin setidaknya menjadi kabar gembira bagi kita, khususnya para pendidik bahwa orientasi profetis kita mendidik yakni, agar peserta didik mampu bertahan (resilience) dan beradaptasi dengan segala perubahan, namun tetap berpegang pada otak dan watak (karakter) sebagai manusia. Kadang saya terpikir sejenak (terlepas dari perdebatan teologisnya), jika reinkarnasi sesungguhnya taklah menghilangkan spirit (ruh-jiwa) suatu kontruksi ciptahan Tuhan, melainkan sekedar perpindahan secara fisik-ragawi belaka. Begitu pula dalam suatu ”kebertahanan” (bukan survive atau defense tetapi resilience). Bukanlah suatu aktivitas pasif dan fisik tetapi konstruksi personal dan sosial yang aktif dan berubah, namun tak menghilangkan ”kemanusiaannya”.

Bentuk ”kemanusiaan” saya maksudkan di sini adalah bahwa manusia tercipta dengan seperangkat alat, baik yang material maupun yang immaterial sifatnya. Kita tak bisa lagi menafikan bahwa ruh (spirit) itu tidak ada. Atau kemudian nalar ktiris kita menunjukkan bahwa ”yang nyata” adalah yang berwujud, empirik, dapat dirasa dan dimengerti saja, sebagaimana ceramah Aristoteles. Saya juga tak akan mengajak kita berdebat dengan filsafat materialismenya Karl Marx yang sangat populer itu. Bisa juga di sisi lain kita berucap bahwa ”yang nyata” atau terdeteksi oleh panca indera ini adalah kamuflase belaka alias palsu. Karena hakikatnya eksistensi adalah berada dalam dunia ide-ide, seperti yang didakwahkan oleh Plato. Konstruksi ”yang nyata” itu sekarang sudah mengalami perubahan sebagaimana yang dijelaskan secara menarik oleh Yasraf A. Piliang sebagai post-realitas.

Tantangan para pendidik saat ini adalah bahwa ”yang nyata” dan ”yang tak nyata” itu telah tersamar dan bercampur-aduk keberadaannya. Fenomena sosial seperti kehadiran media sosial dengan segala penampilannya sampai kepada yang mikro, seperti twitter dan facebook. Penggunaan fasilitas media ini oleh masyarakat, khususnya bagi kalangan pelajar menjadi massif. Begitu juga halnya dengan para pendidik yang berpartisipasi sebagai netizen. Dengan mudahnya komponen teknologi handphone dapat mensugesti kita (pendidik dan peserta didik), untuk memanfaatkannya dalam pembelajaran. Apakah untuk memfoto materi pelajaran (karena mencatat adalah pekerjaan sia-sia dan menghabiskan waktu) atau mengirimkan pesan jawaban ujian kepada teman dengan Black Berry Messanger. Modus operandi ”aktivitas mencontek” pun kian hi-tech dengan segala pilihan teknologi instannya. Maka tak heran jika sambil duduk dalam rapat formal, ada anggota dewan (DPR) yang melihat video porno. Inilah tantangan post-realitasnya yang makin kompleks bagi para pendidik.

Pendidikan secara profetis mempunyai misi transenden yang menghubungkannya dengan dimensi Ilahiah. Posisi sebagai pembimbing dan guru (secara klasik dianggap akronim dari ”yang digugu” dan ”yang ditiru”). Maka tak heran jika sakralisasi acapkali diletakkan pada guru. Walaupun sakralisasi seperti ini terlalu berlebihan pengistilahannya. Kita bisa menyebut menghormati atau menghargai. Penghormatan itu tidak berhenti pada ”personal” tetapi lebih kepada misi profetis yang sedang diembannya. Namun pertanyaan kecil yang bisa kita diskusikan kemudian adalah ketika pendidik (guru) ”menstop” atau memberhentikan aktivitas anak didik. Pemberhentian aktivitas tersebut bahkan berlanjut kepada ”penilangan” intelektual. Kapankah pemberhentian dan ”penilangan” intelektual ini dilakukan oleh para guru? Yaitu di saat para anak didik sedang menikmati perngembaraan intelektualitasnya dengan segala imajinasi dan kreasinya yang menumpuk.

Peristiwa ini bisa terjadi ketika anak didik memberikan berbagai pertanyaan-pernyataan dan aktivitas yang (mungkin) bagi guru melampaui norma, standar, kebiasaan dan tradisi. Sebut saja (berdasarkan pengalaman pribadi) ada seorang siswa kelas X SMA yang bertanya apa definisi tuhan (Tuhan), atau bertanya apakah ”yang liberal” itu selalu salah, bahkan bertanya (filosofis) apakah hakikat kebenaran itu? Pernah juga seorang teman (yang juga guru) menceritakan daya nalar dan kritis anaknya yang masih duduk di kels 4 SD. Pertanyaan terkait kenapa setan selalu dimusuhi? Kenapa manusia selalu takut masuk neraka? Beberapa pertanyaan ini adalah contoh lompatan intelektual anak didik kita, yang berasal dari kemampuan mereka berpikir divergen. Nalar kritis tersebut merupakan hasil perkawinan antara potensi intelektual dan pembacaan terhadap media bahkan realita sesuai usia mereka. Media telah menawarkan dan mempertontonkan pilihan-pilihan bacaan yang kadang dianggap tak sesuai usia atau ”bukan makanannya”.

Sekarang keputusan terletak pada para guru, apakah langsung melarang mereka berpikir seperti itu, memarahinya atau tergagap-gagap bahkan tak bisa menjawab setumpuk pertanyaan filosofis-teologis tersebut? Inilah tantangan para pendidik era post-modern yang bijak untuk menuntaskannya. Jika saja misi profetis mereka masih diletakkan dipundak, bukan terkonversi menjadi aktivitas ritual birokratis dan rutinitas belaka. Atau direduksi secara sadar menjadi pemenuhan standar sertifikasi (karena terkait tunjangan dan lainnya), sehingga lupa akan misi humanis-profetis tadi, tentulah yang akan tercipta adalah para generasi mekanis, generasi robot yang bekerja sesuai instruksi, bukan berdasar kreasi dan imajinasi. Begitu juga bagi para pendidik yang mesti mampu mengembara baik secara akademik (pendidikan) maupun sosial-intelektual. Bukan waktunya lagi kita menstop dan ”menilang” daya kreasi dan imajinasi, yang sebenarnya adalah kemampuan intelektualitas. Tentu dengan bimbingan (guiding) dan kebijaksanaan (wisdom) yang tak menghilangkan kemanusiaan mereka. Jika hal itu terjadi, sangat pantas jika anak didik kita di kemudian hari berkata, ”Guruku telah membakar buku”. Suatu harapan yang sekarang sedang terjadi.

 

Panggil Saja Siswaku Robot!

Standar

Ujian Nasional (UN) mulai dilaksanakan 16 April 2012 (SMA-sederjat). Seluruh siswa mulai SD-SMA (sederajat), perasaannya mulai dag-dig-dug. Lulus apa tidak ya? Inilah pertanyaan menjengkelkan sekaligus menentukan bagi masa depan mereka. Ya, saya mengatakan pertanyaan tersebut menjengkelkan! Apa sebab? UN telah membonsai hak-hak fundamental para siswa di republik ini untuk. Berkreasi dan berinovasi. Tak usah lagi bicara jauh-jauh tentang kreativitas, inovasi bahkan “menjadi yang berbeda”. Semua angan-angan akademis sekaligus motivasi itu, habis sudah diamputasi oleh yang namanya UN. Mungkin terminologi yang saya pakai terkesan seram. Betul karena hanya inilah istilah yang “pas” bagi pelaksanaan UN, seram sekaligus suram.

Publik sudah bosan khususnya stakeholders pendidikan untuk mengunyah-ngunyah yang namanya UN. Diskusi UN selalu berakhir sekedar asa yang berujung unjuk rasa. Tapi herannya dia selalu ada di tengah-tengah kita. Masuk ke ruang-ruang tembok dan kayu kelas-kelas di sekolah. Terus bergelayut di dalam tas-tas sobek anak kita, yang berat isi tas tersebut acap kali melebihi berat badan mereka. Ya, itulah seramnya UN. Untuk menggambarkannya, cukup meminjam istilah seorang politikus nasional, “ngeri-ngeri sedap kita dibuatnya”. Kelas-kelas Bimbingan Belajar atau Bimbel makai ramai bak hari pasar di dusun-dusun. Tempatnya mudah ditemui, bisa meminjam ruang sekolah, di ruko-ruko bahkan panggilan ke rumah (private).

Tak jauh bedanya dengan yang terjadi di sekolah. Guru, tata usaha dan pimpinan sekolah fokus ke UN. Pikiran dan tenaga kita dicurahkan hanya untuk pesta tahunan ini. UN tak ubahnya pesta tahunan yang menjadi ritual wajib sekolah, siswa, guru dan Kementerian Pendididikan & Kebudayaan. Sekolah-sekolah memberikan layanan prima bahkan khusus, agar siswa mereka lulus 100%. Lulus 100% ini adalah surga terindah yang diidam-idamkan sekolah, terus ke pengawas sekolah, kepala dinas kota/kabupaten sampai pada provinsi bahkan sampai menteri. Nama baik sekolah dipertaruhkan. Ramai-ramailah mendorong para siswa ini untuk mengenali kertas-kertas soal. Soal UN pun ada karakternya dan tingkahnya. Seperti juga benda hidup (manusia atau hewan).

Kertas-kertas soal ini bernafas, hidup, mendengar, melihat dan bergerak. Nafasnya adalah mata pelajaran yang di-UN-kan. Hidupnya adalah di dalam tas-tas para guru sekolah, bimbel atau private. Telinganya mendengar bisikan dari pengawas dan kepala dinas, dengan perintah bahwa sekolah kita harus lulus 100%. Matanya melihat tumpukan-tumpukan soal yang dijual di toko-toko buku. Dibeli, diperebutkan lalu dibolak-balik. Kertas bagus itu kemudian bermetamorfosis menjadi kumpulan coretan pena atau pensil. Sudah kusam, sobek, penuh lingkaran dan angka-angka yang asing bagi seorang petani kecil di desa. Gerakannya adalah aliran darah siswa, guru, kepala sekolah bahkan para orang tua, yang khawatir jikalau siswa/anaknya tak lulus UN. Malu besar keluarga jika kau tak lulus sekolah duhai ananda!

Pasar UN sebentar lagi wahai para guru! Siap-sedia hendaknya mengulang-ulang narasi kita dulu di depan kelas. Hampir 3 (6) tahun sudah terlewati. Bongkar semua tumpukan kertas yang ada di meja kita yang makin kusam. Panggil lagi ruh-ruh yang bersemayam dalam barisan kata-kata yang mati suri di tiap lembaran kertas itu. Lalu haramkan para siswa kita dari penyakit amnesia kolektif. Mereka mesti menjadi pengingat-pengingat yang ulung. Buang jauh-jauh yang namanya lupa, tidak ingat atau tidak tahu. Para guru mesti melihat dan mendengar dengan seksama, kata perkata yang keluar dari bibir para siswa kita yang makin kering itu, karena terlupa untuk meminum segelas air putih demi mengingat pelajaran 2 (5) tahun yang lalu.

Para pembuat regulasi mengimani bahwa semua narasi amuk di atas adalah provokasi murahan berbalut intelektualisme kering. UN merupakan proses mendidik dan bentuk perjuangan hidup bagi generasi bangsa. Itulah ceramahnya, yang tiap tahun kita dengarkan melalui bibir-bibir kepala dinas dan pengawas. Jika ingin sukses sekolah dan masa depannya, ya para siswa haruslah berjuang. Hiks…hiks, saya terharu mendengarnya. Sebuah syair yang patriotik dan heroik. Tapi anda semua mesti ingat, yang guru itu kami! Sekali lagi yang guru itu kami, bukan anda! Jadi hanya kamilah yang tahu, paham dan mengerti bagaimana kemampuan para siswa kami selama 3 (6) tahun ini! Janganlah atas nama regulasi, bapak/ibu mereduksi bahkan memutilasi tugas, sekaligus hak & kewajiban kami para guru.

Cukuplah kesuraman atas nama regulasi dan perjuangan ini sampai di sini bapak menteri! Kita semua. Sekali lagi, kita semua sudah sukses mencetak robot-robot baru dalam diri para generasi bangsa ini. Mereka menjadi mesin-mesin foto copy yang menyimpan ribuan memori, lalu memuntahkannya di saat ditekan tombol enter! Inilah yang dikhawatirkan oleh Paulo Freire (1970) dalam kitabnya “Pedagogy of The Oppressed”. Para guru berhasil menabung dan menjadi nasabah dengan tumpukan buku deposito yang bernama ingatan siswa (the banking concept of education). Inilah instrumen nyata penindasan dalam dunia pendidikan kita sekarang. Para siswa adalah manusia hidup, bukan benda mati atau robot, yang memiliki pilihan-pilihan untuk hidupnya kelak. Semoga kita lekas sembuh dan sadar dari amnesia kolektif itu. Dan kesadaran tersebut dimulai dari para guru!

Menguliti Bakal Calon Presiden Indonesia 2014

Standar

Pemilihan Umum masih sekitar 2 tahun lagi, tepatnya tahun 2014. Tapi kasak-kusuk para politisi tentang siapa calon presiden Indonesia berikutnya sudah sangat nyaring di telinga. Jika ini dianggap pekerjaan sia-sia belaka, tunggu dulu. Bagi saya inilah bagiann sosialisasi politik yang di dalamnya memuat pesan pendidikan politik juga. Biar masyarakat Indonesia tahu, siapa figur-figur yang akan muncul, baik yang sudah lama di jagad politik maupun yang baru lahir kemarin sore. Ikhtiar ini perlu dilakukan, sebab media sudah sangat terbuka sekali, kritik dari segala penjuru terhadap realita “politik basi” yang acap kali dipertontonkan para politisi. Minimal agar para politisi munafik tersadarkan jika masyarakat Indonesia sudah semakin cerdas. Jadi penting memang ketika kita berusaha membedah para bakal calon pemimpin nasional pengganti Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Mimpi (Bakrie) Terendam Lumpur

Nama pertama yang saya coba analisis adalah Aburizal Bakrie (AB). Penempatan AB dalam pembahasan pertama bukan karena saya mengimani survei versi Reform Institute (Kompas, Oktober 2011), yang menempatkan AB sebagai calon presiden terkuat (13,58 %). AB saat ini adalah Ketua Umum Partai Golkar. Partai yang mencatat sejarah dan ikut terlibat ketika republik ini berada di atas maupun di bawah. Partai yang tetap bertahan walaupun pada 1998 Soeharto lengser dan tuntutan Golkar dibubarkan juga sangat kencang. Tapi biduk karamnya Golkar tak dirasakan seperti yang menerpa Soeharto.

Partai Golkar pada Pemilu 2004 menjadi pemenang, yang kemudian tetap berada di urutan 2 teratas pada Pemilu 2009. Suara Partai Golkar cenderung stabil. Sudah menjadi “bakat genetik” Golkar berada di pemerintahan. Karena bicara opisisi di republik ini ibarat mengharap matahari di tengah malam. Tak ada oposisi sejati, yang ada kepentingan sejati. Posisi AB yang terpilih menjadi ketua umum, lantas menggiring persepsi publik dan suara-suara di internal Partai Golkar menjadikannya calon presiden Pemilu 2014. AB memiliki popularitas, semenjak menjadi ketua umum Hipmi, ketua umum Kadin dan pengusaha papan atas dengan usaha Bakrie & Brothers. Berbekal inilah kekuatan ekonomi dan jaringan AB mulai.

Pada 2011 Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia, dan AB menduduki peringkat ke-30 dengan total kekayaan US$ 890 juta. AB memiliki kekuatan ekonomi dalam menjalankan kiprah politiknya. Ini tak bisa dianggap remeh. Termasuk memiliki media yang cukup dikenal (TV One, ANTV dan porta Vivanews.com). Tapi sisi lain AB dan puluhan perusahaannya ini agak tersumbat ketika muncul kasus Lapindo Brantas, Sidoarjo. Lumpur Lapindo yang “sukses” menenggelamkan beberapa desa yang di dalamnya diisi ratusan rumah penduduk, mesjid, madrasah sampai kepada pemakaman umum. Peristiwa atau musibah ini terjadi sejak 200 sampai sekarang. Saking terkenalnya istilah lumpur Sidorajo ini, situs Wikipedia saat ini pun membuat profilnya.

Mata masyarakat tertuju langsung kepada perusahaan yang dimiliki keluarga AB. Tentu mungkin “tragedi lumpur jahanam” ini adalah titik masuk untuk memvonis jika AB tak akan pernah bisa menjadi presiden sampai kapanpun. Dosa sosial, ekonomi dan kemanusiaan AB dan keluarganya sudah terlampau besar. Walaupun sampai saat ini masyarakat terus bingung, antara “bencana alam” atau “ulah sengaja perbuatan manusia”. Lepas dari pilihan “politis” ini, yang jelas korban lumpur jahanam tetap ada, susah hidup, terus mencari keadilan. Rumah, pekarangan, madrasah tempat mereka mengaji dan pemakaman tempat orang-orang tercinta dikuburkan sudah direndam oleh lumpur jahanam.

Di sinilah pertaruhan politik mulai terjadi. Yang jelas adalah saya yakin masyarakat Sidorajo (khususnya Kecamatan Porong) secara absolut mengatakan tidak untuk AB. Sejarah akan membuktikan apakah kekuatan jaringan ekonomi, kekayaan yang melimpah, popularitas (citra baik atau  buruk) secara linier akan mempengaruhi elektabilitas masyarakat. Oleh karena itu perjuangan AB taklah mulus, dibanding saat dia mencalonkan diri jadi ketua umum Golkar. Jalan terjal dan berbatu menuju istana merdeka sedang dilaluinya. Saat inilah waktu yang tepat bagi AB untuk menyabit rerumputan dan menyapu bebatuan yang menghalangi jalannya menuju istana. Tapi apakah cukup dengan program prorakyat yang intens diiklankan saat ini? Atau AB lebih memilih datang ke Porong Sidoarjo, kemudian meminta maaf pada masyarakat Sidoarjo dan mengganti seluruh kerugian materil masyarakat Porong? Memang pilihan berat untuk anda, Ical!

Sejarah (Prabowo) yang Berkabut

Calon kedua adalah Prabowo Subianto (PS). Nama ini sudah sangat populer pada 1998 khususnya. Bukan hanya karena PS menantu Soeharto, dengan kecemerlangannya sebagai jenderal Kopassus, tetapi kasus Mei 1998 yang selalu dikait-kaitkan kepadanya. Penculikan aktivis, Tim Mawar, percobaan kudeta dan varian-varian Mei 1998 diidentikkan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini. Popularitas PS tak kalah dari tokoh-tokoh lainnya sampai sekarang. Di setiap iklan politiknya selalu mengenalkan diri, “Saya, Prabowo Subianto …”. Kekayaan PS tak kalah banyak dari Aburizal Bakrie. Waktu Pemilu 2009, kekayaan PS yang dirilis KPU berjumlah 1,7 triliyun (Kompas, Mei 2009). Angka yang fantastis tersebut karena perusahaan kelapa sawit dan perkebunan yang dimilikinya. Pada Pemilu 2009 suara Partai Gerindra hanya 4,6 juta pemilih. Pasangan Megawati-Prabowo pun jauh tertinggal oleh SBY-Boediono.

Partai Gerindra saat ini masih partai kecil. Perolehan suara pada Pemilu 2009 memang bukanlah vonis mati untuk tak berkembang sampai Pemilu 2014. Mesin politik Gerindra harus giat bekerja dari sekarang. Walaupun saya melihat tokoh yang dikenal di Gerindra saat ini oleh publik hanya Prabowo dan Fadli Zon. Kewajiban Gerindra untuk memproduksi tokoh-tokoh muda dan berbakat. Jika yang dimaksud adalah Suhardi, Pius Lustrilanang dan Permadi tentu bukan. Gerindra adalah Prabowo dan Prabowo adalah Gerindra. Gerindra perlu mencontoh dan belajar dari Demokrat, setidaknya pada Pemilu 2004. Membangun image partai seiring dengan sosok SBY.

Ikhtiar politik PS menjadi presiden pada Pemilu 2014 nanti masih sangat terbuka lebar. Bukan pula karena saya mengimani hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) yang menempatkan PS di uruan teratas, dengan perolehan 66,5 % suara masyarakat yang disurvei memilihnya (Kompas, Oktober 2011). Terlepas dari kontroversi “dukun politik” yang bernama survei pesanan, faktanya adalah sosok Prabowo menjadi alternatif pilihan presiden Indonesia. Kepercayaan lama tentang keharusan pemimpin nasional harus berlatar Jawa-Non Jawa atau Militer-Non Militer tampaknya masih menjadi keyakinan politik masyarakat kita. Maka figur militer yang tegas, berwibawa dan berani bersikap agaknya dijawab oleh sosok Prabowo. Mungkin karena masyarakat sudah terlalu kecewa dengan mantan tentara yang saat ini menjadi presiden. Sangat jauh dari tegas dan berani bersikap.

Bagi mereka yang percaya dengan mistik-politik, jikalau tak mengatakannya dengan kelompok abangan, maka sosok PS adalah jawaban atas “Jongko Joyoboyo” alias Ramalan Jayabaya. Akhiran nama “to” dan kekuatan supranatural di balik akhiran namanya, setidaknya menjawab interpretasi mistik-politik ini. Terkait hal ini saya pernah menguraikannya di kompasiana http://politik.kompasiana.com/2011/02/28/prabowo-antara-ramalan-jayabaya-dan-realita-politik/.

Dosa sejarah yang saat ini masih misteri adalah vonis bahwa PS memang terlibat dalam tragedi Mei 1998. Ini mesti dituntaskan lebih dulu agar sejarah tak terus-menerus membohongi generasi bangsa kita. Biar masyarakat tahu, mana Pandawa sesungguhnya dan mana Kurawa sebenarnya. Jawaban melalui buku sudah dilakukan. Pelurusan sejarah sedang diusahakan apapun medianya. Tapi menutup-nutupi sejarah bukanlah solusi atas misteri yang menyelimuti negeri ini. Maka sudah tepat waktunya bagi “Soekarno Kecil” (istilah Permadi untuk Prabowo) saat ini meluruskan sejarah republik. Agar jalan anda menuju istana didukung oleh semesta rakyat Indonesia, setidaknya oleh Raja Jayabaya.

Jalan Setapak Sriwijaya Menuju Istana

Berikutnya yang ketiga adalah Hatta Rajasa (HR). Besan sang presiden ini adalah ketua umum PAN. Posisi PAN dalam Pemilu 2004 menempati urutan ke enam dengan 7,3 juta suara pemilih. Sedangkan Pemilu 2009 memproleh 6,2 juta suara di urutan ke lima. Figur Hatta Rajasa tak sepopuler pendiri PAN yakni Amien Rais. Harus diingat bahwa loyalitas warga Muhammadiyah terhadap PAN tak lagi menjadi ukuran mutlak sikap politik para pemilih. Amien Rais yang tokoh reformasi saja kalah terseok-seok pada Pemilu 2004, apalagi jika menjagokan Hatta Rajasa sebagai presiden 2014. Begitulah bahasa sederhananya. Benar sekali jika HR memiliki kekuatan ekonomi yang lumayan, karena beliau juga pengusaha. Tapi mesti diingat ketokohan HR belum terbukti mampu bersaing dengan figur lain. Ditambah suara PAN yang relatif kecil dalam tiap Pemliu.

HR pun sampai saat ini belum tercatat oleh memori kita akan prestasi yang diberikan untuk masyarakat. Ucapan, tindakan dan sosok yang cenderung kalem, bicara datar-datar saja (normatif), tak mau berkonflik, sikap hati-hati agaknya menjadi indikasi bahwa sosok tegas belum nampak pada dirinya. Bahkan untuk membacakan ijab pernikahan puterinya saja, seorang Hatta Rajasa harus berbicara (terlalu) pelan (inilah opini masyarakat yang greget ketika menyaksikan ijab-qabul pernikahan Ibas-Aliya). Syarat mutlak bagi pemimpin Indonesia ke depan adalah berani bersikap dan tegas. Ditambah hasil survei yang belum ada menempatkan HR di posisi teratas pilihan masyarakat. Jadi perjuangan HR masih jauh dan berat jika tetap berambisi menjadi RI 1. Tapi pahit-pahitnya, minimal kursi RI 2 masih terbuka lebar bagi “Pak Uban” ini.

Busuk Sebelum Berbuah

Keempat adalah figur-figur tua yang namanya pernah ikut pada Pemilu-pemilu sebelumnya. Megawati, Jusuf Kalla dan Wiranto adalah contohnya. Dengan berani saya katakan, Pemilu 2014 nanti, bapak/ibu tak usah lagi bernafsu menjadi presiden! Walaupun survei Jaringan Survei Indonesia (JSI) menempatkan Megawati di urutan teratas (Kompas, Okober 2011). Termasuk Surya Paloh yang pernah ikut kovensi Golkar 2004. Bukan karena apa-apa saya mengatakannya, tapi lebih kepada regenerasi politik ke depan. Betul sekali, 2014 adalah transisi politik dan penyerahan tongkat estafet dari generasi gaek kepada generasi muda. Jangan sampai republik ini mencontohkan pemerintahan gerontokrasi (pemerintahan para gaek) seperti yang terjadi di dunia Arab sana.

Megawati sudah terlampau sepuh. Dua kali ikut Pemilu, dua kali kalah. Begitu juga Wiranto, dua kali ikut Pemilu, ceritanya sama pula, kalah. Pak JK lain ceritanya. Usia yang melampaui Mega dan Wiranto, bahkan di deretan politisi usia JK sudah sangat tua, 69 tahun (2014 akan 71 tahun). Sama halnya dengan “Pak Brewok” yaitu Surya Paloh. Selain kendaraan politik berkaki duanya yang bernama Partai Nasdem dan Ormas Nasdem baru lahir kemarin sore, figur Surya Paloh agak sulit diterima oleh partai politik lainnya, apalagi bagi Golkar.

Terakhir, kelima adalah calon-calon pemimpin muda. Nama Anas Urbaningrum (AU) pasti langsung diingat jika bicara pemimpin muda. Tapi ekpektasi yang berlebihan terhadap sosok AU tak akan terjawab. Nama Anas sudah layu sebelum berkembang, sudah busuk sebelum berbuah. Inilah fakta yang terjadi saat ini. Kasus Nazaruddin membuka lebar mata masyarakat. Harapan pada Anas pupus sudah. Publik sudah kadung kecewa dengan ragam persoalan yang melilit Demokrat, khususnya nasib “Sang Ketua Besar” ini. Lalu nama siapa lagi? Mungkinkah Puan Maharani, puteri mahkota Megawati? Tanpa berpikir panjang orang-orang lantas berkata, jangan dulu, masih bau kencur! Betul adanya, Puan belum menorehkan kiprah politik, laiknya sang ibunda pada zaman Orde Baru. Belum ada catatan prestasi dari Puan. Jadi masih jauh panggang dari api bagi Mbak Puan.

Akhirul Kalam

Inilah sedikit elaborasi saya terhadap nama-nama figur yang dikenal publik dan ramai dibicarakan untuk menggantikan SBY. Memang masih ada nama seperti Djoko Suyanto, Pramono Edhie Wibowo, Hidayat Nur Wahid bahkan Ibu Ani Yudhoyono. Tapi saya meragukan nama-nama ini menjadi RI 1. Terlebih lagi Hidayat Nur Wahid (PKS). PKS belum punya tokoh dan belum punya nyali untuk berani merebut RI 1 atau 2 (pemilu 1999, 2004 dan 2009 adalah buktinya). Apalagi Bu Ani yang sudah “dihambat” oleh sang suami mejadi presiden 2014 nanti (Pidato SBY di Cikeas, Desember 2011). Saya percaya dengan pernyataan SBY ini.

Jadi silahkan republik yang akan memilihnya nanti. Apakah akan terus mempercayai nama-nama di atas untuk memimpin kita, ataukah akan belajar dari sejarah, dan berani berpikir beda. Dengan memilih figur yang tak pernah diperhitungkan selama ini, bahkan yang tak pernah diingat oleh media dan memori kita? Kitalah yang akan menjawabnya kelak.